Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Presiden SBY Dukung Busyro Sepenuhnya

Kompas.com - 25/11/2010, 19:07 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com — Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mendukung Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Busyro Muqoddas, yang dipilih oleh Komisi III DPR RI, Kamis (25/11/2010). "Salah satu kandidat yang diajukan Presiden terpilih. Tentu akan didukung sepenuhnya oleh Presiden," kata Juru Bicara Kepresidenan Julian Aldrin Pasha kepada para wartawan, Kamis di Kantor Presiden, Jakarta.

Presiden percaya, proses pemilihan calon pengganti pimpinan yang dilakukan Komisi III telah berdasarkan mekanisme dan prosedur yang berlaku.

Selain terpilih sebagai pimpinan KPK, Busyro juga terpilih menjadi Ketua KPK melalui pemungutan suara di Komisi III DPR RI. Busyro akan memimpin KPK hingga Desember 2011. Busyro mengalahkan empat pimpinan KPK lainnya yang juga menjadi kandidat, yaitu Haryono, M Jasin, Bibit S Rianto, dan Chandra M Hamzah, yang sudah menjalani masa jabatan sebagai pimpinan KPK selama tiga tahun.

Busyro menang telak dengan 43 suara. Dia mengalahkan calon lainnya, Bibit dengan 10 suara dan Jasin yang hanya mengantongi 2 suara.

Di awal, terjadi perdebatan di antara anggota Komisi III mengenai mekanisme pemilihan Ketua KPK. Fraksi Golkar dan PDI-P keukeuh dengan pendiriannya untuk menggunakan mekanisme voting dalam pemilihan Ketua KPK. Sementara fraksi lain berkehendak pemilihan dilakukan secara aklamasi.

"Karena saat ini memilih orang, maka harus dilakukan secara voting. Karena ini menyangkut orang, maka harusnya dilakukan secara tertutup," kata Wakil Ketua Komisi III Azis Syamsuddin yang berasal dari Fraksi Golkar.

Perdebatan sempat memuncak. Namun, akhirnya Ketua Komisi III DPR RI Benny K Harman mengetuk palu untuk penggunaan mekanisme voting.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
    Video rekomendasi
    Video lainnya


    Terkini Lainnya

    Gerindra Jelaskan Maksud Prabowo Sebut Jangan Ganggu jika Tak Mau Kerja Sama

    Gerindra Jelaskan Maksud Prabowo Sebut Jangan Ganggu jika Tak Mau Kerja Sama

    Nasional
    [POPULER NASIONAL] Prabowo Minta yang Tak Mau Kerja Sama Jangan Ganggu | Yusril Sebut Ide Tambah Kementerian Bukan Bagi-bagi Kekuasaan

    [POPULER NASIONAL] Prabowo Minta yang Tak Mau Kerja Sama Jangan Ganggu | Yusril Sebut Ide Tambah Kementerian Bukan Bagi-bagi Kekuasaan

    Nasional
    Tanggal 13 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

    Tanggal 13 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

    Nasional
    Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

    Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

    Nasional
    Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

    Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

    Nasional
    Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

    Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

    Nasional
    Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

    Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

    Nasional
    Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

    Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

    Nasional
    Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

    Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

    Nasional
    7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

    7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

    Nasional
    Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

    Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

    Nasional
    Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

    Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

    Nasional
    Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

    Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

    Nasional
    BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

    BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

    Nasional
    Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

    Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

    Nasional
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    komentar di artikel lainnya
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Close Ads
    Bagikan artikel ini melalui
    Oke
    Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com