Golkar: Kami Mengerti Alasan Pemerintah

JAKARTA, KOMPAS.com — Pemerintah akhirnya tak menetapkan nama mantan Presiden Soeharto sebagai pahlawan nasional. Ketua DPP Golkar Priyo Budi Santoso mengatakan, Golkar menerima keputusan pemerintah setelah dalam pembicaraan informal mendengar alasan yang disampaikan oleh Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Djoko Suyanto.

"Ketika saya tanya dengan spontan, 'Eh enggak jadi nih?' Beliau bilang sama sekali bukan ditolak, tetapi ini mengenai timing. Jadi, menurut saya, ini ditunda. Timing ini mungkin menurut beliau bertujuan baik untuk memberi gelar kepada seorang tokoh, tetapi nanti bisa menimbulkan prokontra. Tetapi saya berpendapat, kami bisa mengerti alasan-alasan pemerintah," ungkapnya di Gedung MPR/DPR/DPD, Kamis (11/11/2010).

Politikus Golkar ini sempat mengaku berdebar-debar ketika menantikan pengumuman dibacakan oleh Sekretaris Militer di Kantor Presiden, Jakarta. Namun, lanjutnya, dirinya terpana ketika nama mantan Presiden Soeharto ataupun mantan Presiden Abdurrahman Wahid tak disebutkan.

Pemerintah hanya menetapkan dua nama yang mendapatkan gelar pahlawan nasional baru, salah satunya Johanes Leimena. Kecewa atau tidak, Priyo enggan menjawabnya secara gamblang.

Menurutnya, dia hanya berpandangan bahwa Soeharto dan Gus Dur—dengan segala kelebihan dan kekurangan masing-masing—adalah putra-putra terbaik bangsa yang layak mendapat penghormatan negara.

Sementara bangsa Indonesia, lanjutnya, tak boleh terus-menerus menyimpan dendam sejarah. "Tetapi, kami nyaman juga dengan penjelasan Pak Menko, bahwa ini soal timing saja. Tetapi, memang harus ada keberanian untuk memutuskan itu. Saya tidak tahu apakah tahun depan, dua tahun lagi, atau next president, i dont know," tambahnya.