Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Obama-SBY Versus Globalisasi

Kompas.com - 08/11/2010, 08:52 WIB

Keynes adalah menteri keuangan Inggris yang membidani Bank Dunia dan IMF, sedangkan FDR mengatasi krisis bursa dan perbankan AS dengan mendirikan FDIC, lembaga penjaminan deposito serta mendirikan BUMN TVA, pembangkit listrik raksasa di AS, untuk menstimulasi kebangkitan ekonomi AS dari resesi 1929.

Capitalism 2.0 ini berlangsung hingga tahun 1970-an dengan pembebanan pada APBN dan surplus AS yang secara bertahap merosot. Kapitalisme Barat dan komunisme Soviet setelah berkoalisi temporer mengalahkan fasisme Poros Roma-Berlin-Tokyo menjadi musuh bebuyutan selama 45 tahun.

AS sebagai pemenang perang justru tak memperoleh pembayaran pampasan dari Jerman dan Jepang. Sebaliknya, malah membiayai kebangkitan kembali Jerman dan Jepang dengan Marshall Plan dan bantuan bilateral membendung komunisme.

Pada 1971, Richard Nixon melihat peluang konflik internal Soviet-RRT dan melakukan terobosan diplomatik KTT dengan Mao Zedong di tahun 1972. Nixon juga memberi kejutan ekonomi pada Agustus 1971 bahwa dollar tak lagi bisa dipertukarkan dengan emas.

Tahun 1979, Deng Xiaoping mengucapkan kata bersayap tak peduli kucing itu hitam atau putih asal bisa menangkap tikus. Tak peduli komunis atau kapitalis, yang penting bisa menyejahterakan rakyat meningkatkan kemampuan ekonomi Tiongkok.

Kepada lawan politiknya, Deng berkata bahwa 30 tahun Tiongkok menguji coba Marxisme dan menyita semua hak milik individu dan dipasrahkan kepada diktator proletariat Marxisme yang gagal total menjamin penyaluran bahan pokok untuk rakyat. Pasar sudah ada lebih dulu dan lebih tua daripada Marx yang baru lahir tahun 1818. Karena itu, Tiongkok kembali pada kearifan pasar yang lebih tua daripada Marx.

Pendulum yang sama juga dialami di Barat. Ronald Reagan dan Margaret Thatcher meluncurkan swastanisasi dan liberalisasi sektor finansial. Inilah Capitalism 3.0 yang akan bertiwikrama bak monster Frankenstein menjadi predator yang menelan penciptanya. Fundamentalisme pasar Capitalism 3.0 mengalami Krisis 2008 setelah 1998 meledak di Asia Timur.

Intervensi negara Fundamentalisme pasar dengan ekonomi gelembung membangkrutkan Lehman Brothers dan menelan lembaga keuangan Wall Street raksasa dan menyeret seluruh dunia pada resesi 2008-2009. Sekarang, menurut Kaletsky, dunia dan sistem kapitalisme harus memasuki versi Capitalism 4.0: tak perlu lagi dipertentangkan antara intervensi negara dan prinsip pasar. Tak boleh ada ekstremisme yang pasti akan berdampak negatif.

Negara yang terlalu mencekik leher akan mengakibatkan ekonomi macet seperti nasib Uni Soviet dan RRC pasca-Mao Zedong. Pasar yang terlalu bebas tanpa regulasi akan bermuara pada resesi 1929 dan krismon global 2008. Kaletsky dengan santai menyatakan bahwa ekonomi memerlukan intervensi negara dan mekanisme pasar yang pas, paralel, dan simultan yang saling menghidupi.

Kebijakan negara harus merangsang kreativitas dan produktivitas. Namun, regulasi dan intervensi juga diperlukan agar pasar tak liar seperti pada 1929 dan 2008. Sebuah dapur memerlukan lemari es dan kompor, masing-masing berfungsi penting sesuai dengan tujuan yang merupakan kebutuhan manusia dan sistem. Kita barangkali selalu ekstrem sehingga peringkat kita dalam Doing Business IFC yang baru diumumkan ada di nomor 121, kalah dari Vietnam (78) dan China (79).

*Christianto Wibisono, Ketua Global Nexus Institute

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Halaman:
Baca tentang
    Video rekomendasi
    Video lainnya


    Terkini Lainnya

    Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

    Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

    Nasional
    Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

    Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

    Nasional
    Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

    Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

    Nasional
    KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

    KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

    Nasional
    TNI AL Ketambahan 2 Kapal Patroli Cepat, KRI Butana-878 dan KRI Selar-879

    TNI AL Ketambahan 2 Kapal Patroli Cepat, KRI Butana-878 dan KRI Selar-879

    Nasional
    Sejarah BIN yang Hari Ini Genap Berusia 78 Tahun

    Sejarah BIN yang Hari Ini Genap Berusia 78 Tahun

    Nasional
    Presiden Jokowi Bakal Resmikan Modeling Budidaya Ikan Nila Salin di Karawang Besok

    Presiden Jokowi Bakal Resmikan Modeling Budidaya Ikan Nila Salin di Karawang Besok

    Nasional
    Di Forum MIKTA Meksiko, Puan Bahas Tantangan Ekonomi Global hingga Persoalan Migran

    Di Forum MIKTA Meksiko, Puan Bahas Tantangan Ekonomi Global hingga Persoalan Migran

    Nasional
    Gibran Ingin Konsultasi Kabinet ke Megawati, Pengamat: Itu Hak Presiden, Wapres Hanya Ban Serep

    Gibran Ingin Konsultasi Kabinet ke Megawati, Pengamat: Itu Hak Presiden, Wapres Hanya Ban Serep

    Nasional
    Prabowo Mau Bentuk 'Presidential Club', Pengamat: Kalau Diformalkan, Berapa Lagi Uang Negara Dipakai?

    Prabowo Mau Bentuk "Presidential Club", Pengamat: Kalau Diformalkan, Berapa Lagi Uang Negara Dipakai?

    Nasional
    Hadiri MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10 di Meksiko, Puan: Kepemimpinan Perempuan adalah Kunci Kemajuan Negara

    Hadiri MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10 di Meksiko, Puan: Kepemimpinan Perempuan adalah Kunci Kemajuan Negara

    Nasional
    Polri Usulkan Penambahan Atase Kepolisian di Beberapa Negara

    Polri Usulkan Penambahan Atase Kepolisian di Beberapa Negara

    Nasional
    Kopasgat Kerahkan 24 Sniper dan Rudal Chiron Amankan World Water Forum di Bali

    Kopasgat Kerahkan 24 Sniper dan Rudal Chiron Amankan World Water Forum di Bali

    Nasional
    Sentil Prabowo yang Mau Tambah Kementerian, JK: Itu Kabinet Politis, Bukan Kabinet Kerja

    Sentil Prabowo yang Mau Tambah Kementerian, JK: Itu Kabinet Politis, Bukan Kabinet Kerja

    Nasional
    Jelang Hari Jadi Ke-731, Pemkot Surabaya Gelar Berbagai Atraksi Spektakuler

    Jelang Hari Jadi Ke-731, Pemkot Surabaya Gelar Berbagai Atraksi Spektakuler

    BrandzView
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    komentar di artikel lainnya
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Close Ads
    Bagikan artikel ini melalui
    Oke
    Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com