Lebih Baik SBY Tepati Janji

JAKARTA, KOMPAS.com - Alih-alih memanggil para pemuka agama untuk bertemu, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dinilai lebih baik segera meninjau ulang kinerja pemerintahan yang dipimpinnya dengan jujur dan segera melakukan perbaikan.

Wakil Ketua DPR RI Pramono Anung mengatakan pertemuan antara Presiden Yudhoyono dan para pemuka agama yang direncanakan nanti malam dinilai tak perlu mendadak digelar hanya karena kritik pedas yang dilontarkan oleh para tokoh agama tersebut.

"Menurut saya, yang paling penting sebenarnya bukan kemudian diadakan pertemuan dan saling menjelaskan, tapi apa yang menjadi suara agamawan sebenarnya suara umat dari masing-masing agama yang disuarakan para agamawan dan suara umat itu tercermin dalam suara publik yang tercermin di media. Jadi yang paling penting sebenarnya bukan pertemuan kembali antara pemerintah dan tokoh agama tapi bagaimana pemerintah mewujudkan janji-janji yang dibuat, karena dengan perbaikan itulah diharapkan kesenjangan yang saat ini terjadi itu betul-betul bisa teratasi," katanya di Gedung DPR, Senin (17/1/2011).

Politisi PDI-P ini mengatakan, kritik yang dilontarkan para pemuka agama tak perlu diragukan. Pasalnya, para pemuka agama cuma menangkap suara umatnya untuk disampaikan kepada pemerintah. Tokoh agama bukanlah elit politik yang maksudnya bisa ditafsirkan banyak hal.

Namun, Pram menduga, pemerintah menggelar pertemuan karena stigma 'bohong' sebagai judul kritik sangat mengganggu SBY sebagai penanggung jawab pemerintahan. "Ini akan membuat pemerintah lebih serius untuk memperbaiki keadaan. Memang ada kesenjangan dalam banyak hal yang dirasakan oleh pemerintah dan rakyat. Karena tentunya pemerintah kuat dengan angka-angka keberhasilan sementara kenyataan di publik beda dan itu menjadi pertanyaan besar, apa yang salah dengan pertumbuhan itu," tambahnya.

Jika pertemuan tetap digelar, Pramono berharap pertemuan bisa menjadi alat untuk membangun silaturahmi antara rakyat dan pemerintahannya untuk menjernihkan penggunaan kata bohong dalam kritik sehingga bisa merumuskan solusi yang harus dikerjakan oleh pemerintah ke depannya.

Pasalnya, potret kegagalan di bidang kehidupan berbangsa dan bernegara sudah banyak terpampang di pemberitaan media massa.