SKB 3 Menteri Kurang Sosialisasi

Kompas.com - 07/02/2011, 15:16 WIB
EditorHeru Margianto

JAKARTA, KOMPAS.com — Penyerangan terhadap kelompok Ahmadiyah di Cikeusik, Pandeglang, Banten, Minggu (6/2/2011) kemarin, kembali membuka wacana untuk mengevaluasi Surat Keputusan Bersama (SKB) 3 Menteri yang dikeluarkan 3 Juni 2008.

SKB 3 Menteri, yang ditandatangani Menteri Agama, Menteri Dalam Negeri, dan Jaksa Agung itu dikeluarkan ketika gelombang penolakan terhadap eksistensi Ahmadiyah semakin membesar pada 2008. SKB yang terdiri dari tujuh butir itu berisi tentang Peringatan, Perintah kepada Penganut, Angota dan/atau Anggota Pengurus Jemaat Ahmadiyah Indonesia (JAI) dan Warga Masyarakat.

Tiga tahun berjalan, tokoh Nahdlatul Ulama, Sholahuddin Wahid, menilai, sosialisasi terhadap isi SKB belum efektif. Hal ini, menurut Gus Sholah, menyebabkan masih terus terjadinya tindakan penyerangan terhadap jemaat Ahmadiyah. Wacana evaluasi terhadap SKB yang mulai bergulir harus jelas, terutama pada bagian mana yang harus ditinjau ulang.

"Yang dievaluasi apa? Isinya, keberadaannya atau penerapan SKB-nya? Ini juga harus dirinci. Mungkin ada juga pihak yang keberatan dengan SKB itu, misalnya Ahmadiyah. SKB ini kan membatasi ruang gerak Ahmadiyah untuk melakukan dakwah dan kegiatan, tetapi sosialisasinya belum sampai ke bawah," kata Gus Sholah kepada Kompas.com, Senin (7/2/2011).

Dari sisi substansi, Gus Sholah menilai, SKB 3 Menteri multitafsir. "Sehingga terjadi perbedaan dalam bersikap terhadap SKB ini," ujarnya.

Selain mengatur tentang ruang gerak jemaah Ahmadiyah, SKB juga mengatur tentang perintah kepada warga masyarakat untuk menjaga dan memelihara kerukunan umat beragama, seperti tertuang dalam butir keempatnya, "Memberi peringatan dan memerintahkan kepada warga masyarakat untuk menjaga dan memelihara kerukunan umat beragama serta ketenteraman dan ketertiban kehidupan masyarakat dengan tidak melakukan perbuatan dan/atau tindakan melawan hukum terhadap penganut, anggota, dan/atau anggota pengurus Jemaat Ahmadiyah Indonesia (JAI)." (ING)

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Baca tentang


    Video Pilihan

    26th

    Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

    Syarat & Ketentuan
    Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
    Laporkan Komentar
    Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

    Terkini Lainnya

    IDI Sebut Keputusan Jokowi Longgarkan Pemakaian Masker di Ruang Terbuka Sudah Tepat

    IDI Sebut Keputusan Jokowi Longgarkan Pemakaian Masker di Ruang Terbuka Sudah Tepat

    Nasional
    Alfamidi Tegaskan Tersangka Kasus Suap Perizinan di Kota Ambon Bukan Pegawainya

    Alfamidi Tegaskan Tersangka Kasus Suap Perizinan di Kota Ambon Bukan Pegawainya

    Nasional
    Golkar Tak Masalah PPP-PAN Punya Capres Lain untuk Pilpres 2024

    Golkar Tak Masalah PPP-PAN Punya Capres Lain untuk Pilpres 2024

    Nasional
    Sayangkan Kebijakan Jokowi, Epidemiolog: Belum Cukup Aman Lepas Masker, Jangan Terburu-buru

    Sayangkan Kebijakan Jokowi, Epidemiolog: Belum Cukup Aman Lepas Masker, Jangan Terburu-buru

    Nasional
    Dalami Alasan UAS Ditolak Masuk, KBRI Kirim Nota Diplomatik ke Kemlu Singapura

    Dalami Alasan UAS Ditolak Masuk, KBRI Kirim Nota Diplomatik ke Kemlu Singapura

    Nasional
    Menkes Sebut Pelonggaran Masker di Area Terbuka Bagian dari Transisi Menuju Endemi

    Menkes Sebut Pelonggaran Masker di Area Terbuka Bagian dari Transisi Menuju Endemi

    Nasional
    Menkes: Kasus Covid-19 Usai Lebaran Terkendali jika Positivity Rate di Bawah 5 Persen

    Menkes: Kasus Covid-19 Usai Lebaran Terkendali jika Positivity Rate di Bawah 5 Persen

    Nasional
    Penjelasan Sekjen DPR Soal Anggaran Rp 4,5 Miliar untuk Pengecatan Dome Gedung Nusantara

    Penjelasan Sekjen DPR Soal Anggaran Rp 4,5 Miliar untuk Pengecatan Dome Gedung Nusantara

    Nasional
    Tanggapi Koalisi Indonesia Bersatu, Nasdem: Makin Baik Untuk Indonesia

    Tanggapi Koalisi Indonesia Bersatu, Nasdem: Makin Baik Untuk Indonesia

    Nasional
    Diperiksa Terkait Kasus Bupati Banjarnegara, Boyamin Mengaku Ditanya soal Keterlibatannya di PT Bumi Rejo

    Diperiksa Terkait Kasus Bupati Banjarnegara, Boyamin Mengaku Ditanya soal Keterlibatannya di PT Bumi Rejo

    Nasional
    RSCM: Kasus Hepatitis Akut Ada yang Tak Miliki Riwayat Covid-19

    RSCM: Kasus Hepatitis Akut Ada yang Tak Miliki Riwayat Covid-19

    Nasional
    Selain Singapura, UAS Pernah Ditolak Masuk Hong Kong, Timor Leste, hingga Eropa

    Selain Singapura, UAS Pernah Ditolak Masuk Hong Kong, Timor Leste, hingga Eropa

    Nasional
    Epidemiolog Sayangkan Pelonggaran Penggunaan Masker: Kondisi Belum Benar-benar Aman

    Epidemiolog Sayangkan Pelonggaran Penggunaan Masker: Kondisi Belum Benar-benar Aman

    Nasional
    Update 17 Mei: Positivity Rate PCR 1,63 Persen

    Update 17 Mei: Positivity Rate PCR 1,63 Persen

    Nasional
    Alasan Pemerintah Bolehkan Lepas Masker di Area Terbuka Menurut Menkes

    Alasan Pemerintah Bolehkan Lepas Masker di Area Terbuka Menurut Menkes

    Nasional
    komentar di artikel lainnya
    Close Ads X
    Lengkapi Profil
    Lengkapi Profil

    Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.