SKB 3 Menteri Kurang Sosialisasi

Kompas.com - 07/02/2011, 15:16 WIB
EditorHeru Margianto

JAKARTA, KOMPAS.com — Penyerangan terhadap kelompok Ahmadiyah di Cikeusik, Pandeglang, Banten, Minggu (6/2/2011) kemarin, kembali membuka wacana untuk mengevaluasi Surat Keputusan Bersama (SKB) 3 Menteri yang dikeluarkan 3 Juni 2008.

SKB 3 Menteri, yang ditandatangani Menteri Agama, Menteri Dalam Negeri, dan Jaksa Agung itu dikeluarkan ketika gelombang penolakan terhadap eksistensi Ahmadiyah semakin membesar pada 2008. SKB yang terdiri dari tujuh butir itu berisi tentang Peringatan, Perintah kepada Penganut, Angota dan/atau Anggota Pengurus Jemaat Ahmadiyah Indonesia (JAI) dan Warga Masyarakat.

Tiga tahun berjalan, tokoh Nahdlatul Ulama, Sholahuddin Wahid, menilai, sosialisasi terhadap isi SKB belum efektif. Hal ini, menurut Gus Sholah, menyebabkan masih terus terjadinya tindakan penyerangan terhadap jemaat Ahmadiyah. Wacana evaluasi terhadap SKB yang mulai bergulir harus jelas, terutama pada bagian mana yang harus ditinjau ulang.

"Yang dievaluasi apa? Isinya, keberadaannya atau penerapan SKB-nya? Ini juga harus dirinci. Mungkin ada juga pihak yang keberatan dengan SKB itu, misalnya Ahmadiyah. SKB ini kan membatasi ruang gerak Ahmadiyah untuk melakukan dakwah dan kegiatan, tetapi sosialisasinya belum sampai ke bawah," kata Gus Sholah kepada Kompas.com, Senin (7/2/2011).

Dari sisi substansi, Gus Sholah menilai, SKB 3 Menteri multitafsir. "Sehingga terjadi perbedaan dalam bersikap terhadap SKB ini," ujarnya.

Selain mengatur tentang ruang gerak jemaah Ahmadiyah, SKB juga mengatur tentang perintah kepada warga masyarakat untuk menjaga dan memelihara kerukunan umat beragama, seperti tertuang dalam butir keempatnya, "Memberi peringatan dan memerintahkan kepada warga masyarakat untuk menjaga dan memelihara kerukunan umat beragama serta ketenteraman dan ketertiban kehidupan masyarakat dengan tidak melakukan perbuatan dan/atau tindakan melawan hukum terhadap penganut, anggota, dan/atau anggota pengurus Jemaat Ahmadiyah Indonesia (JAI)." (ING)

Baca tentang


    Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
    Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
    Laporkan Komentar
    Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

    Terkini Lainnya

    Larang eks Koruptor Ikut Pilkada, KPU Disebut Melanggar Hukum dan HAM

    Larang eks Koruptor Ikut Pilkada, KPU Disebut Melanggar Hukum dan HAM

    Nasional
    Kapolri Minta Kepala Daerah Laporkan Kapolres yang Minta Jatah Proyek

    Kapolri Minta Kepala Daerah Laporkan Kapolres yang Minta Jatah Proyek

    Nasional
    Mahfud Minta Kementerian dan Lembaga Tak Keberatan dengan Omnibus Law

    Mahfud Minta Kementerian dan Lembaga Tak Keberatan dengan Omnibus Law

    Nasional
    Politisi PDI-P Ini Klaim Parpolnya Tolak Eks Koruptor Mendaftar Pilkada 2020

    Politisi PDI-P Ini Klaim Parpolnya Tolak Eks Koruptor Mendaftar Pilkada 2020

    Nasional
    Periksa Wagub Lampung, KPK Dalami Rencana Eks Bupati Lampung Tengah Maju Pilkada

    Periksa Wagub Lampung, KPK Dalami Rencana Eks Bupati Lampung Tengah Maju Pilkada

    Nasional
    Tjahjo Kumolo Kaji Penambahan Jumlah Perwira Tinggi di TNI dan Polri

    Tjahjo Kumolo Kaji Penambahan Jumlah Perwira Tinggi di TNI dan Polri

    Nasional
    Mahfud MD Sebut Program Deradikalisasi Tak Perlu Dievaluasi, tetapi Diperkuat

    Mahfud MD Sebut Program Deradikalisasi Tak Perlu Dievaluasi, tetapi Diperkuat

    Nasional
    KPK Tahan Tersangka Penyuap Kasus Restitusi Pajak Mobil Mewah

    KPK Tahan Tersangka Penyuap Kasus Restitusi Pajak Mobil Mewah

    Nasional
    Mahfud Sebut Parlemen Tak Memahami Konsep Omnibus Law Secara Utuh

    Mahfud Sebut Parlemen Tak Memahami Konsep Omnibus Law Secara Utuh

    Nasional
    Bertemu Dubes India, Prabowo Sebut Indonesia dan India Miliki Peluang Besar Kerja Sama Maritim

    Bertemu Dubes India, Prabowo Sebut Indonesia dan India Miliki Peluang Besar Kerja Sama Maritim

    Nasional
    Mahfud MD: Investasi Terhambat Aturan Hukum yang Berbeda-Beda

    Mahfud MD: Investasi Terhambat Aturan Hukum yang Berbeda-Beda

    Nasional
    Bicara soal BUMN dengan Erick Thohir, Ahok: Dari Sarinah sampai Krakatau Steel

    Bicara soal BUMN dengan Erick Thohir, Ahok: Dari Sarinah sampai Krakatau Steel

    Nasional
    Menko Polhukam Sebut Omnibus Law Dibutuhkan Agar Investasi Tak Macet

    Menko Polhukam Sebut Omnibus Law Dibutuhkan Agar Investasi Tak Macet

    Nasional
    Golkar Gandeng 10 Lembaga Survei Jelang Pilkada Serentak 2020

    Golkar Gandeng 10 Lembaga Survei Jelang Pilkada Serentak 2020

    Nasional
    Usut Kasus HAM Masa Lalu, Pemerintah Ingin Hidupkan Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi

    Usut Kasus HAM Masa Lalu, Pemerintah Ingin Hidupkan Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi

    Nasional
    komentar di artikel lainnya
    Close Ads X