Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Golkar Ikhlas Diceraikan Demokrat

Kompas.com - 22/02/2011, 14:20 WIB
EditorHeru Margianto

JAKARTA, KOMPAS.com — Ketua DPP Partai Golkar Priyo Budi Santoso mengaku Partai Golkar siap jika Partai Demokrat melepas Partai Golkar dari keanggotaan di Sekretariat Gabungan pascapembahasan usulan hak angket perpajakan dalam rapat paripurna DPR di Gedung DPR, Jakarta, Selasa (22/2/2011).

"Ya apa boleh buat, kalau kami tidak dikehendaki di Setgab, Golkar akan mengikhlaskan diri. Bagaimanapun, hitung-hitungannya akan kami pikirkan kemudian," kata Priyo di gedung DPR, Jakarta, Selasa.

Kendati demikian, ia menambahkan, selama ini Partai Golkar telah berperan sebagai anak baik di hadapan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Priyo meminta agar sikap Partai Golkar yang bertentangan dengan Partai Demokrat dalam menyetujui usulan hak angket tidak disalahartikan. Tujuan Golkar semata-mata untuk memperbaiki sektor-sektor perpajakan.

"Tujuan kami baik, memberantas mafia perpajakan, menambal kebocoran sekian triliun rupiah dari pajak, dan memperbaiki sistem perpajakan yang dinilai bolong-bolong. Apakah ini harus disalahkan? Mestinya tidak," ucap Priyo.

Seperti diberitakan sebelumnya, Ketua Umum DPP Partai Demokrat Anas Urbaningrum menyatakan siap jika harus melepas partai koalisi anggota Setgab. Menurut Anas, akan tidak elok jika anggota Setgab yang merupakan gabungan partai koalisi terlalu sering berbeda pandangan.

Terkait dengan hal itu, Priyo mengatakan bahwa Partai Golkar menghormati pernyataan Anas sebagai Ketua Umum Partai Demokrat. Namun, menurut Priyo, perbedaan pendapat antarpartai yang tergabung dalam Setgab merupakan suatu hal yang diperbolehkan. "Tidak perlu ditekan akan ada risiko ini dan itu," tuturnya.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Video rekomendasi
Video lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+


Terkini Lainnya

Tanggal 2 Juni Memperingati Hari Apa?

Tanggal 2 Juni Memperingati Hari Apa?

Nasional
Hasil Sidang Etik: Polri Pecat Irjen Teddy Minahasa

Hasil Sidang Etik: Polri Pecat Irjen Teddy Minahasa

Nasional
ICW dkk Akan Surati Ketua MK soal KPU Beri Pengecualian Eks Terpidana Jadi Caleg

ICW dkk Akan Surati Ketua MK soal KPU Beri Pengecualian Eks Terpidana Jadi Caleg

Nasional
Ketika Anies Singgung Pihak yang Berkuasa untuk Selesaikan Tugasnya...

Ketika Anies Singgung Pihak yang Berkuasa untuk Selesaikan Tugasnya...

Nasional
Pengamat Sebut Video Ancaman KKB Tembak Pilot Susi Air sebagai Dampak Operasi Psikologis Pemerintah

Pengamat Sebut Video Ancaman KKB Tembak Pilot Susi Air sebagai Dampak Operasi Psikologis Pemerintah

Nasional
Paspor 8 WNI Korban Perusahaan 'Online Scam' di Laos Sudah Dikembalikan

Paspor 8 WNI Korban Perusahaan "Online Scam" di Laos Sudah Dikembalikan

Nasional
Soal Informasi MK Putuskan Proporsional Tertutup, Anggota DPR Singgung Kewenangan 'Budgeting'

Soal Informasi MK Putuskan Proporsional Tertutup, Anggota DPR Singgung Kewenangan "Budgeting"

Nasional
Jokowi Disebut Harap Presiden Selanjutnya Lakukan Percepatan dan Bukan Perubahan

Jokowi Disebut Harap Presiden Selanjutnya Lakukan Percepatan dan Bukan Perubahan

Nasional
BPDPKS Gelar Audiensi dengan Gapki, Bahas Riset dan Pengembangan Industri Kelapa Sawit

BPDPKS Gelar Audiensi dengan Gapki, Bahas Riset dan Pengembangan Industri Kelapa Sawit

Nasional
Kejagung Periksa Pejabat Antam dan Bea Cukai Terkait Dugaan Korupsi Komoditi Emas 2010-2022

Kejagung Periksa Pejabat Antam dan Bea Cukai Terkait Dugaan Korupsi Komoditi Emas 2010-2022

Nasional
Wapres Sebut Prestasi Olahraga Indonesia Meningkat, tapi Belum Puas

Wapres Sebut Prestasi Olahraga Indonesia Meningkat, tapi Belum Puas

Nasional
Tolak Jelaskan Pemberhentian Endar Priantoro ke Ombudsman, KPK: Itu Wewenang PTUN

Tolak Jelaskan Pemberhentian Endar Priantoro ke Ombudsman, KPK: Itu Wewenang PTUN

Nasional
Jokowi Harap Presiden Setelahnya Kejar Target Indonesia Jadi Negara Maju

Jokowi Harap Presiden Setelahnya Kejar Target Indonesia Jadi Negara Maju

Nasional
Cawe-cawe Jokowi Disebut Demi Kelanjutan Program Strategis Nasional

Cawe-cawe Jokowi Disebut Demi Kelanjutan Program Strategis Nasional

Nasional
Janji Jokowi Cawe-cawe Jelang Pemilu Tanpa Kerahkan Militer dan Polisi

Janji Jokowi Cawe-cawe Jelang Pemilu Tanpa Kerahkan Militer dan Polisi

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.

Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com