JAKARTA, KOMPAS.com — Wakil Ketua DPR RI Anis Matta menegaskan, klarifikasi Presiden Susilo Bambang Yudhoyono masih menyisakan ruang terbuka untuk pertanyaan. Klarifikasi ini tidak menjawab sama sekali pertanyaan yang sebenarnya harus dijelaskan ke publik: Apakah pemerintah akan mencantumkan 'penetapan Sri Sultan' sebagai tata cara pengangkatan dan pemilihan Gubernur DI Yogyakarta untuk seterusnya dalam RUU Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta?
"Bahwa beliau setuju dengan Sri Sultan sekarang sebagai pemimpin sekarang dan masa depan Yogyakarta, menurut saya, itu masih merupakan konsep yang terpisah dari masalah ini," katanya di Gedung MPR/DPR/DPD RI, Kamis (2/12/2010).
Menurutnya, pidato klarifikasi SBY yang dibantu dengan iPad Apple ini hanya bersifat normatif. Mungkin dapat meredakan situasi publik yang sebelumnya mulai memanas, tetapi sekali lagi, Anis menegaskan, Presiden tidak menyelesaikan masalah sebenarnya meski SBY menyebutkan dukungan terhadap keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta.
"Kecuali kalau dalam draf usulan pemerintah, pemerintah mengusulkan bahwa Gubernur Yogyakarta ditunjuk melalui penetapan dan bukan melalui pemilihan. Nah, itu baru kita anggap menyelesaikan masalahnya. Kita lihat saja itu nanti dalam drafnya, drafnya juga kan belum jadi," tegasnya.
Oleh karena itu, politisi PKS ini melihat bahwa pidato ini lebih merupakan klarifikasi personal SBY kepada Sri Sultan Hamengku Buwono X bahwa jabatan gubernur saat ini masih menjadi milik Sri Sultan. "Sebenarnya jawaban yang ditunggu masyarakat Yogyakarta kan bukan sekadar menetapkan Sri Sultan yang sekarang sebagai Gubernur, tapi posisi keluarga ini sebagai pewaris kesultanan di dalam sistem ketatanegaraan kita. Itu sebenarnya yang diinginkan," ungkapnya.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.