Komitmen Presiden Dipersoalkan

Kompas.com - 24/02/2011, 21:52 WIB
EditorI Made Asdhiana

JAKARTA, KOMPAS.com — Ketua Fraksi PDI Perjuangan Tjahjo Kumolo meragukan komitmen Presiden Susilo Bambang Yudhoyono yang dalam beberapa kali kesempatan, seperti di hari ulang tahun Kepolisian Negara RI beberapa waktu lalu, meminta Polri membongkar mafia pajak.

"Akan tetapi, sekarang, justru memerintahkan fraksinya di DPR untuk menolak terbentuknya pansus pajak. Apakah itu tak sesuai dengan komitmennya sendiri?" tanya Tjahjo kepada Kompas, yang menghubunginya seusai rapat di Kantor DPP PDI Perjuangan, Kamis (24/2/2011) petang.

Presiden Yudhoyono tercatat sebagai Ketua Dewan Pembina Partai Demokrat. Fraksi Partai Demokrat merupakan partai utama yang menolak pansus pajak dan diikuti oleh partai-partai pendukung pemerintah lainnya serta Partai Gerindra, terkecuali Partai Golkar dan PKS.

Menurut Tjahjo, pasca-kegagalan membentuk pansus pajak, Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri langsung menggelar rapat evaluasi hak angket DPR di Kantor PDI Perjuangan, Lenteng Agung, Pasar Minggu, Kamis sore tadi.

Megawati meminta Badan Kehormatan PDI Perjuangan mengklarifikasi tiga anggota fraksi PDI Perjuangan yang tanpa izin tidak hadir saat voting menentukan terbentuknya pansus pajak di Sidang Paripurna DPR, Selasa (22/2/2011) malam.

Besok klarifikasi

Dari 10 orang yang tidak hadir, tiga di antaranya menghadapi masalah, seorang sakit, beberapa lagi minta izin umroh dan lainnya. Ada tiga yang tidak minta izin. "Mereka akan dipanggil karena voting hak angket sangat menentukan bagi pelaksanaan pajak dan tanggung jawab terhadap konstituen PDI Perjuangan yang harus diperjuangkan," ungkap Tjahjo, tanpa mau menyebutkan nama ketiganya.

Terima kasih telah membaca Kompas.com.
Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Tjahjo mengatakan, ketiga orang itu akan dipanggil Ketua Badan Kehormatan PDI Perjuangan, Jumat (25/2/2011) siang besok, di Lenteng Agung, Pasar Minggu, untuk memberikan klarifikasi ketidakhadirannya. "Salah atau benarnya akan dilihat nanti setelah dipanggil," ujarnya lagi.

Sebelumnya, Tjahjo mengaku dalam laporannya, ia sebagai Ketua Fraksi PDI Perjuangan siap bertanggung jawab jika memang dinilai gagal menjalankan amanat partai.



25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Akselerasi Penurunan Kemiskinan secara Inklusif, Mensos Ajak Penerima Bansos Manfaatkan SKA

Akselerasi Penurunan Kemiskinan secara Inklusif, Mensos Ajak Penerima Bansos Manfaatkan SKA

Nasional
Busyro Muqoddas: Birokrasi Indonesia adalah Produk Demokrasi Pilkada Transaksional

Busyro Muqoddas: Birokrasi Indonesia adalah Produk Demokrasi Pilkada Transaksional

Nasional
Jelang Pembukaan Wisata Bali untuk Wisman, Demer: Pelaku Pariwisata Harus Beradaptasi

Jelang Pembukaan Wisata Bali untuk Wisman, Demer: Pelaku Pariwisata Harus Beradaptasi

Nasional
Haji 2021 Terbatas untuk Warga Saudi dan Ekspatriat, Amphuri: Kita Harus Terima walau Berat

Haji 2021 Terbatas untuk Warga Saudi dan Ekspatriat, Amphuri: Kita Harus Terima walau Berat

Nasional
Kemenlu: WNI yang Bermukim di Arab Saudi Bisa Melakukan Ibadah Haji

Kemenlu: WNI yang Bermukim di Arab Saudi Bisa Melakukan Ibadah Haji

Nasional
Kemenlu Pastikan Ibadah Haji 2021 Hanya untuk Orang-orang yang Tinggal di Arab Saudi

Kemenlu Pastikan Ibadah Haji 2021 Hanya untuk Orang-orang yang Tinggal di Arab Saudi

Nasional
Menag: Saudi Umumkan Haji Hanya untuk Warganya dan Ekspatriat di Negara Itu

Menag: Saudi Umumkan Haji Hanya untuk Warganya dan Ekspatriat di Negara Itu

Nasional
PBNU: Wacana Pengenaan PPN untuk Pendidikan dan Sembako Tidak Tepat

PBNU: Wacana Pengenaan PPN untuk Pendidikan dan Sembako Tidak Tepat

Nasional
Giri Suprapdiono Sebut 3 Skenario Pelemahan KPK Melalui TWK

Giri Suprapdiono Sebut 3 Skenario Pelemahan KPK Melalui TWK

Nasional
UPDATE 12 Juni: Pemerintah Periksa 17.833.717 Spesimen Terkait Covid-19 di Indonesia

UPDATE 12 Juni: Pemerintah Periksa 17.833.717 Spesimen Terkait Covid-19 di Indonesia

Nasional
Update: Sebaran 7.465 Kasus Baru Covid-19, Tertinggi di Jakarta

Update: Sebaran 7.465 Kasus Baru Covid-19, Tertinggi di Jakarta

Nasional
UPDATE 12 Juni: Ada 106.894 Kasus Suspek Terkait Covid-19 di Indonesia

UPDATE 12 Juni: Ada 106.894 Kasus Suspek Terkait Covid-19 di Indonesia

Nasional
Update 12 Juni: Ada 108.324 Kasus Aktif Covid-19 di Indonesia

Update 12 Juni: Ada 108.324 Kasus Aktif Covid-19 di Indonesia

Nasional
Update: Bertambah 5.292, Pasien Sembuh Covid-19 Jadi 1.740.436 Orang

Update: Bertambah 5.292, Pasien Sembuh Covid-19 Jadi 1.740.436 Orang

Nasional
Update 12 Juni: Bertambah 164, Korban Meninggal Dunia akibat Covid-19 Jadi 52.730 Orang

Update 12 Juni: Bertambah 164, Korban Meninggal Dunia akibat Covid-19 Jadi 52.730 Orang

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X