Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Pemerintah Tak Berniat Kultuskan Gus Dur

Kompas.com - 21/09/2010, 21:15 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com — Rencana Pemerintah Indonesia membangun infrastruktur di sekitar kawasan makam mantan Presiden RI, Abdurrahman Wahid atau Gus Dur, di kompleks Pondok Pesantren Tebu Ireng, Jombang, Jawa Timur, bukan untuk mengultus-individukan almarhum Gus Dur. Makam Gus Dur tidak diapa-apakan, tetapi hanya akan dirapikan.

Sebaliknya, pemerintah ingin menghormati dua pahlawan yang dimakamkan kompleks pesantren tersebut, yaitu KH Wahid Hasyim dan KH Hasyim Asy'ari. Pemerintah juga ingin memberikan kemudahan bagi pengunjung yang akan berziarah ke makam almarhum Gus Dur dan juga kepada ayah dan kakeknya tersebut.

Hal itu diungkapkan oleh Sekretaris Menteri Koordinator Kesejahtaraan Rakyat Indroyono Soesilo kepada pers saat ditanya seusai dipanggil Wakil Presiden Boediono di Istana Wapres, Jakarta, Selasa (21/9/2010).

"Tidak, tidak ada tujuan mengultuskan Gus Dur. Kita ingin menghormati dua pahlawan yang ada di situ, yaitu KH Wahid Hasyim dan KH Hasyim Asy'ari. Kalau nanti usulan Gus Dur sebagai pahlawan diterima pemerintah, kan, berarti di situ ada tiga pahlawan," tandasnya.

Menurut Indroyono, kawasan kompleks pemakaman Gus Dur merupakan tempat kawasan religi yang setiap minggunya didatangi peziarah sampai 3.000 orang. "Oleh karena itu, pemerintah akan memberikan kemudahan dan kenyamanan bagi para peziarahnya. Misalnya, memperbaiki jalannya atau membangun toilet atau menyediakan tempat untuk berjualan cinderamata dan sebagainya," tambahnya.

Indroyono mengakui, ide membangun infrastruktur di kawasan sekitar makam Gus Dur sudah muncul sejak awal tahun ini. Rencana tersebut kemudian dibicarakan bersama antara pemerintah pusat (Kantor Menko Kesra), Pemerintah Provinsi Jawa Timur, dan Pemerintah Kabupaten Jombang.

"Keluarga Gus Dur sudah menyetujui rencana tersebut. Bahkan, keluarga berpesan agar makam Gus Dur tidak perlu dibangun lagi. Pemerintah hanya akan merapikannya," lanjut Indroyono.

Sebelumnya, dalam keterangan di Kantor Presiden, Senin kemarin, Menko Kesra Agung Laksono yang didampingi Menteri Pendidikan Nasional Mohammad Nuh dan Menteri Kesehatan Endang Rahayu Sedyaningsih menyatakan, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menyetujui rencana pembangunan infrastruktur di kawasan  makam tersebut. Agung juga mengaku, sesuai dengan permintaan keluarga, makam Gus Dur hanya akan dirapikan.

Menurut Indroyono, biaya pembangunan infrastruktur di kawasan makam Gus Dur tersebut akan ditanggung bersama oleh tiga pemerintah. "Ada yang semula mengusulkan biaya Rp 180 miliar. Akan tetapi, ada juga yang mengusulkan biayanya sampai Rp 200 miliar. Kami akan membahasnya lagi," ujar Indroyono.

Untuk tahap pertama, lanjut Indroyono, pemerintah hanya akan membangunnya secara bertahap dengan mengucurkan dana Rp 10 miliar-Rp 12 miliar terkait pembangunan infrastruktur di kawasan itu. "Kita akan berkoordinasi dulu dengan Menteri Pekerjaan Umum mengenai tahapan awal pembangunan selama tahun 2010 ini," lanjut Indroyono lagi.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

14 Negara Disebut Akan Ambil Bagian dalam Super Garuda Shield 2024

14 Negara Disebut Akan Ambil Bagian dalam Super Garuda Shield 2024

Nasional
Khofifah Ingin Duet dengan Emil Dardak, Gerindra: Kami Akan Komunikasi dengan Partai KIM

Khofifah Ingin Duet dengan Emil Dardak, Gerindra: Kami Akan Komunikasi dengan Partai KIM

Nasional
Wamenkeu Sebut Pemilu 2024 Berkontribusi Besar Dorong Pertumbuhan Ekonomi

Wamenkeu Sebut Pemilu 2024 Berkontribusi Besar Dorong Pertumbuhan Ekonomi

Nasional
Mensos Risma Janjikan 3 Hal kepada Warga Kabupaten Sumba Timur

Mensos Risma Janjikan 3 Hal kepada Warga Kabupaten Sumba Timur

Nasional
SYL Renovasi Rumah Pribadi, tapi Laporannya Rumah Dinas Menteri

SYL Renovasi Rumah Pribadi, tapi Laporannya Rumah Dinas Menteri

Nasional
Jaksa KPK Sebut Nilai Total Gratifikasi dan TPPU Gazalba Saleh Capai Rp 62,8 M

Jaksa KPK Sebut Nilai Total Gratifikasi dan TPPU Gazalba Saleh Capai Rp 62,8 M

Nasional
Ratas Evaluasi Mudik, Jokowi Minta 'Rest Area' Diperbanyak

Ratas Evaluasi Mudik, Jokowi Minta "Rest Area" Diperbanyak

Nasional
Dugaan TPPU Hakim Gazalba Saleh: Beli Alphard, Kredit Rumah Bareng Wadir RSUD di Jakarta

Dugaan TPPU Hakim Gazalba Saleh: Beli Alphard, Kredit Rumah Bareng Wadir RSUD di Jakarta

Nasional
Anggota Bawaslu Intan Jaya Mengaku Disandera KKB Jelang Pemilu, Tebus Ratusan Juta Rupiah agar Bebas

Anggota Bawaslu Intan Jaya Mengaku Disandera KKB Jelang Pemilu, Tebus Ratusan Juta Rupiah agar Bebas

Nasional
Dalam Sidang MK, KPU Ungkap Kontak Senjata TNI-OPM Jelang Hitung Suara, Satu Warga Sipil Tewas

Dalam Sidang MK, KPU Ungkap Kontak Senjata TNI-OPM Jelang Hitung Suara, Satu Warga Sipil Tewas

Nasional
Sinyal Kuat Eko Patrio Bakal Jadi Menteri Prabowo

Sinyal Kuat Eko Patrio Bakal Jadi Menteri Prabowo

Nasional
Yakin 'Presidential Club' Sudah Didengar Megawati, Gerindra: PDI-P Tidak Keberatan

Yakin "Presidential Club" Sudah Didengar Megawati, Gerindra: PDI-P Tidak Keberatan

Nasional
Taruna STIP Meninggal Dianiaya Senior, Menhub: Kami Sudah Lakukan Upaya Penegakan Hukum

Taruna STIP Meninggal Dianiaya Senior, Menhub: Kami Sudah Lakukan Upaya Penegakan Hukum

Nasional
Gejala Korupsisme Masyarakat

Gejala Korupsisme Masyarakat

Nasional
KPU Tak Bawa Bukti Noken pada Sidang Sengketa Pileg, MK: Masak Tidak Bisa?

KPU Tak Bawa Bukti Noken pada Sidang Sengketa Pileg, MK: Masak Tidak Bisa?

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com