Media Kritis Diancam Tak Dapat Iklan

BOGOR, KOMPAS.com — Sekretaris Kabinet Dipo Alam mengancam, media yang selalu mengkritik pemerintah tak akan mendapat iklan dari institusi pemerintah. Dipo akan meminta sekretaris jenderal dan humas-humas lembaga negara tak memasang iklan di media yang bersangkutan.

Selain itu, media yang rajin mengkritik tersebut juga diancam tak akan diberikan informasi. "Pokoknya, saya katakan, kalo mereka (media) tiap menit menjelekkan terus, tidak usah pasang (iklan). Saya akan hadapi itu. Toh, yang punya uang itu pemerintah. Enggak usah pasang iklan di situ dan juga sekarang orang yang di-interview dalam prime time tidak usah datang," tutur Dipo kepada para wartawan di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, Senin (21/2/2011).

Dikatakan Dipo, ada media-media yang selalu mengkritik pemerintahan. Kritikan tersebut dinilai merugikan pemerintah. Dicontohkan, ada media yang menampilkan peristiwa kekerasan berulang-ulang.

"Ini, kan, membuat investor lari. Seolah-olah Indonesia ini kacau. Indonesia ini gelap," katanya. Ditegaskan, pemerintah tidak alergi kritik, tetapi Dipo meminta kritik dilakukan secara sehat dan seimbang sehingga tidak menimbulkan persepsi yang salah.