Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Proyeksi Politik PKB 2014

Kompas.com - 31/01/2011, 10:00 WIB

Partai sering dikritik tidak berbuat langsung untuk rakyat. Bagaimana Anda menjelaskannya?

Ada tiga fenomena. Pertama, citra DPR yang euforia. Kedua, produk DPR dan pemerintah pusat-daerah yang positif tidak kelihatan, yang negatif menonjol. Pembangunan ini berjalan, tetapi karena kompleksitas masalah yang begitu besar, siapa pun partainya dan pemerintahnya belum tentu bisa seperti membalikkan tangan menghasilkan kemakmuran. Bahkan, yang antipartai pun disuruh memerintah hari ini tidak akan bisa mempercepat pembangunan.

Fenomena ketiga, fenomena ekspektasi yang terlampau tinggi terhadap politik dan demokrasi. Oleh karena itu, peran kepartaian, terutama yang besar-besar, mendorong perbaikan citra partai. Harus diakui kewajiban minimum partai belum dilakukan.

Mengapa partai tidak kembali ke dasar, partai menjalankan fungsinya dengan baik seperti artikulasi kepentingan, perekrutan politik, sosialisasi politik, dan lain-lain?

Partai belum berjalan sesuai dengan khitah sebagai partai, terutama penyerapan aspirasi, agregasi, dan perekrutan politik. Dalam fungsi perekrutan politik, diakui itu belum tertangani dengan baik. Anggota DPR dan DPRD, apalagi dengan suara terbanyak, tidak sepenuhnya ditentukan oleh partai. Kayak PKB, (anggota DPR dan DPRD) yang jadi sebagian di luar dugaan.

Ada satu fungsi partai politik yang belum jalan di PKB, yaitu manajemen konflik. Bagaimana Anda menyelesaikan konflik PKB?

Karena pengalaman berpolitik dan berpartai ini, kan, 10 tahun, maka ada beberapa karakter berpolitik yang belum terbangun, yaitu rendahnya sportivitas melihat perbedaan, berdemokrasi secara adil (fair).

Saya memaklumi ada masa transisi, ada proses regenerasi yang masih terjadi. Gus Dur seorang demokrat sejati, tetapi sifat paternalistik dan tradisi yang semuanya harus ditentukan satu orang melahirkan perekrutan politik yang tidak sempurna.

Tetapi, kita meyakini apa yang terjadi (di PKB) ini sudah menjadi pengalaman yang berharga. Di lingkungan Nahdlatul Ulama ini ada sejumlah partai selain PKB. Semuanya masih keluarga. Pengalaman 10 tahun ini mulai menyadarkan bahwa kita harus mulai bersama lagi di PKB. Ini harus dilalui.

 

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Halaman:
Baca tentang
    Video rekomendasi
    Video lainnya


    Terkini Lainnya

    Respons Istana Soal Jokowi Tak Diundang ke Rakernas PDI-P: Presiden Selalu Menghormati

    Respons Istana Soal Jokowi Tak Diundang ke Rakernas PDI-P: Presiden Selalu Menghormati

    Nasional
    GASPOL! Hari Ini: Prabowo Ajak PKS atau PDI-P ke Dalam Koalisi?

    GASPOL! Hari Ini: Prabowo Ajak PKS atau PDI-P ke Dalam Koalisi?

    Nasional
    Ngabalin: Revisi UU Kementerian Negara untuk Kebutuhan Masyarakat, Paten Itu Barang...

    Ngabalin: Revisi UU Kementerian Negara untuk Kebutuhan Masyarakat, Paten Itu Barang...

    Nasional
    Soal Revisi UU Kementerian Negara, Golkar: Baleg Mewakili Partai-partai

    Soal Revisi UU Kementerian Negara, Golkar: Baleg Mewakili Partai-partai

    Nasional
    Soal RUU Penyiaran, KIP: UU Pers Bilang Wartawan Tak Boleh Dihalangi

    Soal RUU Penyiaran, KIP: UU Pers Bilang Wartawan Tak Boleh Dihalangi

    Nasional
    Temui Gubernur Jenderal Australia David Hurley, Prabowo Kenang Masa Jadi Kadet

    Temui Gubernur Jenderal Australia David Hurley, Prabowo Kenang Masa Jadi Kadet

    Nasional
    Jemaah Haji Bersiap Menuju Makkah, Ketua PPIH Arab Saudi Pastikan Hak Jemaah Terpenuhi

    Jemaah Haji Bersiap Menuju Makkah, Ketua PPIH Arab Saudi Pastikan Hak Jemaah Terpenuhi

    Nasional
    Soal RUU Penyiaran, Setara Institute: DPR dan Pemerintah Harus Perluas Partisipasi Publik

    Soal RUU Penyiaran, Setara Institute: DPR dan Pemerintah Harus Perluas Partisipasi Publik

    Nasional
    PDI-P Bakal Jemput Bola Kader untuk Maju di Pilkada Sumut

    PDI-P Bakal Jemput Bola Kader untuk Maju di Pilkada Sumut

    Nasional
    Jadi Perempuan Pertama Berpangkat Mayjen TNI AD, Dian Andriani Harap Kowad Lain Menyusul

    Jadi Perempuan Pertama Berpangkat Mayjen TNI AD, Dian Andriani Harap Kowad Lain Menyusul

    Nasional
    Jokowi Bakal Tinjau Lokasi Banjir Lahar di Sumbar Pekan Depan

    Jokowi Bakal Tinjau Lokasi Banjir Lahar di Sumbar Pekan Depan

    Nasional
    Nurul Ghufron Tak Hadir karena Belum Tuntas Siapkan Pembelaan, Dewas KPK Tunda Sidang Etik

    Nurul Ghufron Tak Hadir karena Belum Tuntas Siapkan Pembelaan, Dewas KPK Tunda Sidang Etik

    Nasional
    PDI-P Tuding Jokowi Cawe-cawe Pilkada dengan Bansos Beras, Ngabalin: Segera Lah Move on

    PDI-P Tuding Jokowi Cawe-cawe Pilkada dengan Bansos Beras, Ngabalin: Segera Lah Move on

    Nasional
    Soal Revisi UU Kementerian Negara, Ngabalin: Mudah-mudahan Cepat, Itu Arah Haluan Prabowo-Gibran

    Soal Revisi UU Kementerian Negara, Ngabalin: Mudah-mudahan Cepat, Itu Arah Haluan Prabowo-Gibran

    Nasional
    Risma Relokasi 2 Posko Pengungsian Banjir Lahar Dingin di Sumbar yang Berada di Zona Merah

    Risma Relokasi 2 Posko Pengungsian Banjir Lahar Dingin di Sumbar yang Berada di Zona Merah

    Nasional
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    komentar di artikel lainnya
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Close Ads
    Bagikan artikel ini melalui
    Oke
    Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com