Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

TKI Telantar Punya Masalah Dokumen

Kompas.com - 12/01/2011, 10:52 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com — Direktur Migrant Care Anis Hidayah menilai, Pemerintah Indonesia belum melakukan upaya berarti dalam memulangkan sekitar 200 tenaga kerja Indonesia (TKI) yang telantar di kolong jembatan Kendarah, Jeddah, Arab Saudi.

Sejak tiga bulan yang lalu, ratusan TKI itu tidur beralaskan koran di kolong jembatan. Pemulangan TKI yang telantar tersebut, kata Anis, merupakan tanggung jawab Pemerintah Indonesia dan Arab Saudi.

Menurut dia, Pemerintah Indonesia seharusnya dapat mendorong Pemerintah Arab Saudi agar membuatkan tempat penampungan sementara bagi TKI tersebut agar mereka tidak telantar. "Secara diplomatis, kerja sama ya, kan Pemerintah Indonesia sudah kerja sama dengan Arab Saudi sejak dulu, seharusnya bisa," katanya ketika dihubungi Kompas.com, Rabu (12/1/2011).

Anis mengatakan ini terkait dengan aksi penggalangan dana Rp 1.000 yang digelar Migrant Care bersama sejumlah lembaga swadaya masyarakat. Aksi solidaritas dilakukan untuk mengumpulkan dana pemulangan TKI yang telantar di Arab Saudi. Setidaknya, menurut penghitungan Migrant Care, dibutuhkan Rp 1,7 miliar untuk memulangkan sekitar 200 TKI yang telantar.

Lebih lanjut, ia mengungkapkan, Pemerintah Indonesia seharusnya segera mengurus kepulangan TKI yang telantar tersebut meskipun sebagian besar TKI yang telantar itu bermasalah dalam kelengkapan dokumen menyangkut keimigrasian.

"Yang penting mengurus, membuatkan surat perjalanan laksana paspor, mengurus pelanggaran keimigrasian," kata Anis.

Anis mengakui, sebagian besar TKI yang telantar tersebut tidak lagi memiliki dokumen keimigrasian lengkap. Ini karena, ujar dia, mereka yang telantar umumnya melarikan diri dari rumah majikan. Dokumen-dokumen mereka ditahan majikan.

"KBRI justru mengeluarkan pernyataan kontraproduktif, menuduh mereka sengaja tidur di kolong jembatan agar dipulangkan gratis," papar Anis.

Kondisi ratusan TKI yang telantar sejak tiga bulan lalu itu, kata Anis, sangat memprihatinkan. Banyak anak dan perempuan korban perdagangan manusia di antara mereka. "Untuk makan saja mereka menunggu uluran tangan orang yang lewat," katanya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Pemerintahan Baru dan Tantangan Transformasi Intelijen Negara

Pemerintahan Baru dan Tantangan Transformasi Intelijen Negara

Nasional
Tegur Pemohon Telat Datang Sidang, Hakim Saldi: Kalau Terlambat Terus, 'Push Up'

Tegur Pemohon Telat Datang Sidang, Hakim Saldi: Kalau Terlambat Terus, "Push Up"

Nasional
KPK Sebut Keluarga SYL Sangat Mungkin Jadi Tersangka TPPU Pasif

KPK Sebut Keluarga SYL Sangat Mungkin Jadi Tersangka TPPU Pasif

Nasional
Timnas Kalah Lawan Irak, Jokowi: Capaian hingga Semifinal Layak Diapresiasi

Timnas Kalah Lawan Irak, Jokowi: Capaian hingga Semifinal Layak Diapresiasi

Nasional
Kunker ke Sumba Timur, Mensos Risma Serahkan Bansos untuk ODGJ hingga Penyandang Disabilitas

Kunker ke Sumba Timur, Mensos Risma Serahkan Bansos untuk ODGJ hingga Penyandang Disabilitas

Nasional
KPK Kembali Panggil Gus Muhdlor sebagai Tersangka Hari Ini

KPK Kembali Panggil Gus Muhdlor sebagai Tersangka Hari Ini

Nasional
Teguran Hakim MK untuk KPU yang Dianggap Tak Serius

Teguran Hakim MK untuk KPU yang Dianggap Tak Serius

Nasional
Kuda-kuda Nurul Ghufron Hadapi Sidang Etik Dewas KPK

Kuda-kuda Nurul Ghufron Hadapi Sidang Etik Dewas KPK

Nasional
Laba Bersih Antam Triwulan I-2024 Rp 210,59 Miliar 

Laba Bersih Antam Triwulan I-2024 Rp 210,59 Miliar 

Nasional
Jokowi yang Dianggap Tembok Besar Penghalang PDI-P dan Gerindra

Jokowi yang Dianggap Tembok Besar Penghalang PDI-P dan Gerindra

Nasional
Sebut Jokowi Kader 'Mbalelo', Politikus PDI-P: Biasanya Dikucilkan

Sebut Jokowi Kader "Mbalelo", Politikus PDI-P: Biasanya Dikucilkan

Nasional
[POPULER NASIONAL] PDI-P Harap Putusan PTUN Buat Prabowo-Gibran Tak Bisa Dilantik | Menteri 'Triumvirat' Prabowo Diprediksi Bukan dari Parpol

[POPULER NASIONAL] PDI-P Harap Putusan PTUN Buat Prabowo-Gibran Tak Bisa Dilantik | Menteri "Triumvirat" Prabowo Diprediksi Bukan dari Parpol

Nasional
Tanggal 5 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 5 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Sempat Berkelakar Hanif Dhakiri Jadi Menteri, Muhaimin Bilang Belum Ada Pembicaraan dengan Prabowo

Sempat Berkelakar Hanif Dhakiri Jadi Menteri, Muhaimin Bilang Belum Ada Pembicaraan dengan Prabowo

Nasional
PKS Janji Fokus jika Gabung ke Prabowo atau Jadi Oposisi

PKS Janji Fokus jika Gabung ke Prabowo atau Jadi Oposisi

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com