Kapolri: Ini Tak Diperkirakan Sebelumnya

Kompas.com - 07/02/2011, 00:20 WIB
EditorAloysius Gonsaga Angi Ebo

JAKARTA, Kompas.com - Kapolri Jenderal Pol Timur Pradopo menyatakan bahwa kepolisian telah mendapatkan informasi jauh-jauh hari bahwa akan ada penertiban atau sweeping massa terhadap jemaat Ahmadiyah di Cikeusik, yang akan melakukan kegiatan ibadah. Pencegahan telah dilakukan kepolisian dengan mengevakuasi pimpinan Ahmadiyah setempat, Ismail Suparman, ke Polsek Cikeusik pada 3 Januari 2011.

"Kaitan kejadian tadi siang, sudah ada informasi tanggal 3 Februari, bahwa di salah satu desa Cikeusik ada kegiatan Ahmadiyah. Pimpinan yang ada di sana, namanya Ismail Suparman. Bahwa dengan kegiatan di Cikeusik itu, masyarakat tidak menerima dan akan melakukan penertiban," ujar Timur seusai rapat dengan Menko Polhukam Djoko Suyanto di kantor Menko Polhukam, Jakarta, Minggu (6/2/2011) malam.

Di luar perkiraan kepolisian setempat, 15 warga Ahmadiyah dipimpin Deden dari Bekasi, Jawa Barat, justru datang dan memasang badan melindungi rumah Ismail, rumah yang biasa digunakan warga Ahmadiyah setempat untuk beribadah, pada Minggu pagi. Padahal, pada saat itu sekitar 1.500 warga setempat telah berkumpul ingin melakukan penertiban mengarah ke tindakan penyerangan.

Sekitar pukul 10.00 WIB, aparat kepolisian berusaha melakukan evakuasi 15 rombongan Deden tersebut dari dalam rumah Ismail. Evakuasi tak bisa dilakukan, karena rombongan Deden menolaknya dengan dalih ingin mengamankan inventaris warga Ahmadiyah. Akhirnya, penyerangan 1.500 warga Cikeusik pun tak terhindarkan.


"Tetapi, itu tidak diperkirakan sebelumnya. Itu terjadi dengan tiba-tiba," katanya.

Timur mengaku bingung, bagaimana sejumlah orang dari Bekasi justru bergerak sampai ke Cikeusik. "Kita sudah mencegah, bagaimana Ismail ini kita evakuasi. Kejadian yang tanggal 6 ini, tidak ada yang tahu. Bagaimana orang Bekasi bisa sampai Cikeusik," ujar Timur.

Akibat penyerangan itu, tiga warga Ahmadiyah tewas, enam mengalami luka-luka, dan kerugian materi ditaksir ratusan juta rupiah. (Tribunnews.com/Abdul Qodir)

Baca tentang


    Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
    Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
    Laporkan Komentar
    Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

    Terkini Lainnya

    Kejagung Periksa 15 Nasabah Jiwasraya yang Komplain Rekening Efeknya Diblokir

    Kejagung Periksa 15 Nasabah Jiwasraya yang Komplain Rekening Efeknya Diblokir

    Nasional
    Kasus Jiwasraya, Kejagung Kembali Periksa Presdir PT TRAM Heru Hidayat

    Kasus Jiwasraya, Kejagung Kembali Periksa Presdir PT TRAM Heru Hidayat

    Nasional
    RUU Cipta Kerja Atur Pers, IJTI Khawatir Pemerintah Berlaku Otoriter

    RUU Cipta Kerja Atur Pers, IJTI Khawatir Pemerintah Berlaku Otoriter

    Nasional
    Langkah Pemerintah Mendata Terduga Teroris Pelintas Batas Dinilai Tepat

    Langkah Pemerintah Mendata Terduga Teroris Pelintas Batas Dinilai Tepat

    Nasional
    Kejagung Teliti Berkas Kasus Paniai, Bakal Beri Jawaban dalam 1-2 Hari

    Kejagung Teliti Berkas Kasus Paniai, Bakal Beri Jawaban dalam 1-2 Hari

    Nasional
    Mahfud: RUU Cipta Kerja Belum Final, Silakan Beri Masukan

    Mahfud: RUU Cipta Kerja Belum Final, Silakan Beri Masukan

    Nasional
    Desak RUU Penyiaran Segera Disahkan, KPI Minta Komitmen Seluruh Pihak

    Desak RUU Penyiaran Segera Disahkan, KPI Minta Komitmen Seluruh Pihak

    Nasional
    Bantah Haris Azhar, KPK Sebut Penetapan DPO Nurhadi Bukan Formalitas

    Bantah Haris Azhar, KPK Sebut Penetapan DPO Nurhadi Bukan Formalitas

    Nasional
    Mahfud Tegaskan Pasal 170 RUU Cipta Kerja Akan Diperbaiki di DPR

    Mahfud Tegaskan Pasal 170 RUU Cipta Kerja Akan Diperbaiki di DPR

    Nasional
    Pengamat: Tak Heran jika RUU Cipta Kerja Lebih Berpihak pada Pengusaha

    Pengamat: Tak Heran jika RUU Cipta Kerja Lebih Berpihak pada Pengusaha

    Nasional
    Mahfud MD: Omnibus Law Bukan Istilah Resmi, tapi RUU Cipta Kerja

    Mahfud MD: Omnibus Law Bukan Istilah Resmi, tapi RUU Cipta Kerja

    Nasional
    Omnibus Law RUU Cipta Kerja Seret Dua Pasal Tentang Pers, AJI: Lawan!

    Omnibus Law RUU Cipta Kerja Seret Dua Pasal Tentang Pers, AJI: Lawan!

    Nasional
    Periksa Anggota Keluarga Wahyu Setiawan, KPK Dalami Aliran Uang

    Periksa Anggota Keluarga Wahyu Setiawan, KPK Dalami Aliran Uang

    Nasional
    Anggota Komisi III Sebut Pasal 170 RUU Cipta Kerja Bertentangan dengan UU PPP

    Anggota Komisi III Sebut Pasal 170 RUU Cipta Kerja Bertentangan dengan UU PPP

    Nasional
    Diminta Stop Bicara ke Media, Kepala BPIP Akan Bentuk Tim Humas

    Diminta Stop Bicara ke Media, Kepala BPIP Akan Bentuk Tim Humas

    Nasional
    komentar di artikel lainnya
    Close Ads X