Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Nanan Diminta Berantas Mafia Hukum

Kompas.com - 28/02/2011, 12:11 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisaris Jenderal Nanan Soekarna didesak menunjukkan kinerja profesionalnya dalam posisi baru yakni Wakil Kepala Polri. Nanan didesak segera mendorong pemberantasan mafia hukum di tubuh Polri.

"Tanpa itu, catatan hitam Nanan dalam kasus Protap akan diungkit-ungkit publik serta partai politik yang kadernya jadi korban dalam tragedi itu," kata Neta S Pane, Ketua Indonesia Police Watch (IPW) melalui pesan singkat kepada Kompas.com, Senin (28/2/2011).

Seperti diketahui, Nanan pernah dicopot dari jabatan Kepala Polda Sumatera Utara pasca demonstrasi mendukung Provinsi Tapanuli (Protap) yang berujung tewasnya Ketua Dewan Perwakilan Daerah Sumut Abdul Aziz Angkat pada Februari 2009.

Neta menilai penunjukkan Nanan sebagai Wakapolri untuk memperkuat soliditas di tubuh Polri setelah Kepala Polri Jenderal (Pol) Timur Pradopo menempatkan Komisaris Jenderal Susno Duadji sebagai penasihat Koordinator Staf Ahli Kapolri. "Tapi agak aneh Kapolri dan Wakapolri satu angkatan (1978)," kata dia.

Seperti diberitakan, Nanan ditunjuk sebagai Wakapolri menggantikan Komisaris Jenderal Jusuf Manggabarani berdasarkan Surat Telegram Kepala Polri Nomor STR/ 159 /II/ 2011 tertanggal 28 Februari 2011. Jusuf dimutasi sebagai perwira tinggi di Mabes Polri setelah masuk masa pensiun.

Namun, hingga saat ini Polri belum menunjuk perwira tingginya untuk menganti posisi Nanan sebagai Inspektur Pengawasan Umum (Irwasum) Polri. Rencananya, serah terima jabatan akan dilakukan di Mabes Polri, Selasa (1/3/2011) pukul 9.00.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Ketum PGI: 17 Kali Jokowi ke Papua, tapi Hanya Bertemu Pihak Pro Jakarta

Ketum PGI: 17 Kali Jokowi ke Papua, tapi Hanya Bertemu Pihak Pro Jakarta

Nasional
Kasus Brigadir RAT, Beda Keterangan Keluarga dan Polisi, Atasan Harus Diperiksa

Kasus Brigadir RAT, Beda Keterangan Keluarga dan Polisi, Atasan Harus Diperiksa

Nasional
KPK Ancam Pidana Pihak yang Halangi Penyidikan Gus Muhdlor

KPK Ancam Pidana Pihak yang Halangi Penyidikan Gus Muhdlor

Nasional
195.917 Visa Jemaah Haji Indonesia Sudah Terbit

195.917 Visa Jemaah Haji Indonesia Sudah Terbit

Nasional
Sukseskan Perhelatan 10th World Water Forum, BNPT Adakan Asesmen dan Sosialisasi Perlindungan Objek Vital di Bali

Sukseskan Perhelatan 10th World Water Forum, BNPT Adakan Asesmen dan Sosialisasi Perlindungan Objek Vital di Bali

Nasional
Penyidik KPK Enggan Terima Surat Ketidakhadiran Gus Muhdlor

Penyidik KPK Enggan Terima Surat Ketidakhadiran Gus Muhdlor

Nasional
Di Puncak Hari Air Dunia Ke-32, Menteri Basuki Ajak Semua Pihak Tingkatkan Kemampuan Pengelolaan Air

Di Puncak Hari Air Dunia Ke-32, Menteri Basuki Ajak Semua Pihak Tingkatkan Kemampuan Pengelolaan Air

Nasional
Ketum PGI Tagih Janji SBY dan Jokowi untuk Selesaikan Masalah Papua

Ketum PGI Tagih Janji SBY dan Jokowi untuk Selesaikan Masalah Papua

Nasional
Gus Muhdlor Kirim Surat Absen Pemeriksaan KPK, tetapi Tak Ada Alasan Ketidakhadiran

Gus Muhdlor Kirim Surat Absen Pemeriksaan KPK, tetapi Tak Ada Alasan Ketidakhadiran

Nasional
PPP Minta MK Beri Kebijakan Khusus agar Masuk DPR meski Tak Lolos Ambang Batas 4 Persen

PPP Minta MK Beri Kebijakan Khusus agar Masuk DPR meski Tak Lolos Ambang Batas 4 Persen

Nasional
Sidang Sengketa Pileg Kalteng Berlangsung Kilat, Pemohon Dianggap Tak Serius

Sidang Sengketa Pileg Kalteng Berlangsung Kilat, Pemohon Dianggap Tak Serius

Nasional
Pemerintahan Baru dan Tantangan Transformasi Intelijen Negara

Pemerintahan Baru dan Tantangan Transformasi Intelijen Negara

Nasional
Tegur Pemohon Telat Datang Sidang, Hakim Saldi: Kalau Terlambat Terus, 'Push Up'

Tegur Pemohon Telat Datang Sidang, Hakim Saldi: Kalau Terlambat Terus, "Push Up"

Nasional
KPK Sebut Keluarga SYL Sangat Mungkin Jadi Tersangka TPPU Pasif

KPK Sebut Keluarga SYL Sangat Mungkin Jadi Tersangka TPPU Pasif

Nasional
Timnas Kalah Lawan Irak, Jokowi: Capaian hingga Semifinal Layak Diapresiasi

Timnas Kalah Lawan Irak, Jokowi: Capaian hingga Semifinal Layak Diapresiasi

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com