Tumpang Tindih di Beranda Nusantara

Untunglah beras untuk kebutuhan masyarakat relatif tercukupi karena Pemerintah Provinsi Sulut telah membangun gudang beras dan menyuplai setiap tiga bulan.

”Tanpa BBM, hidup kami jadi terasing dari peradaban. Kami tak dapat ke mana-mana,” kata Nelson Makaluas (52), warga Miangas.

Situasi yang sedikit berbeda dirasakan masyarakat Marore, wilayah perbatasan RI-Filipina di Kabupaten Sangihe. Sejumlah proyek yang dibangun di Marore seperti berlebihan. ”Perhatian ke Marore seperti orang yang sudah kenyang, tetapi tetap diberi makan,” kata Bupati Sangihe Winsulangi Salindeho.

Ia menyebut hampir seluruh proyek perbatasan di Kabupaten Sangihe seluruhnya ditujukan ke Marore. Padahal, di Kabupaten Sangihe terdapat 15 area perbatasan negara RI-Filipina. ”Kami mau protes, tetapi proyeknya sudah telanjur jalan,” katanya.

Salindeho menyesalkan kurangnya koordinasi antara pemerintah pusat dan pemerintah kabupaten dalam membangun kawasan perbatasan di kabupatennya.

Duplikasi proyek

Hal itu memberi dampak terjadinya duplikasi proyek yang pembangunan fisik melulu berlokasi pada titik tertentu. Salindeho menilai gairah pemerintah pusat membangun wilayah perbatasan cukup tinggi melalui berbagai kementerian.

Ia menyebutkan beberapa proyek perbatasan yang mubazir karena dibangun dua kali. Misalnya, pembangunan Kantor Kecamatan Marore, wilayah paling utara Indonesia di Kabupaten Sangihe oleh Kementerian Dalam Negeri.

”Di sana sudah ada kantor kecamatan yang masih layak pakai, tetapi Kementerian Dalam Negeri masih membangun kantor yang sama dengan nilai mencapai Rp 1 miliar. Karena proyek itu sudah berjalan, kami tentu tak dapat menolak,” katanya.

Salindeho sempat kecewa ketika Departemen Perhubungan tahun 2006 membangun terminal penumpang di Dermaga Kawaluso bernilai miliaran rupiah. Terminal cukup luas itu cukup representatif, tetapi tidak untuk ukuran Kecamatan Kawaluso yang hanya berpenghuni 1.500 jiwa.