3 Spekulasi Insiden Cikeusik-Temanggung

Kompas.com - 09/02/2011, 22:25 WIB
EditorI Made Asdhiana

JAKARTA, KOMPAS.com — Rangkaian insiden Cikeusik, Pandenglang, Banten, dan amuk massa di Temanggung, Jawa Tengah, baru-baru ini, memunculkan tiga spekulasi penyebab terjadinya peristiwa tersebut.

Ada yang menyebutkan karena memang adanya kemarahan umat akibat penistaan agama, akan tetapi juga ada yang menyebutkan adanya kesengajaan untuk mendiskreditkan tokoh agama yang pernah menyatakan pemerintah berbohong, sehingga tokoh agama sebaiknya tidak mengurusi politik, akan tetapi mengurusi umat. Sedangkan spekulasi lainnya adalah adanya pihak-pihak yang mendompleng untuk mempercepat kejatuhan pemerintah dengan munculnya peristiwa tersebut.

Direktur Sekolah Pascasarjana Islam Negeri Jakarta, Azyumardi Azra, di Jakarta, menyatakan motif untuk mendiskreditkan para tokoh agama yang pernah mengeluarkan pernyataan kritisnya terkait kinerja pemerintah maupun motif dari pihak-pihak tertentu yang ingin menjatuhkan pemerintah dengan rangkaian insiden Cikeusik dan amuk massa di Temanggung, dinilai akan sia-sia dan tidak akan pernah berhasil.

Jika ada motif seperti itu justru dinilai sangat membahayakan dan menghancurkan kesatuan dan persatuan bangsa. Oleh sebab itu, Azyumardi, saat dihubungi di Jakarta, Rabu (9/2/2011), berharap Kepolisian Negara RI untuk segera mengungkapkan secara tuntas motif dan latar belakang rangkaian peristiwa tersebut.

"Kalau dilihat dari peristiwa dan informasi sebelumnya yang diketahui oleh aparat, seharusnya rangkaian peristiwa itu tidak perlu terjadi di Cikeusik, Pandenglang, Banten, dan Temanggung, Jawa Tengah. Oleh sebab itu, harus dicari tahu sungguh-sungguh apa sebenarnya yang terjadi," ungkap Azyumardi.

Menurut Azyumardi, masyarakat selama ini sudah cukup dewasa dan mengetahui serta merasakan apa yang menjadi persoalan sehari-hari di bidang sosial dan ekonomi. "Kedua motif tersebut jika dikedepankan justru akan mempercepat eskalasi politik mengingat persoalan sosial ekonomi yang saat ini membebani masyarakat," lanjut Azyumardi.

Azyumardi menambahkan, jika ternyata dua motif itu benar, Indonesia semakin dekat dengan apa yang disebut kegagalan pemerintah mengelola negara.

Pemerintah tak hadir

Sementara, menurut mantan Rektor Universitas Gajah Mada, Yogyakarta, Sofian Effendi, pihaknya tidak menyoroti motif dari peristiwa tersebut. "Biarlah Polri yang mengungkap motif dan latar belakangnya. Bagi saya, peristiwa kemarin tidak ada hubungannya dengan konflik antar-agama. Mungkin yang paling utama adalah faktor tidak dirasakannya kehadiran pemerintah yang mengelola negara ini untuk melindungi dan mencegah terjadi aksi-aksi kekerasan," katanya.

Sofian mengakui, jika perasaan masyarakat semakin tinggi akan ketidakhadiran pemerintah untuk melindungi hak-hak masyarakat, maka benar seperti yang dikhawatirkan masyarakat bisa terjadinya kegagalan negara.

Seusai melapor kepada Wakil Presiden Boediono, Kepala Kepolisian Negara RI Jenderal Timur Pradopo yang ditanya pers soal kemungkinan motif di balik insiden Cikeusik dan amuk massa di Temanggung untuk mendiskreditkan para tokoh agama dan motif pihak-pihak tertentu yang ingin mendompleng untuk mempercepat jatuhnya pemerintah, Timur tidak menjawab.

