Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Wapres: Jangan Coba-coba Sistem Lain

Kompas.com - 23/12/2010, 20:54 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com — Wakil Presiden Boediono menyatakan, jalan yang terbaik bagi bangsa Indonesia ke depan ini adalah melanjutkan dan memperkuat sistem demokrasi yang telah dipilih sejak 12 tahun yang lampau.

Mencoba-coba lagi sistem lain sangat berisiko, di antaranya, bisa menimbulkan gejolak dan biaya sosial yang terlalu besar. Saran Wapres, lebih baik sistem yang ada terus diperbaiki kekurangan-kekurangan dan kelemahannya.

Hal itu disampaikan oleh Wapres Boediono saat memberikan kuliah umum di hadapan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah, Ciputat, Jakarta, Kamis (23/12/2010). Dalam acara itu hadir Rektor UIN Komaruddin Hidayat dan Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UIN Bachtiar Effendi beserta jajaran guru besar dan dosen UIN lainnya.

Selain dibuka dialog setelah memberikan kuliah umum, Wapres juga sempat didemo oleh aktivis mahasiswa UIN. Mereka sempat akan menggelar aksi di pintu gerbang UIN di sebelah Selatan, tetapi dihalang-halangi oleh aparat. Perjalanan Wapres menyebabkan kemacetan total mengingat rombongan Wapres harus melalui jalur yang berlawanan arah saat menjelang kampus UIN.   

"Hari ini, saya ingin membahas bersama konsolidasi demokrasi kita. Saya gunakan istilah konsolidasi karena menurut hemat saya, jalan yang terbaik bagi kita ke depan ini adalah melanjutkan dan memperkuat sistem demokrasi yang telah kita pilih sejak dua belas tahun yang lampau," ujarnya.

Dikatakan Wapres Boediono, dengan mencoba-coba lagi sistem lain sangat berisiko menimbulkan gejolak dan biaya sosial yang terlalu besar bagi bangsa ini, seperti yang telah terjadi dalam setiap perubahan sistem politik seperti yang pernah kita alami sejak kemerdekaan lalu. Lebih baik sistem yang ada terus kita perbaiki kekurangan-kekurangannya.

Wapres memaparkan, dalam beberapa waktu terakhir ini, ia mencoba mengikuti literatur mengenai bagaimana demokrasi dikonsolidasikan di sejumlah negara.

"Mengapa ada yang berhasil di sebagian negara dan mengapa tidak di negara-negara lain. Saya merasa hal ini penting karena sistem politik yang mantap adalah landasan bagi kemajuan sosial-ekonomi yang berkelanjutan. Pada gilirannya, kemajuan sosial-ekonomi yang berkelanjutan adalah prasyarat mutlak bagi dimungkinkannya kesejahteraan, martabat, dan kecerdasan rakyat yang terus meningkat. Itulah yang pada gilirannya akan membuat sistem politik akan semakin matang dan makin berakar," urai Wapres.

Tentang sistem politik mana yang cocok untuk kemajuan bangsa yang berkelanjutan, Wapres mengatakan, pihaknya berpendapat bahwa sistem itu adalah demokrasi. "Tentu, demokrasi di sini adalah yang dilaksanakan dengan benar. Bagi saya, demokrasi adalah sistem yang dapat memenuhi falsafah manunggaling kawulo Gusti, menyatunya kehendak rakyat dengan kehendak penguasa," paparnya.

Sebagian lain bangsa-bangsa tidak beruntung melaksanakan demokrasi. Mereka seakan berjalan di tempat, selalu mengulang siklus sejarahnya, tetapi tidak mengalami kemajuan.

Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Kepala Bappenas: Progres Pembangunan IKN Tahap 1 Capai 80,82 Persen

Kepala Bappenas: Progres Pembangunan IKN Tahap 1 Capai 80,82 Persen

Nasional
Hakim MK Cecar KPU RI Soal Ubah Aturan Tenggat Waktu Rekapitulasi Suara Pileg

Hakim MK Cecar KPU RI Soal Ubah Aturan Tenggat Waktu Rekapitulasi Suara Pileg

Nasional
Pakar Hukum: PTUN Bisa Timbulkan Presen Buruk Jika Kabulkan Gugatan PDI-P

Pakar Hukum: PTUN Bisa Timbulkan Presen Buruk Jika Kabulkan Gugatan PDI-P

Nasional
Gerindra: Pak Prabowo Bisa Jadi Presiden Terpilih Berkat Doa PKS Sahabat Kami

Gerindra: Pak Prabowo Bisa Jadi Presiden Terpilih Berkat Doa PKS Sahabat Kami

Nasional
Pakai Pelat Palsu Anggota DPR, Pemilik Alphard dalam Kasus Brigadir RAT Bakal Dipanggil MKD

Pakai Pelat Palsu Anggota DPR, Pemilik Alphard dalam Kasus Brigadir RAT Bakal Dipanggil MKD

Nasional
Jokowi Soroti Banyak Program Pemerintah Pusat dan Daerah yang Tak Sinkron

Jokowi Soroti Banyak Program Pemerintah Pusat dan Daerah yang Tak Sinkron

Nasional
KPK Tak Hadir, Sidang Gugatan Status Tersangka Gus Muhdlor Ditunda

KPK Tak Hadir, Sidang Gugatan Status Tersangka Gus Muhdlor Ditunda

Nasional
Sebut Prabowo Tak Miliki Hambatan Psikologis Bertemu PKS, Gerindra: Soal Teknis Saja

Sebut Prabowo Tak Miliki Hambatan Psikologis Bertemu PKS, Gerindra: Soal Teknis Saja

Nasional
Saat Jokowi Pura-pura Jadi Wartawan lalu Hindari Sesi 'Doorstop' Media...

Saat Jokowi Pura-pura Jadi Wartawan lalu Hindari Sesi "Doorstop" Media...

Nasional
Dampak UU DKJ, Usia Kendaraan di Jakarta Bakal Dibatasi

Dampak UU DKJ, Usia Kendaraan di Jakarta Bakal Dibatasi

Nasional
Eks Bawahan SYL Mengaku Beri Tip untuk Anggota Paspampres Jokowi

Eks Bawahan SYL Mengaku Beri Tip untuk Anggota Paspampres Jokowi

Nasional
Jokowi Harap Presiden Baru Tuntaskan Pengiriman Alkes ke RS Sasaran

Jokowi Harap Presiden Baru Tuntaskan Pengiriman Alkes ke RS Sasaran

Nasional
Pakar Hukum Sebut Kecil Kemungkinan Gugatan PDI-P ke KPU Dikabulkan PTUN

Pakar Hukum Sebut Kecil Kemungkinan Gugatan PDI-P ke KPU Dikabulkan PTUN

Nasional
Hakim Agung Gazalba Saleh Didakwa Terima Gratifikasi Rp 650 Juta bersama Pengacara

Hakim Agung Gazalba Saleh Didakwa Terima Gratifikasi Rp 650 Juta bersama Pengacara

Nasional
Luhut Minta Prabowo Tak Bawa Orang 'Toxic', Pengamat: Siapa Pun yang Jadi Benalu Presiden

Luhut Minta Prabowo Tak Bawa Orang "Toxic", Pengamat: Siapa Pun yang Jadi Benalu Presiden

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com