Komnas HAM Tidak Membela Ahmadiyah

JAKARTA, KOMPAS.com — Komnas Hak Asasi Manusia berjanji akan independen dan imparsial dalam menginvestigasi insiden bentrokan antarwarga dengan pengikut Jamaah Ahmadiyah Indonesia (JAI) di Cikeusik, Pandeglang, Banten, yang terjadi pada Minggu (6/2/2011).

Wakil Ketua Komnas HAM, Nurcholis, menegaskan hal itu dalam rapat dengar pendapat dengan Komisi VIII DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (23/2/2011). "Kami menjanjikan akan independen, imparsial, sesuai undang-undang," katanya.

Dalam rapat dengar pendapat di DPR hari ini, hadir Ketua Komnas HAM Ifdhal Kasim didampingi dua Wakil Ketua Komnas HAM, Nurcholis dan Yoseph Adi Prasetyo.

Pihak Komnas HAM menjelaskan, empat kesimpulan sementara atas investigasi tim yang dilakukan selama 10 hari. Pertama, Komnas HAM menduga bahwa massa yang menyerang rumah anggota JAI, Suparman, di Desa Umbulan, sudah terorganisasi dan terencana.

Kedua, menduga kepolisian tidak dapat mengantisipasi jumlah massa yang mencapai ribuan orang itu. Ketiga, menduga bahwa bentrokan dipicu warga luar Cikeusik.

Dan keempat, menduga adanya pelanggaran hak hidup, hak beragama dan beribadah, hak memperoleh rasa aman, dan hak melindungi milik pribadi akibat bentrokan tersebut. "Dugaan tersebut akan dilengkapi kembali dengan saksi dan bukti," kata Nurcholis.

Menanggapi laporan Komnas HAM tersebut, anggota Komisi VIII DPR dari Fraksi Partai Demokrat, Imran Muchtar, meminta Komnas HAM bersikap netral. "Komnas HAM harus mengedepankan analisa, jangan menyerang seperti LSM. Jangan mengambill sudut biru, merah, atau manapun karena Saudara bekerja atas amanat negara. Posisinya harus netral, khususnya terkait Ahmadiyah," ujarnya.

Sebelumnya, sejumlah pihak yang mengaku anti-Ahmadiyah menuding Komnas HAM berpihak kepada Ahmadiyah dalam menangani insiden di Cikeusik. Komisioner Komnas HAM Ridha Saleh membantah tudingan tersebut. "Komnas HAM tidak berpihak pada akidah, kami cuma mau melerai agar kekerasan tidak terjadi," kata Ridha.