"Sekali lagi, langkah pengungkapan yang dilakukan Polri akan didasarkan pada fakta hukum yang akan dikembangkan dari hasil penyelidikan dan penyidikan," kata Kapolri.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Baca tentang


    Video Pilihan

    26th

    Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

    Syarat & Ketentuan
    Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
    Laporkan Komentar
    Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

    Terkini Lainnya

    Geledah Kantor-Rumah Dinas Bupati PPU, KPK Sita Dokumen Proyek hingga Transaksi Keuangan

    Geledah Kantor-Rumah Dinas Bupati PPU, KPK Sita Dokumen Proyek hingga Transaksi Keuangan

    Nasional
    Moeldoko: Syarat Perjalanan ke Luar Negeri untuk Wisata Perlu Diperketat

    Moeldoko: Syarat Perjalanan ke Luar Negeri untuk Wisata Perlu Diperketat

    Nasional
    Cegah Penularan Omicron, Kemendagri Tutup Izin Kepala Daerah ke Luar Negeri

    Cegah Penularan Omicron, Kemendagri Tutup Izin Kepala Daerah ke Luar Negeri

    Nasional
    Puncak Omicron Diprediksi Februari-Maret, Pemerintah Diminta Siaga dari Hulu hingga Hilir

    Puncak Omicron Diprediksi Februari-Maret, Pemerintah Diminta Siaga dari Hulu hingga Hilir

    Nasional
    Harapan Besar Setelah Menanti 6 Tahun RUU TPKS Disetujui di DPR..

    Harapan Besar Setelah Menanti 6 Tahun RUU TPKS Disetujui di DPR..

    Nasional
    Risma Hapus Beberapa Jabatan Setingkat Eselon I dan II, Anggarannya Dioptimalkan untuk Bansos

    Risma Hapus Beberapa Jabatan Setingkat Eselon I dan II, Anggarannya Dioptimalkan untuk Bansos

    Nasional
    Ironi Kebijakan Omicron: Jokowi Minta Warga Tak ke Luar Negeri, tapi Buka Pintu untuk Semua Negara

    Ironi Kebijakan Omicron: Jokowi Minta Warga Tak ke Luar Negeri, tapi Buka Pintu untuk Semua Negara

    Nasional
    Gempa M 6,6 di Banten, 3.078 Rumah Rusak, 10 Orang Luka-luka

    Gempa M 6,6 di Banten, 3.078 Rumah Rusak, 10 Orang Luka-luka

    Nasional
    Ryamizard dan Janji Prajuritnya di Tengah Dugaan Kerugian Negara Pengadaan Satelit

    Ryamizard dan Janji Prajuritnya di Tengah Dugaan Kerugian Negara Pengadaan Satelit

    Nasional
    Membumikan Makna dan Manfaat Presidensi G20 Indonesia 2022

    Membumikan Makna dan Manfaat Presidensi G20 Indonesia 2022

    Nasional
    Heru Hidayat, Koruptor Asabri Rp 22,7 Triliun yang Lolos dari Hukuman Mati...

    Heru Hidayat, Koruptor Asabri Rp 22,7 Triliun yang Lolos dari Hukuman Mati...

    Nasional
    Komite Olimpiade Minta Diskresi Karantina untuk Atlet, Ini Jawaban Pemerintah

    Komite Olimpiade Minta Diskresi Karantina untuk Atlet, Ini Jawaban Pemerintah

    Nasional
    Ibu Kota Negara Pindah, Polri Akan Ada Persiapan Pemindahan Instansi

    Ibu Kota Negara Pindah, Polri Akan Ada Persiapan Pemindahan Instansi

    Nasional
    Ibu Kota 'Nusantara' Dibangun di Penajam Paser Utara, Ini Rincian Batas Wilayahnya

    Ibu Kota "Nusantara" Dibangun di Penajam Paser Utara, Ini Rincian Batas Wilayahnya

    Nasional
    Jaksa Diperintahkan Banding Vonis Heru Hidayat, Kejagung: Hakim Ingkari Rasa Keadilan

    Jaksa Diperintahkan Banding Vonis Heru Hidayat, Kejagung: Hakim Ingkari Rasa Keadilan

    Nasional
    komentar di artikel lainnya
    Close Ads X
    Lengkapi Profil
    Lengkapi Profil

    Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.