JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Komisi III DPR, Benny K Harman mengatakan, sebaiknya publik memberi kepercayaan kepada Kepala Kepolisian RI baru, Jenderal Timur Pradopo untuk menyelesaikan kasus mafia pajak dan mafia peradilan sebelum mendesak agar kasus tersebut diambil alih Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
"Kasih kepercayaan kepada institusi kepolisian. Kalau tidak mampu, baru kita menimbang ulang. Ini belum selesai, Kapolri yang baru ini kan baru, belum juga sebulan dilantik," kata Benny sebelum rapat paripurna di Gedung Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (22/11/2010).
Dikatakan Benny, proses pengambilalihan kasus oleh KPK harus melalui sebuah prosedur hukum. Jangan hanya demi sebuah tujuan, prosedur hukum tersebut dilanggar.
"Jangan juga berpikir kalau ditangani KPK akan selesai. Apa jaminan kalau diserahkan KPK akan diselesaikan?" katanya.
Sebelumnya, sejumlah elemen masyarakat seperti Lembaga Sosial Masyarakat Indonesia Corruption Watch atau ICW mendesak agar kasus mafia pajak dan peradilan yang menjerat mantan pegawai Ditjen Pajak itu diambil alih KPK. Alasannya, kasus tersebut melibatkan sejumlah orang di institusi penegakkan hukum.
Menurut Benny, publik seharusnya tidak mendikte penegak hukum untuk melanggar prosedur hukum demi memuaskan hasrat publik yang belum tentu sejalan dengan proses penegakkan hukum tersebut.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.