Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Djoko: Tak Berarti Bambang Lebih Jelek

Kompas.com - 25/11/2010, 21:44 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com -  Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan Djoko Suyanto menegaskan, terpilihnya Busyro Muqoddas tidak berarti dia yang dinilai lebih baik dibandingkan dengan Bambang Widjanto.

"Tidak seperti itu jalan pikirannya. Kapasitas keduanya sama saja. Busyro atau Bambang, tidak ada masalah bagi pemerintah. Akan tetapi, semuanya berpulang kepada pilihan Komisi III DPR sendiri," kata Djoko, saat diminta ko mentarnya oleh Kompas, seusai Sidang Kabinet Paripurna di Kantor Presiden, Kompleks Istana, Jakarta, Kamis (25/11) petang.

Menurut Djoko, kedua calon Ketua KPK yang diserahkan kepada DPR, merupakan sosok yang memiliki kapasitas yang sama yang terpilih dengan proses yang transparan dan akuntabel.

"Pemerintah sama sekali tidak ikut campur ataupun mengintervensi panitia seleksi. Sebab, panitia seleksi merupakan sosok yang kredibel untuk menyeleksi secara profesional," tambah Djoko.

Bagi pemerintah, lanjut Djoko, dengan terpilihnya Busyro, diharapkan nama tersebut segera disahkan oleh Sidang Paripurna DPR sehingga bisa secepatnya dilantik. "Dengan demikian, KPK dapat bekerja lebih optimal sehingga proses penegakan hukum yang akan dijalankan bersama aparat penegak hukum lainnya bisa semakin diperkuat," ujar Djoko.

Ditegaskan Djoko, dengan terpilihnya Busyro, dilantiknya Jaksa Agung yang baru, Jumat (26/11) sore, dan Kepala Kepolisian Negara yang baru Jenderal (Pol) Timur Pradopo serta akan dipilih dan ditetapkannya Komisi Kepolisian Negara (Kompolnas) dan Komisi Kejaksaan yang baru, penegakan hukum diharapkan akan ber jalan dengan baik dan efektif.

Sebelumnya, melalui Juru Bicara Presiden Julian Aldrin Pasha saat ditanya pers, seusai Sidang Kabinet, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mendukung sepenuhnya pilihan DPR yang memilih Busyro Muqoddas sebagai calon Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi yang baru. Bagi Presiden Yudhoyono, terpilihnya Busyro Muqoddas atau Bambang Widjojanto, sama saja.

Pasalnya, keduanya merupakan usulan pemerintah yang terpilih melalui Panitia Seleksi bentukan Presiden Yudhoyono sendiri.

Karena sejak awal, dua nama itu datang dari usulan pemerintah sendiri melalui proses seleksi yang panitianya dibentuk oleh Presiden sendiri, tentu, siapapun yang terpilih akan didukung sepenuhnya oleh Presiden, tandas Julian.

Menurut Julian, pilihan Busyro atau Bambang, sepenuhnya juga menjadi domain DPR. Namun, saat ditanya apakah artinya dengan terpilihnya Busyro berarti Busyro Muqoddas yang terbaik dibandingkan Bambang Widjajanto, Julian tidak mau berkomentar. "Silakan tanya DPR yang memilihnya, saya tidak bisa berkomentar," tambahnya.

 

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
    Video rekomendasi
    Video lainnya


    Terkini Lainnya

    Tanggal 5 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

    Tanggal 5 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

    Nasional
    Sempat Berkelakar Hanif Dhakiri Jadi Menteri, Muhaimin Bilang Belum Ada Pembicaraan dengan Prabowo

    Sempat Berkelakar Hanif Dhakiri Jadi Menteri, Muhaimin Bilang Belum Ada Pembicaraan dengan Prabowo

    Nasional
    PKS Janji Fokus Jika Gabung ke Prabowo atau Jadi Oposisi

    PKS Janji Fokus Jika Gabung ke Prabowo atau Jadi Oposisi

    Nasional
    Gerindra Ungkap Ajakan Prabowo Buat Membangun Bangsa, Bukan Ramai-ramai Masuk Pemerintahan

    Gerindra Ungkap Ajakan Prabowo Buat Membangun Bangsa, Bukan Ramai-ramai Masuk Pemerintahan

    Nasional
    PKB Terima Pendaftaran Bakal Calon Kepala Daerah Kalimantan, Salah Satunya Isran Noor

    PKB Terima Pendaftaran Bakal Calon Kepala Daerah Kalimantan, Salah Satunya Isran Noor

    Nasional
    ICW Sebut Alasan Nurul Ghufron Absen di Sidang Etik Dewas KPK Tak Bisa Diterima

    ICW Sebut Alasan Nurul Ghufron Absen di Sidang Etik Dewas KPK Tak Bisa Diterima

    Nasional
    Nasdem Kaji Duet Anies-Sahroni di Pilkada Jakarta

    Nasdem Kaji Duet Anies-Sahroni di Pilkada Jakarta

    Nasional
    PDI-P Tuding KPU Gelembungkan Perolehan Suara PAN di Dapil Kalsel II

    PDI-P Tuding KPU Gelembungkan Perolehan Suara PAN di Dapil Kalsel II

    Nasional
    Demokrat Tak Ingin Ada 'Musuh dalam Selimut' di Periode Prabowo-Gibran

    Demokrat Tak Ingin Ada "Musuh dalam Selimut" di Periode Prabowo-Gibran

    Nasional
    Maju di Pilkada Jakarta atau Jabar, Ridwan Kamil: 1-2 Bulan Lagi Kepastiannya

    Maju di Pilkada Jakarta atau Jabar, Ridwan Kamil: 1-2 Bulan Lagi Kepastiannya

    Nasional
    Demokrat Harap Tak Semua Parpol Merapat ke Prabowo Supaya Ada Oposisi

    Demokrat Harap Tak Semua Parpol Merapat ke Prabowo Supaya Ada Oposisi

    Nasional
    Bingung dengan Objek Gugatan PDI-P di PTUN, KPU Belum Tahu Mau Jawab Apa

    Bingung dengan Objek Gugatan PDI-P di PTUN, KPU Belum Tahu Mau Jawab Apa

    Nasional
    Gugat Dewas ke PTUN hingga 'Judicial Review' ke MA, Wakil Ketua KPK: Bukan Perlawanan, tapi Bela Diri

    Gugat Dewas ke PTUN hingga "Judicial Review" ke MA, Wakil Ketua KPK: Bukan Perlawanan, tapi Bela Diri

    Nasional
    Sengketa Pileg, PPP Klaim Suara Pindah ke Partai Lain di 35 Dapil

    Sengketa Pileg, PPP Klaim Suara Pindah ke Partai Lain di 35 Dapil

    Nasional
    Pemerintah Akan Bangun Sekolah Aman Bencana di Tiga Lokasi

    Pemerintah Akan Bangun Sekolah Aman Bencana di Tiga Lokasi

    Nasional
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    komentar di artikel lainnya
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Close Ads
    Bagikan artikel ini melalui
    Oke
    Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com