Setgab Terancam Terbelah

JAKARTA, KOMPAS.com - Api friksi yang mulai terjadi antarpartai koalisi dalam naungan Sekretariat Gabungan (Setgab) pada tahun 2010 akan tetap memercik pada tahun 2011 ini. Berbagai dinamika yang akan terjadi dalam dunia politik Tanah Air diprediksi semakin "memanaskan" situasi.

"Peperangan" bukan antara koalisi melawan oposisi, tetapi justru di dalam koalisi itu sendiri. Pengamat politik sekaligus dosen pengajar di UIN Syarif Hidayatullah, Burhanuddin Muhtadi mengatakan, salah satu yang akan memanaskan konstelasi adalah pembahasan paket UU politik, di antaranya UU Penyelenggara Pemilu, UU Pemilu Legislatif dan UU Pemilihan Presiden.

Irisan kepentingan antaranggota Setgab dalam pembahasan UU tersebut bisa menjadi pemicu perpecahan. "Pembahasan paket UU politik akan membelah Setgab karena ada irisan kepentingan yang bertabrakan antar anggota Setgab. Faktor pembelahnya bukan Setgab versus opsisi tapi partai besar versus partai menengah. Khususnya pembahasan PT (parliamentary threshold)," kata Burhanuddin, Sabtu (1/1/2011), kepada Kompas.com.

Pertentangan serius, menurut Burhan, akan terjadi antara partai menengah seperti PAN, PKB, PPP dan PKS dengan dua partai besar koalisi, Demokrat dan Golkar dalam hal penentuan angka ambang batas. Pada posisi ini, Demokrat diperkirakan akan menentukan arah apakah PT berada di kisaran 5 persen atau lebih, atau tetap pada angka 2,5 persen.

"Kalau Demokrat bergabung dengan partai menengah, kemungkinan 2,5 persen PT akan menang. Sedangkan, kalau gabung dengan Golkar dan PDI Perjuangan, kemungkinan angka 5 persen atau lebih yang akan menang. Demokrat akan menentukan," ujarnya.

Angka PT minimal 4 persen yang sudah dipatok Demokrat sebagai hasil keputusan Rapat kerja beberapa waktu lalu, kemungkinan bisa menjadi jalan tengah. Selain soal PT, aturan mengenai boleh atau tidaknya anggota partai politik menjadi anggota KPU juga ditaksir akan menjadi pembahasan yang penuh pertentangan.

Ancaman partai tengah akan membentuk poros baru yang diusung PPP dan PKS, dinilai Burhan, sulit untuk terealisasi karena partai tengah seperti PAN dan PKB masih mengacu pada "titah" Demokrat yang secara terang-terangan meminta wacana itu dihentikan.