Demokrat Sudah Lelah

JAKARTA, KOMPAS.com — Sekretaris Dewan Kehormatan Partai Demokrat Amir Syamsuddin menyatakan, sejumlah pengurus partainya telah lelah dengan ulah partai yang mengaku sebagai anggota koalisi, tetapi bertingkah lebih dari oposisi. Ulah mereka telah mengganggu pelaksanaan pemenuhan janji kampanye pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.

”Hubungan dengan partai seperti itu tidak layak dilanjutkan dalam 3,5 tahun ke depan. Kami ingin bekerja lebih tenang dan tidak disibukkan oleh gerakan-gerakan yang tidak perlu,” kata Amir, Rabu (23/2/2011).

Sementara itu, Sekretaris Jenderal Partai Gerindra Ahmad Muzani menegaskan, penolakannya terhadap hak angket ini tidak ada kaitannya dengan tawaran posisi di kabinet.

Muzani juga menyatakan, Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra Prabowo Subianto ada di luar negeri sejak Sabtu lalu. Dengan demikian, Prabowo dipastikan tidak bertemu dengan Presiden Yudhoyono dalam beberapa hari ke belakang untuk membicarakan berbagai hal, seperti hak angket pajak.

Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Demokrat Marzuki Alie, menegaskan kembali rencana partainya mengevaluasi koalisi dan menyerahkan hasil sanksinya kepada Ketua Dewan Pembina Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono.

”Kalau dalam rumah tangga suami atau istri hanya mengambil haknya tanpa melaksanakan kewajiban, tentu bisa dirasakan bagaimana kondisi rumah tangganya. Sama juga dengan koalisi, kalau tidak melaksanakan kewajiban, apakah patut dipertahankan?” katanya di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta.

Ketua Umum DPP Partai Golkar Aburizal Bakrie (Ical) di Serang, Banten, menyatakan, Sekretariat Gabungan tidak akan bubar hanya karena perbedaan pendapat. ”Partai Golkar akan pertahankan pemerintah sampai 2014,” kata Ical.

”Kami dalam koalisi biasa melakukan perdebatan konsep. Perbedaan soal pajak seolah besar, padahal cuma caranya yang berbeda. Satu angket, yang satu lagi panja,” ujarnya.

Apalagi, kata Ical, dengan kandasnya hak angket, masalah pajak masih bisa diselidiki karena ada cara lain, yaitu panitia kerja (panja). ”Kami akan gunakan itu,” ujarnya.

Wakil Ketua Umum Partai Golkar Agung Laksono menegaskan, koalisi partai pendukung pemerintah tetap solid dan kokoh. Partai Golkar, kata Agung, akan tetap mendukung pemerintahan Yudhoyono hingga 2014.

Secara terpisah, fungsionaris Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Pramono Anung Wibowo berpendapat, keputusan tentang usul angket menunjukkan adanya polarisasi dalam pemerintahan. Parpol anggota koalisi tidak lagi sejalan. Pramono mengimbau pemerintah menjadikan usulan angket sebagai momentum membongkar kasus mafia pajak.

Wakil Sekretaris Jenderal Partai Golkar Lalu Mara menyampaikan, Ical dan Partai Golkar melihat hikmah dari voting hak angket ialah rakyat kini mengetahui siapa yang ingin memberantas mafia pajak dan siapa yang tidak. (ATO/NTA/FER/NWO)