Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Hak Angket Pajak, Siapa Menang?

Kompas.com - 22/02/2011, 08:29 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Pertarungan kekuatan politik dalam pengambilan keputusan terhadap usulan hak angket perpajakan di rapat paripurna DPR RI, Selasa (22/2/2011), akan sangat menarik.

Pasalnya, hitung-hitungan kekuatan belum dapat menunjukkan dengan jelas keberpihakan dewi fortuna. Pengamat politik dari Lembaga Survei Indonesia (LSI) Burhanuddiin Mutahdi mengatakan peluangnya masih 50:50 dengan Fraksi PPP dan Gerindra sebagai pemegang kuncinya.

"Terus terang peta pertarungan angket pajak masih sulit untuk diprediksi karena sampai sejauh ini ada dua partai yang belum jelas, apa mendukung atau menolak," ungkapnya kepada Kompas.com, Selasa pagi.

Burhanuddin memprediksi, pemungutan suara (voting) akan menjadi jalan pengambilan keputusan. Jika sudah bicara voting, maka suara setiap anggota fraksi akan sangat bernilai. Peta kekuatan yang saat ini sudah terbaca terbagi menjadi dua, yaitu kubu yang mendukung hak angket dan kubu yang menolak hak angket.

Menurut catatan Kompas.com, Golkar, PDI-P, PKS dan Hanura hampir dipastikan memposisikan seluruh suaranya di kubu pendukung. Jika semua hadir lengkap dan satu suara, keempatnya akan mengantongi 274 suara (Golkar 106 suara, PDI-P 94 suara, PKS 57 suara dan Hanura 17 suara).

Sementara itu, di kubu yang menolak hak angket pajak, Demokrat didampingi "dayang-dayang" setianya, PAN dan PKB. Dalam kondisi yang sama, mereka sudah mengantongi 222 suara (Demokrat 148 suara, PAN 46 suara dan PKB 28 suara).

Oleh karena itu, keberpihakan PPP dan Gerindra sangat menentukan. PPP memiliki 38 suara dan Gerindra dengan 26 suara. Total suara keduanya 64 suara. Jika keduanya berpihak pada kubu pendukung, tentu saja hak angket pajak akan terus melenggang tanpa halangan. Jika keduanya sama-sama berpihak pada kubu yang menolak, maka kubu ini akan menang tipis.

Namun, jika keduanya mengambil jalan yang berbeda sehingga suaranya terbagi, lagi-lagi diperkirakan angket pajak akan gol. Begitu pula, jika salah satu abstain atau walk-out. "Kalau salah satunya absen saja, jadi yang unggul kubu pengusung," katanya.

Lobi-lobi

Burhanuddin sangat yakin, pagi ini lobi-lobi yang melibatkan elit dan juragan partai akan sangat gencar dilakukan. Namun, dia sulit memprediksikan kecenderungan PPP dan Gerindra. Masing-masing kubu akan memperebutkan hati keduanya.

Kabar terakhir dari Gerindra menunjukkan sikap bahwa partai ini gamang dalam pilihan abstain atau justru mendukung kubu yang menolak. Sementara itu, PPP sendiri meski tergabung sebagai partai koalisi pemerintah yang dalam hal ini menolak angket bisa jadi memberikan kejutan.

"PPP perhitungkan banyak hal, kepentingan pragmatis untuk mempertahankan kursi di kabinet. Tapi PPP juga pernah punya pengalaman menikung di tahap akhir dengan memilih opsi C di angket Century. Politik memang sangat erat kaitannya dengan matematika, tapi politik bukan matematika. Kalau matematika, dukungan terhadap Demokrat dari partai koalisi harusnya solid. Tapi justru sering tidak solid dan ini yang dimanfaatkan oleh oposisi," tandasnya.

