Said: Itu Tanggung Jawab Penerbangan

JAKARTA, KOMPAS.com — Wakil Ketua Komisi V Muhidin Mohammad Said memang tak ikut dalam rombongan rekan-rekannya yang berangkat studi banding ke Rusia, 1-6 November. Dirinya merupakan bagian rombongan studi banding ke Italia, 26 Oktober-1 November lalu, untuk urusan yang sama, RUU Rumah Susun.

Namun, politisi Golkar ini turut berkomentar terhadap "tudingan" yang dilontarkan kepada rekan-rekannya satu komisinya. "Saya sudah dengar ceritanya, tapi itu kan masalah penerbangan. Mau dipaksakan gimana. Kalau di-delay kan, itu (penumpang) urusan penerbangan," ungkapnya kepada Kompas.com, Jumat (19/11/2010).

Said diminta pendapatnya mengenai rombongan anggota DPR yang dilaporkan "menelantarkan" seratusan tenaga kerja wanita di Bandara Dubai, Sabtu (6/11/2010). Karena penerbangan ke Jakarta dibatalkan akibat letusan Gunung Merapi, para TKW kebingungan berhadapan dengan sejumlah prosedur dan situasi di hotel transit di dekat bandara. Mereka ditolong oleh sejumlah warga negara Indonesia dalam satu penerbangan itu.

Menurut Muhidin, rombongan yang dipimpinnya pergi ke Italia juga transit di Dubai pada tanggal 31 Oktober, dan mengalami delay selama 4-5 jam di bandara karena masalah cuaca di Tanah Air yang membuat penerbangan tidak bisa dipaksakan.

Namun, lanjutnya, sepanjang waktu penundaan, semua urusan diatur dengan sangat baik oleh pihak penerbangan. Muhidin memuji pula pelayanan pihak penerbangan yang sangat bagus sehingga waktu berlalu tanpa terasa. Sementara itu, lanjutnya, mungkin saja dalam selang waktu delay itu para penumpang saling bertemu dan berinteraksi. Rombongannya pun bertemu dengan rombongan TKI yang juga akan kembali ke Tanah Air.

Memang, menurut Muhidin, kalau namanya rombongan pasti ribut. "Tapi dalam keadaan itu, kan semua ditanggung penerbangan. Itu tanggung jawab penerbangan. Yang salah kalau mereka ditelantarkan. Kalau ada aduan, wajarlah kita harus memperhatikan hak-hak mereka, tapi mereka kan tidak mengadu, ya apa yang mau diperhatikan," tambahnya kemudian.

Muhidin juga meminta, masyarakat yang protes dengan perilaku rekan-rekannya ini seharusnya dengan jelas menyebutkan siapa nama anggota Dewan yang telah berperilaku tidak etis dan melontarkan kalimat-kalimat pedas. "Jangan hanya sekadar bilang ada anggota yang begini, begitu," tandasnya.