Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Toleransi Umat Beragama Turun

Kompas.com - 17/01/2011, 22:25 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com — Majelis Ulama Indonesia (MUI) mengungkapkan, dalam sepuluh tahun terakhir, toleransi antarumat beragama terasa berkurang. Ketua MUI Bidang Kerukunan Antarumat Beragama Slamet Effendi Yusuf mengatakan, fenomena intoleransi antarumat beragama tersebut merupakan gejala global yang tidak hanya terjadi di Indonesia.

"Soal intoleransi meningkat itu gejala global, mungkin karena terbawa situasi politik," katanya seusai menggelar pertemuan dengan ormas-ormas Islam membahas kerukunan antarumat di kantor MUI, Jakarta, Senin (17/1/2011).

Dalam sepuluh tahun terakhir, kata Slamet, masyarakat seolah tidak dapat membedakan mana yang merupakan urusan agama dan mana yang bukan. Urusan politik, ekonomi, keamanan, dan pertahanan yang karut-marut menjadi pemicu intoleransi tersebut. Terkadang, masyarakat membawa-bawa agama dalam urusan politik, ekonomi, keamanan, dan pertahanan itu.

"Banyak faktor, kita tidak bisa melihat intoleransi dalam kontek hubungan antarumat beragama. Berkaitan dengan hubungan kepentingan, politik, ekonomi, sosial, budaya, tidak semata-mata karena agama. Masyarakat mengalami dislokasi," paparnya.

Sementara itu, Direktur International Crisis Group Indonesia Sidney Jones berdasarkan hasil penelitiannya mengungkapkan, terdapat sejumlah faktor yang memicu intoleransi tersebut, antara lain, proses ekspansi ajaran agama pada kawasan yang tidak tepat, culture demokrasi yang berkaitan dengan kebebasan berekspresi setiap umat, kurangnya kontrol pemerintah pusat terhadap daerah, dan kurang tegasnya pihak kepolisian.

"Misalnya, dalam demokrasi, makin banyak ruang Islam garis keras berekspresi. Tapi, ada yang bisa dikatakan penyebaran kebencian untuk satu agama atau kelompok itu juga makin luas di Indonesia tanpa ada diskusi antara garis batas kebebasan berekspresi dan penghasutan kriminal," ujar Sidney.

Atas kondisi tersebut, menurut Sidney, diperlukan sebuah kebijakan ketat, tanpa toleransi terhadap aksi apa pun yang menghakimi kelompok agama lain. Slamet Effendi pun mengatakan hal yang sama. Diperlukan saling menghargai, mengerti, dan menjaga perasaan setiap umat. "Dibangun saling pengertian, selain regulasi, termasuk di dalam dakwahnya. Misalnya, penyalahgunaan simbol-simbol agama, misal simbol Kristen jangan dipakai oleh orang Islam, begitu pun sebaliknya," papar Slamet.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Dukung Program Prabowo-Gibran, Partai Buruh Minta Perppu Cipta Kerja Diterbitkan

Dukung Program Prabowo-Gibran, Partai Buruh Minta Perppu Cipta Kerja Diterbitkan

Nasional
Sidang Gugatan PDI-P Kontra KPU di PTUN Digelar Tertutup

Sidang Gugatan PDI-P Kontra KPU di PTUN Digelar Tertutup

Nasional
Hakim MK Berang KPU Tak Hadiri Sidang Sengketa Pileg, Tuding Tak Pernah Serius sejak Pilpres

Hakim MK Berang KPU Tak Hadiri Sidang Sengketa Pileg, Tuding Tak Pernah Serius sejak Pilpres

Nasional
PTUN Gelar Sidang Perdana PDI-P Kontra KPU Hari Ini

PTUN Gelar Sidang Perdana PDI-P Kontra KPU Hari Ini

Nasional
Profil Andi Gani, Tokoh Buruh yang Dekat dengan Jokowi Kini Jadi Staf Khusus Kapolri

Profil Andi Gani, Tokoh Buruh yang Dekat dengan Jokowi Kini Jadi Staf Khusus Kapolri

Nasional
Timnas Lawan Irak Malam Ini, Jokowi Harap Indonesia Menang

Timnas Lawan Irak Malam Ini, Jokowi Harap Indonesia Menang

Nasional
Peringati Hardiknas, KSP: Jangan Ada Lagi Cerita Guru Terjerat Pinjol

Peringati Hardiknas, KSP: Jangan Ada Lagi Cerita Guru Terjerat Pinjol

Nasional
Kekerasan Aparat dalam Peringatan Hari Buruh, Kontras Minta Kapolri Turun Tangan

Kekerasan Aparat dalam Peringatan Hari Buruh, Kontras Minta Kapolri Turun Tangan

Nasional
Menag Sebut Jemaah RI Akan Dapat 'Smart Card' Haji dari Pemerintah Saudi

Menag Sebut Jemaah RI Akan Dapat "Smart Card" Haji dari Pemerintah Saudi

Nasional
Sengketa Pileg, PPP Klaim Ribuan Suara Pindah ke Partai Garuda di Dapil Sumut I-III

Sengketa Pileg, PPP Klaim Ribuan Suara Pindah ke Partai Garuda di Dapil Sumut I-III

Nasional
Temui KSAD, Ketua MPR Dorong Kebutuhan Alutsista TNI AD Terpenuhi Tahun Ini

Temui KSAD, Ketua MPR Dorong Kebutuhan Alutsista TNI AD Terpenuhi Tahun Ini

Nasional
Jokowi Resmikan Bendungan Tiu Suntuk di Sumbawa Barat, Total Anggaran Rp 1,4 Triliun

Jokowi Resmikan Bendungan Tiu Suntuk di Sumbawa Barat, Total Anggaran Rp 1,4 Triliun

Nasional
Meneropong Kabinet Prabowo-Gibran, Menteri 'Triumvirat' dan Keuangan Diprediksi Tak Diisi Politisi

Meneropong Kabinet Prabowo-Gibran, Menteri "Triumvirat" dan Keuangan Diprediksi Tak Diisi Politisi

Nasional
Dewas KPK Gelar Sidang Perdana Dugaan Pelanggaran Etik Nurul Ghufron Hari Ini

Dewas KPK Gelar Sidang Perdana Dugaan Pelanggaran Etik Nurul Ghufron Hari Ini

Nasional
Jokowi Resmikan 40 Kilometer Jalan Inpres Senilai Rp 211 Miliar di NTB

Jokowi Resmikan 40 Kilometer Jalan Inpres Senilai Rp 211 Miliar di NTB

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com