KPK Harus Mulai Sentuh Kasus "Big Fish"

JAKARTA, KOMPAS.com — Calon pengganti pimpinan KPK Bambang Widjojanto mengatakan, KPK periode mendatang harus mulai menyentuh kasus-kasus big fish, atau yang menyebabkan kerugian uang negara yang sangat besar. "Ini membutuhkan dukungan yang besar. Ada kekuatan politik di situ," kata Bambang pada uji kepatutan dan kelayakan yang digelar di Komisi III, Rabu (24/11/2010).

Sebelumnya, pada periode pertama, KPK lebih menitikberatkan pada quick win, atau penuntasan kasus-kasus yang pembuktiannya mudah demi memperoleh kepercayaan publik. Terkait kasus-kasus besar, KPK dapat menerapkan strategi pemberantasan korupsi follow the money. Maksudnya, KPK dapat memberikan pengawasan yang ekstra pada lembaga-lembaga yang mengelola keuangan negara yang besar, seperti di bidang pendidikan, infrastruktur, pertahanan, dan kesehatan.

"Sekitar 30 sampai 40 persen dari anggaran digunakan untuk pengadaan barang dan jasa. KPK bisa fokus di bidang pengawasan pengadaan barang dan jasa," kata Bambang.

Selain itu, KPK juga dapat fokus di sektor-sektor penerimaan negara. Dicontohkan, 70 persen dari penerimaan negara berasal dari pajak, 20 persen dari sumber daya alam, dan 5-8 persen dari TKI.