"Cost Recovery" Digugat

Pekanbaru, Kompas - Beberapa kalangan di Riau mulai menggelorakan penolakan terhadap penggunaan dana cost recovery yang tidak terkait eksplorasi dan eksploitasi migas. Sementara itu, Badan Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi mengklaim sudah berhemat.

Cost recovery adalah biaya yang dikembalikan oleh negara atas biaya pengelolaan minyak dan gas bumi kepada kontraktor minyak dan gas.

”Laporan Badan Pemeriksa Keuangan menyebutkan PT Chevron (dahulu bernama PT Caltex) membebankan dana pembangunan Politeknik Caltex Riau sebesar 5,4 juta dollar AS kepada pemerintah lewat cost recovery. Pembangunan politeknik itu jelas-jelas merupakan proyek pencitraan buat Chevron, yang tidak berkaitan dengan pengelolaan migas, tetapi biayanya diminta balik kepada pemerintah. Temuan BPK 2006 itu belum pernah ditanggapi. Semestinya, kalau memang dibangun dengan dana cost recovery, nama perguruan tinggi itu diubah menjadi Politeknik Riau saja,” kata Abdul Azis, Ketua Jaringan Rakyat Antar-Kampung, di Pekanbaru, Kamis (28/10).

Dalam buku Agung Marsudi, Duri Tanah Air Baru Amerika, mengungkapkan, pada tahun 2004-2005, terdapat 12 temuan BPK yang berkaitan dengan cost recovery di PT Chevron. Penggunaan dana itu antara lain proyek modifikasi stasiun pengumpul sebesar 34 juta dollar AS, material senilai 19 juta dollar AS yang tidak bermanfaat, biaya community development dan community relationship sebesar 3 juta dollar AS, serta biaya listrik dan steam atas kerja sama PT Chevron dengan PT MCTN diragukan kewajarannya dan mengakibatkan kerugian pemerintah sebesar 210 juta dollar AS dan berpotensi merugikan negara sebesar 1,2 miliar dollar AS.

”Banyak permainan dalam cost recovery. Pada intinya, perusahaan migas kontraktor kontrak kerja sama mau meraup keuntungan besar. Bayangkan saja, di Duri itu ada sekolah internasional yang muridnya bukan hanya anak-anak karyawan ekspatriat Chevron, tetapi juga anak- anak ekspatriat kontraktor di Chevron,” kata Agung.

”Sekolah internasional ini mendapat cost recovery hampir 6 juta dollar AS,” ujar Agung.

Boikot

Solidaritas Wartawan untuk Transparansi (Sowat) Riau pada pertengahan Oktober lalu memboikot acara Kumpul Wartawan yang dilakukan oleh BP Migas bersama delapan kontraktor migas di Riau.

Menurut koordinator lapangan Sowat, Ahmad S Udi, acara boikot Kumpul Wartawan itu disebabkan acara dimaksud didanai oleh cost recovery.

Secara terpisah, Kepala Perwakilan BP Migas Riau Baris Sitorus dalam pertemuan dengan wartawan di Pekanbaru mengungkapkan, cost recovery sudah diatur dalam peraturan perundang-undangan Indonesia. Meski demikian, pihaknya berjanji akan mengawasi lebih ketat lagi penggunaan dana cost recovery yang diajukan perusahaan kontraktor migas. (SAH)