Komnas HAM Pilih Tidak Komentari Timur

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) tidak bersedia mengomentari terpilihnya Komisaris Jenderal Timur Pradopo sebagai Kepala Kepolisian RI secara aklamasi seusai uji kepatutan dan kelayakan di Komisi III DPR kemarin. Namun, Komnas HAM memberikan catatan kepada Timur untuk menjalankan tugas ke depan.

"Kita sudah beri masukan sesuai fakta-fakta, track record yang ada. Pemilihan itu kewenangan dari Presiden dan DPR," ucap Rida Saleh, Wakil Ketua Komnas HAM ketika dihubungi Kompas.com, Jumat ( 15/10/2010 ). Rida dimintai tanggapan terpilihnya Timur. "Komnas HAM tidak berkompeten jawab itu,"

Rida mengatakan, Komnas HAM berharap agar Timur segera mereformasi total internal Polri baik kulture, independensi, disiplin. Selain itu, Polri harus memperbaiki akuntabilitas, responsibilitas, serta relasi antara aparat kepolisian dengan warga.

"Buat kami kedepan perlu ada kejelasan penempatan Brimob di perkebunan. Ini penting sekali supaya tidak terkesan polisi berpihak pada perusahaan. Karena selama ini banyak kasus didaerah-daerah di Kalimantan, Sulawesi, Sumatera," kata dia.

Kemudian, tambahnya, Polri harus lebih profesional dalam menangani kasus-kasus. Jangan ada lagi penyiksaan maupun salah tangkap.

"Yang kami harapkan perlu ada kontrol yang betul-betul serius terhadap kinerja Polri ke depan. Jika tidak ada kontrol, bisa jadi beban moril dan politik buat DPR dan Presiden," kata dia.