Agus Siap Jalani Tes Panglima TNI

Jakarta, Kompas - Laksamana Agus Suhartono menyatakan siap mengikuti semacam uji kepatutan dan kelayakan sebagai calon Panglima TNI di DPR pada Kamis (23/9) ini. Uji itu diperkirakan berjalan mulus karena enam partai politik anggota Sekretariat Gabungan Partai Politik Pendukung Pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono-Boediono sepakat mendukung Agus.

”Saya sudah menyiapkan materinya. Paparan saya dan persiapan mengantisipasi pertanyaan-pertanyaan di DPR,” ujar Agus seusai menghadap Presiden Yudhoyono di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (22/9).

Ketika ditanya wartawan soal program prioritas yang akan dia lakukan apabila disetujui DPR menjadi Panglima TNI, Agus menolak menjawab. ”Saya harus menyampaikan hal itu pertama ke DPR, setelah itu baru saya jelaskan,” ujarnya.

Meski demikian, ia menyebutkan, soal penambahan kekuatan militer dan peningkatan penjagaan perbatasan merupakan sebagian dari programnya. ”Intinya, saya ingin mewujudkan TNI yang tangguh,” ujar Agus.

Pencalonan Agus diperkirakan takkan ada halangan. Sekretariat Gabungan (Setgab) Partai Politik Pendukung Pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mendukung sepenuhnya calon Panglima TNI yang diajukan Presiden Yudhoyono itu.

Sikap Setgab itu disampaikan Sekretaris Setgab Syarif Hasan, Selasa malam di Jakarta, setelah pertemuan Setgab di Jalan Diponegoro, Jakarta. Selain perwakilan enam partai anggota Setgab, yakni Partai Demokrat, Partai Golkar, Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Partai Amanat Nasional (PAN), Partai Persatuan Pembangunan (PPP), dan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), hadir pula Menteri Keuangan Agus Martowardojo dan Kepala Badan Pertanahan Nasional Joyo Winoto.

Kalaupun ada voting, mayoritas anggota DPR akan mendukung Agus. Partai Demokrat memiliki 26,43 persen, Partai Golkar 19,29 persen, PKS 10,54 persen, PAN 7,5 persen, PPP 6,96 persen, dan PKB 4,64 persen. Total suara 75,33 persen.

Agenda reformasi

Secara terpisah, pengamat militer Andi Widjajanto, Hari Prihatono dari Propatria Institute, dan anggota Komisi I DPR, Effendy Choirie, mengatakan, masalah profesionalitas TNI dan agenda reformasi TNI harus ditanyakan saat uji kelayakan itu.

Effendy Choirie mempermasalahkan gelar militer yang masih mengikuti struktur pemerintahan sipil. ”Apa masih relevan dengan tugas pokok pertahanan kalau di Jawa ada kodam, mau berhadapan dengan siapa? Padahal, anggaran habis untuk itu,” kata Effendy.