Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Mbak Tutut Ancam Pidanakan MNC Grup

Kompas.com - 21/10/2010, 17:28 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com — Siti Hardiyanti Rukmana alias Mbak Tutut melalui tim kuasa hukumnya mengancam memidanakan pihak-pihak yang terlibat dalam perubahan nama Televisi Pendidikan Indonesia menjadi Media Nusantara Citra Televisi atau MNC TV.

"Pekan depan, kami akan melaporkan semua pihak yang terlibat dalam perubahan TPI menjadi MNC TV ke polisi," kata pengacara Mbak Tutut, Denny Kailimang, di Jakarta, Kamis (21/10/2010).

Seperti diketahui, PT MNC Tbk mengubah nama TPI menjadi MNC TV meski Kementerian Hukum dan HAM telah membatalkan surat pengesahan kepemilikan MNC atas TPI tertanggal 21 Maret 2005. Kementerian juga menyatakan bahwa pemilik sah TPI adalah Siti Hardiyanti Rukmana.

Atas tindakan perubahan nama secara sepihak itu, pihaknya tidak menutup kemungkinan akan menduduki kantor TPI.

"Karena itu, kami meminta kepada aparat negara supaya bersikap netral atau tidak berpihak kepada pihak mana pun," katanya.

Ia menegaskan, PT TPI adalah pemilik merek dagang TPI yang sah dan tidak pernah dipindahtangankan ke pihak mana pun.

Karena itu, perubahan nama televisi tersebut yang disiarkan di seluruh Indonesia pada 20 Oktober 2010 adalah cara ilegal karena diduga tidak memiliki izin penyelenggaraan acara.

"Perubahan TPI menjadi MNC TV adalah upaya untuk menyesatkan persepsi publik tentang pemilik yang sah dari TPI," katanya.

Karena itu, manajemen TPI yang sah (versi Mbak Tutut) akan terus berusaha mempertahankan hak kepemilikan TPI dengan segala upaya yang dimungkinkan.

"Kami juga akan mengembalikan TPI kepada visi untuk memajukan pendidikan seperti awal pendirian TPI oleh Mbak Tutut pada 1990," katanya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Nasional
Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Nasional
Pakar Ungkap 'Gerilya' Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Pakar Ungkap "Gerilya" Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Nasional
Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Nasional
Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Nasional
Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Nasional
'Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit'

"Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit"

Nasional
Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Nasional
PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

Nasional
Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Nasional
Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Nasional
Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Nasional
Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Nasional
KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com