Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Lebih Baik SBY Tepati Janji

Kompas.com - 17/01/2011, 12:16 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Alih-alih memanggil para pemuka agama untuk bertemu, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dinilai lebih baik segera meninjau ulang kinerja pemerintahan yang dipimpinnya dengan jujur dan segera melakukan perbaikan.

Wakil Ketua DPR RI Pramono Anung mengatakan pertemuan antara Presiden Yudhoyono dan para pemuka agama yang direncanakan nanti malam dinilai tak perlu mendadak digelar hanya karena kritik pedas yang dilontarkan oleh para tokoh agama tersebut.

"Menurut saya, yang paling penting sebenarnya bukan kemudian diadakan pertemuan dan saling menjelaskan, tapi apa yang menjadi suara agamawan sebenarnya suara umat dari masing-masing agama yang disuarakan para agamawan dan suara umat itu tercermin dalam suara publik yang tercermin di media. Jadi yang paling penting sebenarnya bukan pertemuan kembali antara pemerintah dan tokoh agama tapi bagaimana pemerintah mewujudkan janji-janji yang dibuat, karena dengan perbaikan itulah diharapkan kesenjangan yang saat ini terjadi itu betul-betul bisa teratasi," katanya di Gedung DPR, Senin (17/1/2011).

Politisi PDI-P ini mengatakan, kritik yang dilontarkan para pemuka agama tak perlu diragukan. Pasalnya, para pemuka agama cuma menangkap suara umatnya untuk disampaikan kepada pemerintah. Tokoh agama bukanlah elit politik yang maksudnya bisa ditafsirkan banyak hal.

Namun, Pram menduga, pemerintah menggelar pertemuan karena stigma 'bohong' sebagai judul kritik sangat mengganggu SBY sebagai penanggung jawab pemerintahan. "Ini akan membuat pemerintah lebih serius untuk memperbaiki keadaan. Memang ada kesenjangan dalam banyak hal yang dirasakan oleh pemerintah dan rakyat. Karena tentunya pemerintah kuat dengan angka-angka keberhasilan sementara kenyataan di publik beda dan itu menjadi pertanyaan besar, apa yang salah dengan pertumbuhan itu," tambahnya.

Jika pertemuan tetap digelar, Pramono berharap pertemuan bisa menjadi alat untuk membangun silaturahmi antara rakyat dan pemerintahannya untuk menjernihkan penggunaan kata bohong dalam kritik sehingga bisa merumuskan solusi yang harus dikerjakan oleh pemerintah ke depannya.

Pasalnya, potret kegagalan di bidang kehidupan berbangsa dan bernegara sudah banyak terpampang di pemberitaan media massa.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
    Video rekomendasi
    Video lainnya


    Terkini Lainnya

    Polisi Tangkap Satu Terduga Teroris Pendukung ISIS dalam Penggerebekan di Karawang

    Polisi Tangkap Satu Terduga Teroris Pendukung ISIS dalam Penggerebekan di Karawang

    Nasional
    BPIP: Kristianie Paskibraka Terbaik Maluku Dicoret karena Tak Lolos Syarat Kesehatan

    BPIP: Kristianie Paskibraka Terbaik Maluku Dicoret karena Tak Lolos Syarat Kesehatan

    Nasional
    Sekjen Tegaskan Anies Tetap Harus Ikuti Aturan Main meski Didukung PKB Jakarta Jadi Cagub

    Sekjen Tegaskan Anies Tetap Harus Ikuti Aturan Main meski Didukung PKB Jakarta Jadi Cagub

    Nasional
    PKB Tak Resisten Jika Anies dan Kaesang Bersatu di Pilkada Jakarta

    PKB Tak Resisten Jika Anies dan Kaesang Bersatu di Pilkada Jakarta

    Nasional
    Ditanya Soal Berpasangan dengan Kaesang, Anies: Lebih Penting Bahas Kampung Bayam

    Ditanya Soal Berpasangan dengan Kaesang, Anies: Lebih Penting Bahas Kampung Bayam

    Nasional
    Ashabul Kahfi dan Arteria Dahlan Lakukan Klarifikasi Terkait Isu Penangkapan oleh Askar Saudi

    Ashabul Kahfi dan Arteria Dahlan Lakukan Klarifikasi Terkait Isu Penangkapan oleh Askar Saudi

    Nasional
    Timwas Haji DPR Ingin Imigrasi Perketat Pengawasan untuk Cegah Visa Haji Ilegal

    Timwas Haji DPR Ingin Imigrasi Perketat Pengawasan untuk Cegah Visa Haji Ilegal

    Nasional
    Selain Faktor Kemanusian, Fahira Idris Sebut Pancasila Jadi Dasar Dukungan Indonesia untuk Palestina

    Selain Faktor Kemanusian, Fahira Idris Sebut Pancasila Jadi Dasar Dukungan Indonesia untuk Palestina

    Nasional
    Kritik Pengalihan Tambahan Kuota Haji Reguler ke ONH Plus, Timwas Haji DPR: Apa Dasar Hukumnya?

    Kritik Pengalihan Tambahan Kuota Haji Reguler ke ONH Plus, Timwas Haji DPR: Apa Dasar Hukumnya?

    Nasional
    Pelaku Judi 'Online' Dinilai Bisa Aji Mumpung jika Dapat Bansos

    Pelaku Judi "Online" Dinilai Bisa Aji Mumpung jika Dapat Bansos

    Nasional
    Kemenag: Pemberangkatan Selesai, 553 Kloter Jemaah Haji Indonesia Tiba di Arafah

    Kemenag: Pemberangkatan Selesai, 553 Kloter Jemaah Haji Indonesia Tiba di Arafah

    Nasional
    Pengamat Sebut Wacana Anies-Kaesang Hanya 'Gimmick' PSI, Risikonya Besar

    Pengamat Sebut Wacana Anies-Kaesang Hanya "Gimmick" PSI, Risikonya Besar

    Nasional
    Jelang Idul Adha 2024, Pertamina Patra Niaga Sigap Tambah Solar dan LPG 3 Kg

    Jelang Idul Adha 2024, Pertamina Patra Niaga Sigap Tambah Solar dan LPG 3 Kg

    Nasional
    Hindari Sanksi Berat dari Pemerintah Arab Saudi, Komisi VIII Minta Jemaah Haji Nonvisa Haji Segera Pulang

    Hindari Sanksi Berat dari Pemerintah Arab Saudi, Komisi VIII Minta Jemaah Haji Nonvisa Haji Segera Pulang

    Nasional
    LIVE STREAMING: Jemaah Haji Indonesia Mulai Prosesi Wukuf di Arafah Hari Ini

    LIVE STREAMING: Jemaah Haji Indonesia Mulai Prosesi Wukuf di Arafah Hari Ini

    Nasional
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    komentar di artikel lainnya
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Close Ads
    Bagikan artikel ini melalui
    Oke
    Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com