Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Presiden Akan Gelar Ratas Kasus Gayus

Kompas.com - 15/01/2011, 03:26 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com — Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada Senin (17/1/2011) mendatang akan memimpin rapat terbatas untuk menuntaskan kasus mafia pajak Gayus HP Tambunan dan kasus-kasus penegakan hukum lainnya.

Rapat yang akan dihadiri oleh pihak dari Kepolisian Negara RI dan Kejaksaan Agung serta Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia itu juga akan melibatkan Satuan Tugas (Satgas) Pemberantasan Mafia Hukum, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), serta instansi lainnya di luar pemerintah. Dari ratas itu diharapkan ada kerja sama secara terpadu untuk mengungkap tabir kasus mafia Gayus Tambunan.

Demikian disampaikan Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan Djoko Suyanto dalam keterangan pers seusai mengikuti rapat terbatas di ruang VIP Base Ops Pangkalan TNI AU Halim Perdana Kusuma, Jakarta, Jumat (14/1/2011).

Dalam keterangan pers itu, Djoko didampingi Menteri Sekretaris Negara Sudi Silalahi, Sekretaris Kabinet Dipo Alam, Kapolri Jenderal (Pol) Timur Pradopo, dan Jaksa Agung Basrif Arif.

Meskipun sebelum pesawat mendarat, pers diinfokan bahwa Presiden Yudhoyono yang akan memberikan keterangan, tetapi akhirnya Djoko yang memberikan keterangan. Saat keterangan pers dilakukan, Presiden Yudhoyono berada di salah ruang di ruang VIP Pangkalan TNI AU Halim Perdana Kusuma itu.

Ratas mendadak yang membahas perkembangan isu-isu strategis dan mendesak ditangani, di antaranya, soal mafia pajak yang melibatkan Gayus Tambunan dan Bank Century, dilakukan setibanya Presiden Yudhoyono mendarat dari kunjungan kerjanya di Jawa Timur.

Peserta rapat di antaranya menteri ekonomi yang menyertai kunjungan Presiden Yudhoyono, yaitu Menko Perekonomian Hatta Rajasa dan beberapa menteri lainnya, seperti Menteri Pendidikan Nasional Muhammad Nuh, Menteri Pertanian Suswono, Menteri Pemuda dan Olahraga Andi Mallarangeng, dan Menteri BUMN Mustafa Abubakar.    

"Jadi, arahan Presiden setelah dengarkan laporan, Senin nanti akan ada ratas yang tidak hanya melibatkan kita di sini. Akan tetapi, juga melibatkan PPATK, Satgas Pemberantasan Mafia Hukum, Kementerian Hukum dan HAM, serta instansi terkait yang bisa diajak untuk memecahkan kerangka bagaimana penegakan hukum di negara kita, terutama yang menjadi tuntutan masyarakat," ujar Djoko.

Presiden intervensi

Menurut Djoko, ratas pada Senin mendatang hanyalah salah satu rapat dari sekian banyak rapat yang berkali-kali dipimpin oleh Presiden Yudhoyono untuk membahas pengungkapan kasus-kasus yang menjadi perhatian masyarakat, seperti kasus Gayus dan Bank Century.

Halaman:
Baca tentang
    Video rekomendasi
    Video lainnya


    Terkini Lainnya

    Prabowo Ingin Tambah Menteri, Wapres Ma'ruf Amin Ingatkan Pilih yang Profesional

    Prabowo Ingin Tambah Menteri, Wapres Ma'ruf Amin Ingatkan Pilih yang Profesional

    Nasional
    [POPULER NASIONAL] Jokowi Berkelakar Ditanya soal Pindah Parpol | PDI-P Beri Sinyal di Luar Pemerintahan

    [POPULER NASIONAL] Jokowi Berkelakar Ditanya soal Pindah Parpol | PDI-P Beri Sinyal di Luar Pemerintahan

    Nasional
    Prabowo Diharap Tetapkan 2 Syarat Utama Sebelum Tambah Kementerian

    Prabowo Diharap Tetapkan 2 Syarat Utama Sebelum Tambah Kementerian

    Nasional
    Ide Prabowo Tambah Kementerian Sebaiknya Pertimbangkan Urgensi

    Ide Prabowo Tambah Kementerian Sebaiknya Pertimbangkan Urgensi

    Nasional
    Wacana Prabowo Tambah Kementerian Diyakini Bakal Picu Problem

    Wacana Prabowo Tambah Kementerian Diyakini Bakal Picu Problem

    Nasional
    Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

    Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

    Nasional
    Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

    Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

    Nasional
    Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

    Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

    Nasional
    Pakar Ungkap 'Gerilya' Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

    Pakar Ungkap "Gerilya" Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

    Nasional
    Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

    Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

    Nasional
    Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

    Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

    Nasional
    Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

    Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

    Nasional
    'Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit'

    "Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit"

    Nasional
    Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

    Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

    Nasional
    PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

    PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

    Nasional
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    komentar di artikel lainnya
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Close Ads
    Bagikan artikel ini melalui
    Oke
    Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com