Siapa Berani Tendang Golkar?

Rabu (23/2) sekitar pukul 16.30. Sambil berbincang santai, Ketua Partai Golkar Priyo Budi Santoso dan Ketua Fraksi Partai Demokrat DPR Ja’far Hafsah keluar bersama dari gedung Nusantara III, kompleks MPR/DPR/DPD.

Setelah menyapa sejumlah wartawan, Priyo dan Ja’far lalu naik mobil dinas Priyo sebagai Wakil Ketua DPR, Toyota Crown Royal Saloon bernomor polisi B 1732 RFS. Mereka duduk bersebelahan di belakang sopir.

Satu jam kemudian mereka berdua muncul dalam siaran langsung di sebuah stasiun televisi swasta, membicarakan wacana perombakan kabinet dan kemungkinan dikeluarkannya Partai Golkar dan Partai Keadilan Sejahtera dari Sekretariat Gabungan (Setgab) Koalisi Pendukung Pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.

Kurang dari 24 jam sebelumnya, di Rapat Paripurna DPR, Golkar dan PKS telah berbeda pendapat dengan empat partai anggota Setgab lain, yaitu Partai Demokrat, Partai Amanat Nasional (PAN), Partai Persatuan Pembangunan (PPP), dan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB).

Fraksi Golkar dan Fraksi PKS, bersama Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Fraksi Partai Hati Nurani Rakyat, dan dua anggota Fraksi PKB, mendukung adanya hak angket mafia pajak. Namun, dukungan itu kandas.

Meski berbeda pendapat dengan Partai Demokrat, Priyo menegaskan, Golkar tidak akan keluar dari Setgab dan juga kabinet. ”Akan tetapi, terserah kepada Presiden Yudhoyono jika ingin mengeluarkan Golkar dari kabinet. Namun, tentu ada hitung-hitungannya,” kata Priyo.

Sekretaris Jenderal PKS Anis Matta bahkan meyakini, sikap partainya yang mendukung hak angket mafia pajak tidak akan berakibat dikeluarkan dari koalisi dan kabinet.

Padahal, sejumlah petinggi Partai Demokrat resah oleh sikap Golkar dan PKS. Ketua Umum Partai Demokrat Anas Urbaningrum bahkan menuturkan, jika ada, anggota koalisi yang terus-menerus berbeda dengan sikap koalisi pantas untuk diikhlaskan, keluar dari koalisi.

Selain berbeda dalam hak angket mafia pajak, perbedaan sikap Partai Golkar dan PKS dengan Partai Demokrat juga terjadi dalam hak angket Bank Century pada akhir tahun 2009 dan awal 2010.

Bagi (sebagian) parpol di Indonesia, posisi di kabinet amat penting. Misalnya, konsolidasi politik lebih mudah dilakukan jika ada di kabinet.