Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Jadi Figur, SMI Harus ke Indonesia

Kompas.com - 26/11/2010, 21:48 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com — Pengamat politik, Eep Saefulloh Fatah, menilai sosok mantan Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati (SMI), harus kembali ke Tanah Air apabila dirinya ingin menjadi salah satu aktor politik di Indonesia.

Pasalnya, tanpa ada kehadiran SMI, dukungan orang-orang yang pro terhadapnya akan menjadi sia-sia. "Kalau dia memang ingin menjadi political fighter, perlu ikhtiar politik sebagai sosok riil, bukan hanya berupa semangat realitas. Di dalam demokrasi, hal ini tidak mendapat tempat," ucap Eep, Jumat (26/11/2010) di Graha Niaga, Jakarta.

Namun, ia akui kepergian Sri Mulyani ke Amerika Serikat memang tidak serta-merta membuat sosoknya hilang begitu saja di benak publik. Publik, ungkapnya, akan terus mengenang sosok SMI sebagai salah satu pendobrak reformasi birokrasi di Kementerian Keuangan.

"Tapi kalau dia tidak hadir sebagai petarung dalam realitas politik Indonesia yang kejam dan keras, kansnya akan sangat kecil," ungkap Eep menanggapi wacana pencalonan SMI sebagai calon presiden tahun 2014.

Eep melanjutkan, untuk memadukan gerakan pendukung di Indonesia dan kehendak politik dari SMI sendiri kuncinya ada pada pertemuan keduanya. Kalau tidak, gerakan dukungan SMI hanya akan bertepuk sebelah tangan.

Memang, diakui Eep, belum pernah ada Menteri Keuangan yang sesukses SMI dalam mereformasi lembaga. "Mulai dari restrukturisasi sistem, standardisasi kerja, dan pengawasan menajemen kinerja, bahkan melakukan tindakan-tindakan seperti pelarangan pejabat eselon I menjadi komisaris di BUMN, hanya SMI yang begini," ungkap Eep.

Sebagaimana yang diketahui, di tengah situasi politik Tanah Air memanas saat kasus Century bergulir dan kemudian menyeret namanya, Sri Mulyani kemudian diizinkan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono untuk menanggalkan jabatan Menteri Keuangan-nya dan beralih menjadi Managing Director World Bank. Ia pun akhirnya bertolak ke Amerika Serikat per tanggal 1 Juni 2010.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Prajurit TNI AL Tembak Sipil di Makassar, KSAL: Proses Hukum Berjalan, Tak Ada yang Kebal Hukum

Prajurit TNI AL Tembak Sipil di Makassar, KSAL: Proses Hukum Berjalan, Tak Ada yang Kebal Hukum

Nasional
Demokrat Tak Keberatan PKS Gabung Pemerintahan ke Depan, Serahkan Keputusan ke Prabowo

Demokrat Tak Keberatan PKS Gabung Pemerintahan ke Depan, Serahkan Keputusan ke Prabowo

Nasional
Polri Tangkap 28.861 Tersangka Kasus Narkoba, 5.049 di Antaranya Direhabilitasi

Polri Tangkap 28.861 Tersangka Kasus Narkoba, 5.049 di Antaranya Direhabilitasi

Nasional
Soal Kekerasan di STIP, Menko Muhadjir: Itu Tanggung Jawab Institusi

Soal Kekerasan di STIP, Menko Muhadjir: Itu Tanggung Jawab Institusi

Nasional
Pertamina Goes To Campus 2024 Dibuka, Lokasi Pertama di ITB

Pertamina Goes To Campus 2024 Dibuka, Lokasi Pertama di ITB

Nasional
Demokrat Sudah Beri Rekomendasi Khofifah-Emil Dardak Maju Pilkada Jawa Timur

Demokrat Sudah Beri Rekomendasi Khofifah-Emil Dardak Maju Pilkada Jawa Timur

Nasional
14 Negara Disebut Akan Ambil Bagian dalam Super Garuda Shield 2024

14 Negara Disebut Akan Ambil Bagian dalam Super Garuda Shield 2024

Nasional
Khofifah Ingin Duet dengan Emil Dardak, Gerindra: Kami Akan Komunikasi dengan Partai KIM

Khofifah Ingin Duet dengan Emil Dardak, Gerindra: Kami Akan Komunikasi dengan Partai KIM

Nasional
Wamenkeu Sebut Pemilu 2024 Berkontribusi Besar Dorong Pertumbuhan Ekonomi

Wamenkeu Sebut Pemilu 2024 Berkontribusi Besar Dorong Pertumbuhan Ekonomi

Nasional
Mensos Risma Janjikan 3 Hal kepada Warga Kabupaten Sumba Timur

Mensos Risma Janjikan 3 Hal kepada Warga Kabupaten Sumba Timur

Nasional
SYL Renovasi Rumah Pribadi, tapi Laporannya Rumah Dinas Menteri

SYL Renovasi Rumah Pribadi, tapi Laporannya Rumah Dinas Menteri

Nasional
Jaksa KPK Sebut Nilai Total Gratifikasi dan TPPU Gazalba Saleh Capai Rp 62,8 M

Jaksa KPK Sebut Nilai Total Gratifikasi dan TPPU Gazalba Saleh Capai Rp 62,8 M

Nasional
Ratas Evaluasi Mudik, Jokowi Minta 'Rest Area' Diperbanyak

Ratas Evaluasi Mudik, Jokowi Minta "Rest Area" Diperbanyak

Nasional
Dugaan TPPU Hakim Gazalba Saleh: Beli Alphard, Kredit Rumah Bareng Wadir RSUD di Jakarta

Dugaan TPPU Hakim Gazalba Saleh: Beli Alphard, Kredit Rumah Bareng Wadir RSUD di Jakarta

Nasional
Anggota Bawaslu Intan Jaya Mengaku Disandera KKB Jelang Pemilu, Tebus Ratusan Juta Rupiah agar Bebas

Anggota Bawaslu Intan Jaya Mengaku Disandera KKB Jelang Pemilu, Tebus Ratusan Juta Rupiah agar Bebas

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com