TNI dan Kompleksitas Isu Perbatasan

Di lingkaran Afrika Tengah, Komunitas Ekonomi Negara-negara Afrika Tengah (Economic Community of Central African States) mendirikan the Council for Peace and Security in Central Africa, yang merupakan mekanisme subregional untuk mempromosikan perdamaian dan keamanan.

Pertanyaan inti untuk konteks Indonesia dan negara-negara tetangga saat ini adalah, apa syarat untuk pengelolaan perbatasan antarnegara? Antarkomunitas di perbatasan? Kerja sama lintasoperasi untuk meningkatkan keamanan perbatasan? Apakah kerangka antarnegara kondusif untuk merealisasikan manajemen keamanan perbatasan dalam mempromosikan stabilitas kawasan dan pembangunan? Apa kapasitas aset yang dibutuhkan untuk ini? Bagaimana peran ASEAN dan mekanisme dalam merealisasikan ASEAN Security Community dalam menjawab tantangan keamanan kawasan dan antarnegara?

Selain itu, kita dapat memanfaatkan Pasal 43 UNCLOS 1982 yang dikenal sebagai Pasal Patungan Beban (Burden Sharing Article) yang tak kunjung diimplementasikan dengan baik sejak berlakunya konvensi tersebut pada 1994. Padahal, banyak keuntungan bisa dipetik jika pasal tersebut bisa terimplementasi dengan baik. Ini antara lain karena pasal tersebut mengatur agar beban yang ada dalam upaya mewujudkan keselamatan, keamanan, dan perlindungan di wilayah maritim ditanggung bersama oleh negara-negara yang berbatasan. Karena itu, inilah jalan keluar menyelesaikan konflik sekaligus jawaban akan keterbatasan anggaran negara dalam pengelolaan kawasan perbatasan.

Jaleswari Pramodhawardani Peneliti LIPI dan The Indonesian Institute