Paripurna dengan agenda khusus pengambilan putusan terhadap usulan pembentukan Pansus Hak Angket Perpajakan akan digelar pukul 10.00 ini. Rapat akan dipimpin langsung Ketua DPR RI Marzuki Alie yang merupakan politisi Demokrat.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
    Video rekomendasi
    Video lainnya


    Terkini Lainnya

    Eks Bawahan SYL Mengaku Beri Tip untuk Angota Paspampres Jokowi

    Eks Bawahan SYL Mengaku Beri Tip untuk Angota Paspampres Jokowi

    Nasional
    Jokowi Harap Presiden Baru Tuntaskan Pengiriman Alkes ke RS Sasaran

    Jokowi Harap Presiden Baru Tuntaskan Pengiriman Alkes ke RS Sasaran

    Nasional
    Pakar Hukum Sebut Kecil Kemungkinan Gugatan PDI-P ke KPU Dikabulkan PTUN

    Pakar Hukum Sebut Kecil Kemungkinan Gugatan PDI-P ke KPU Dikabulkan PTUN

    Nasional
    Hakim Agung Gazalba Saleh Didakwa Terima Gratifikasi Rp 650 Juta Bersama Pengacara

    Hakim Agung Gazalba Saleh Didakwa Terima Gratifikasi Rp 650 Juta Bersama Pengacara

    Nasional
    Luhut Minta Prabowo Tak Bawa Orang 'Toxic', Pengamat: Siapa Pun yang Jadi Benalu Presiden

    Luhut Minta Prabowo Tak Bawa Orang "Toxic", Pengamat: Siapa Pun yang Jadi Benalu Presiden

    Nasional
    Syarat Usia Masuk TK, SD, SMP, dan SMA di PPDB 2024

    Syarat Usia Masuk TK, SD, SMP, dan SMA di PPDB 2024

    Nasional
    Jokowi Sebut Semua Negara Takuti 3 Hal, Salah Satunya Harga Minyak

    Jokowi Sebut Semua Negara Takuti 3 Hal, Salah Satunya Harga Minyak

    Nasional
    Demokrat Anggap SBY dan Jokowi Dukung “Presidential Club”, tetapi Megawati Butuh Pendekatan

    Demokrat Anggap SBY dan Jokowi Dukung “Presidential Club”, tetapi Megawati Butuh Pendekatan

    Nasional
    Demokrat Bilang SBY Sambut Baik Ide “Presidential Club” Prabowo

    Demokrat Bilang SBY Sambut Baik Ide “Presidential Club” Prabowo

    Nasional
    Jokowi Kembali Ingatkan agar Anggaran Tidak Habis Dipakai Rapat dan Studi Banding

    Jokowi Kembali Ingatkan agar Anggaran Tidak Habis Dipakai Rapat dan Studi Banding

    Nasional
    Jaksa Ungkap Ayah Gus Muhdlor Hubungkan Terdakwa dengan Hakim Agung Gazalba lewat Pengacara

    Jaksa Ungkap Ayah Gus Muhdlor Hubungkan Terdakwa dengan Hakim Agung Gazalba lewat Pengacara

    Nasional
    Disebut PAN Calon Menteri Prabowo, Eko Patrio Miliki Harta Kekayaan Rp 131 Miliar

    Disebut PAN Calon Menteri Prabowo, Eko Patrio Miliki Harta Kekayaan Rp 131 Miliar

    Nasional
    Termohon Salah Baca Jawaban Perkara, Hakim MK: Kemarin Kalah Badminton Ada Pengaruhnya

    Termohon Salah Baca Jawaban Perkara, Hakim MK: Kemarin Kalah Badminton Ada Pengaruhnya

    Nasional
    Suhu Udara Panas, BMKG: Indonesia Tak Terdampak 'Heatwave'

    Suhu Udara Panas, BMKG: Indonesia Tak Terdampak "Heatwave"

    Nasional
    Jumlah Dokter Spesialis Indonesia Kecil Dibanding Negara ASEAN, Jokowi: Masuk 3 Besar, tapi dari Bawah

    Jumlah Dokter Spesialis Indonesia Kecil Dibanding Negara ASEAN, Jokowi: Masuk 3 Besar, tapi dari Bawah

    Nasional
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    komentar di artikel lainnya
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Close Ads
    Bagikan artikel ini melalui
    Oke
    Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com