Presiden Instruksikan Evaluasi SKB

Kompas.com - 06/02/2011, 22:29 WIB
EditorA. Wisnubrata

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menginstruksikan evaluasi Surat Kesepakatan Bersama (SKB) Menteri Dalam Negeri, Menteri Agama dan Jaksa Agung, menyusul bentrok warga dan jemaah Ahmadiyah di Banten, Minggu.      "Evaluasi dilakukan secara mendasar dan mendalam," kata Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan Djoko Santoso di Jakarta, Minggu malam (6/2/2011).      Ditemui usai Rapat Koordinasi Polhukam, ia mengatakan, evaluasi dilakukan mulai pekan depan dengan Menteri Agama sebagai penjurunya. "Evaluasi dilakukan mendasar karena menyangkut keyakinan, kepercayaan seseorang, sekelompok orang, agar tidak bertentangan dengan aturan perundangan yang ada," katanya.      Djoko menegaskan, "intinya bagaimana keyakinan seseorang itu dapat diakomodir tanpa bertentangan dengan undang-undang yang ada, sehingga tidak mengganggu keamanan, ketertiban dan kehidupan sosial lainnya,".      Evaluasi dilakukan menyeluruh, lanjut dia, karena juga akan melibatkan seluruh komunitas masyarakat termasuk Ahmadiyah.               Tentang batas waktu evaluasi yang diinstruksikan Presiden, Djoko mengatakan, sesegera mungkin.    Pada kesempatan itu, Menko Polhukam meminta semua pihak baik masyarakat maupun Ahmadiyah untuk menahan diri tidak melakukan aksi-aksi yang mengarah pada tindakan anarkis.

Baca tentang


    Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
    Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
    Laporkan Komentar
    Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

    Terkini Lainnya

    Mendagri Imbau Dana Desa Digunakan untuk Bangun Perpustakaan

    Mendagri Imbau Dana Desa Digunakan untuk Bangun Perpustakaan

    Nasional
    Mendagri: Dampak Corona, Presiden Jokowi Minta Daerah Segera Belanjakan Anggaran

    Mendagri: Dampak Corona, Presiden Jokowi Minta Daerah Segera Belanjakan Anggaran

    Nasional
    Kemenkes Terjunkan Tim Kesehatan untuk Dampingi WNI yang Diobservasi di Sebaru Kecil

    Kemenkes Terjunkan Tim Kesehatan untuk Dampingi WNI yang Diobservasi di Sebaru Kecil

    Nasional
    Pemerintah Anggarkan Rp 72 Miliar untuk Bayar Influencer demi Tingkatkan Pariwisata

    Pemerintah Anggarkan Rp 72 Miliar untuk Bayar Influencer demi Tingkatkan Pariwisata

    Nasional
    'Outbreak' Virus Corona di Korea Selatan, Ini Langkah yang Dilakukan KBRI Seoul

    "Outbreak" Virus Corona di Korea Selatan, Ini Langkah yang Dilakukan KBRI Seoul

    Nasional
    Mahfud Akan Panggil Jaksa Agung soal Kasus Pelanggaran HAM Berat di Paniai

    Mahfud Akan Panggil Jaksa Agung soal Kasus Pelanggaran HAM Berat di Paniai

    Nasional
    Mahfud: Indonesia Nol Kasus Corona sampai Sekarang, Harus Bersyukur

    Mahfud: Indonesia Nol Kasus Corona sampai Sekarang, Harus Bersyukur

    Nasional
    Wakil Ketua DPR Sebut Belum Ada Kesepakatan Bahas Draf RUU Cipta Kerja

    Wakil Ketua DPR Sebut Belum Ada Kesepakatan Bahas Draf RUU Cipta Kerja

    Nasional
    Jumat Ini, 188 WNI Kru Kapal World Dream Diprediksi Tiba di Sebaru Kecil

    Jumat Ini, 188 WNI Kru Kapal World Dream Diprediksi Tiba di Sebaru Kecil

    Nasional
    Pemerintah Bahas Inpres Pembangunan Papua yang Lebih Komprehensif

    Pemerintah Bahas Inpres Pembangunan Papua yang Lebih Komprehensif

    Nasional
    Terkait Evakuasi, Istana Minta WNI di Kapal Diamond Princess Bersabar

    Terkait Evakuasi, Istana Minta WNI di Kapal Diamond Princess Bersabar

    Nasional
    Soal 9 WNI dari Diamond Princess Positif Corona, Menkes: Yang Merawat Sekelas Jepang Lho...

    Soal 9 WNI dari Diamond Princess Positif Corona, Menkes: Yang Merawat Sekelas Jepang Lho...

    Nasional
    Soal Posisi Amien Rais di PAN, Yandri: Tak Tergantikan

    Soal Posisi Amien Rais di PAN, Yandri: Tak Tergantikan

    Nasional
    Ini 12 Poin yang Diatur dalam RUU Perlindungan Data Pribadi

    Ini 12 Poin yang Diatur dalam RUU Perlindungan Data Pribadi

    Nasional
    Jakarta Banjir, Megawati Perintahkan Kadernya Buka Dapur Umum

    Jakarta Banjir, Megawati Perintahkan Kadernya Buka Dapur Umum

    Nasional
    komentar di artikel lainnya
    Close Ads X