Lemhanas: Mendagri Harus Bertemu Sultan

JAKARTA, KOMPAS.com — Gubernur Lembaga Pertahanan Nasional (Lemhanas) Muladi berpendapat, Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi harus bertemu dengan Sri Sultan Hamengku Buwono X untuk mengadakan dialog mendalam. Pembicaraan mendalam antara keduanya diperlukan guna menggali aspirasi masyarakat Yogyakarta.

"Aspirasi Sultan juga harus digali kembali. Harus bertemu antara kesultanan dan Mendagri, jangan bicara sendiri-sendiri," ujar Muladi dalam jumpa pers seusai seminar nasional di kantor Lemhanas, Jakarta, Kamis (9/12/2010).

Dikatakan Muladi, penggalian aspirasi masyarakat Yogyakarta perlu dilakukan karena, menurutnya, di mata masyarakat Yogyakarta, draf Rancangan Undang-Undang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) yang dirampungkan pemerintah belum menjawab kegelisahan masyarakat terkait polemik proses pemilihan gubernur DIY.

Masyarakat Yogyakarta masih berpandangan bahwa seorang raja atau sultan harus merangkap sebagai gubernur, sedangkan dalam draf tidak diatur demikian. "Bagaimana mempertemukan dua (pandangan masyarakat dan usulan pemerintah) ini, kita belum ketemu ya. Harus bertemu Mendagri dengan Keraton," katanya.

"Apakah perlu pemilihan langsung karena finansial dan politik besar. Kalau otonomi daerah itu daerah tingkat II dan itu logis. Aspirasi masyarakat Yogya sebaiknya didengar karena menyangkut sejarah dan sensitif," tambah Muladi.

Terkait proses pemilihan gubernur DIY, Muladi berpendapat bahwa usulan agar Sultan menanggalkan keterlibatannya dalam partai politik untuk dapat menjadi gubernur DIY melalui proses penetapan bukanlah suatu solusi yang tepat. "Itu hak asasi manusia berserikat dan berkumpul, kalau bisa konsep yang diwacanakan dapat memadukan, suara Keraton harus didengar," kata Muladi.