Migrant Care: Tuntaskan MoU TKI-Malaysia

Kompas.com - 07/01/2011, 14:10 WIB
EditorHeru Margianto

JAKARTA, KOMPAS.com - Kasus pemerkosaan yang menimpa Rubingah, TKW asal Banjarnegara, oleh seorang mantan menteri Malaysia memang terpaksa kandas tanpa kelanjutan untuk dibawa ke ranah hukum karena permintaan korban sendiri. Namun, Migrant Care melihat kasus ini merupakan pengingat bagi pemerintah untuk segera menuntaskan revisi MoU antara Indonesia-Malaysia di bidang perlindungan Pekerja Rumah Tangga (PRT) migran.

Demikian disampaikan Direktur Eksekutif Migrant Care, Anis Hidayah, Jumat (7/1/2011), dalam jumpa pers di Warung Daun, Cikini, Jakarta. "Kasus ini juga memberikan pelajaran kepada pemerintah Indonesia dan Malaysia untuk segera menuntaskan revisi MoU antara Indonesia-Malaysia tentang perlindungan PRT migran," ujarnya kepada para wartawan.

Lebih lanjut, Anis mengungkapkan, revisi MoU tersebut akan menjadi instrumen hukum yang melindungi sekaligus meminimalisir kerentanan-kerentanan PRT mugran Indonesia terhadap berbagai bentuk pelanggaran HAM seperti kekerasan fisik, kekerasan seksual, dan perkosaan.

Empat hal Terdapat empat hal pokok pada MoU Indonesia-Malaysia yang kini tengah didesak Migrant Care untuk segera dirubah karena selama ini MoU tersebut hanya mendiskriminasikan tenaga kerja Indonesia (TKI). Empat hal tersebut yakni terkait dengan hari libur seminggu sekali, paspor yang harus dipegag PRT, gaji minumun, dan recruitment fee yang selama ini menjadi ladang bisnis para agen penyalur.

"Empat hal pokok itu yang selama dua tahun ini, saya melihat deadlock," ungkap Anis.

Deadlock terutama terjadi pada dua hal terakhir terkait dengan gaji minimum dan recruitment fee. "Targetnya akan rampung pada April 2011 kita lihat saja. Saya kira empat hal ini paling tidak bisa meminimalisir persoalan-persoalan yang selama ini berujung pakal karena PRT tidak punya kebebasan bergerak karena paspor ditahan," ucap Anis.

Selama ini, aku Anis, pemerintah Indonesia memang sering kali lupa atau tidak peduli atas laporan-laporan yang diberikan Migrant Care. Sedangkan pemerintah Malaysia, juga tampak tidak serius menyelesaikan persoalan kekerasan TKI migran.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

"Hanya 40 persen vonis pengadilan terkait kekerasn PRT yang memang adil, sisanya sulit sekali menemukan keadilan. Inilah yang harus diperhatikan kedua negara," pungkas Anis.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Dugaan Korupsi Perum Perindo, Eks Dirut Jadi Tersangka

Dugaan Korupsi Perum Perindo, Eks Dirut Jadi Tersangka

Nasional
Anggota DPR Sarankan Aturan Tes PCR Jadi Syarat Naik Pesawat Dihapus

Anggota DPR Sarankan Aturan Tes PCR Jadi Syarat Naik Pesawat Dihapus

Nasional
Anggota DPR: PCR Rp 275.000 Murah bagi Pejabat, Mahal untuk Masyarakat

Anggota DPR: PCR Rp 275.000 Murah bagi Pejabat, Mahal untuk Masyarakat

Nasional
Harga PCR Turun Jadi Rp 275.000, Asita Tetap Dorong Tes Rapid Antigen sebagai Syarat Perjalanan

Harga PCR Turun Jadi Rp 275.000, Asita Tetap Dorong Tes Rapid Antigen sebagai Syarat Perjalanan

Nasional
Kapolri Minta Perwira Jadi Pemimpin yang Melayani Anggota dan Warga

Kapolri Minta Perwira Jadi Pemimpin yang Melayani Anggota dan Warga

Nasional
Kemenkes Sebut Kasus Covid-19 Meningkat Tajam di Sejumlah Negara

Kemenkes Sebut Kasus Covid-19 Meningkat Tajam di Sejumlah Negara

Nasional
Masyarakat Diminta Patuhi Imbauan Pemerintah agar Tak Bepergian Saat Libur Akhir Tahun

Masyarakat Diminta Patuhi Imbauan Pemerintah agar Tak Bepergian Saat Libur Akhir Tahun

Nasional
Tarif Tes PCR Jadi Rp 275.000, Gakeslab: Reagen Teknologi Bagus Tak Masuk Harganya

Tarif Tes PCR Jadi Rp 275.000, Gakeslab: Reagen Teknologi Bagus Tak Masuk Harganya

Nasional
Kemenkes Ungkap Kasus Covid-19 di 24 Daerah Ini Belum Menurun

Kemenkes Ungkap Kasus Covid-19 di 24 Daerah Ini Belum Menurun

Nasional
Putusan Uji Materi UU Minerba, Jaminan Perpanjangan Izin Tambang Bertentangan dengan UUD 1945

Putusan Uji Materi UU Minerba, Jaminan Perpanjangan Izin Tambang Bertentangan dengan UUD 1945

Nasional
Kemenkes Minta RS, Laboratorium, dan Penyedia Tes Patuhi Batas Tertinggi Tarif PCR

Kemenkes Minta RS, Laboratorium, dan Penyedia Tes Patuhi Batas Tertinggi Tarif PCR

Nasional
Megawati Sebut Bencana Alam Indonesia Sudah SOS, Singgung Kelalaian Pemimpin Daerah

Megawati Sebut Bencana Alam Indonesia Sudah SOS, Singgung Kelalaian Pemimpin Daerah

Nasional
UPDATE 27 Oktober: Vaksinasi Covid-19 Dosis Kedua Capai 33,67 Persen dari Target

UPDATE 27 Oktober: Vaksinasi Covid-19 Dosis Kedua Capai 33,67 Persen dari Target

Nasional
UPDATE: Sebaran 719 Kasus Baru Covid-19, Tertinggi di Jawa Tengah

UPDATE: Sebaran 719 Kasus Baru Covid-19, Tertinggi di Jawa Tengah

Nasional
Jokowi Minta Ada Solusi atas Persoalan yang Dialami Petani Garam

Jokowi Minta Ada Solusi atas Persoalan yang Dialami Petani Garam

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.