Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Mabes TNI AL Tingkatkan Koordinasi

Kompas.com - 17/09/2010, 17:02 WIB

SURABAYA, KOMPAS.com — Markas Besar TNI Angkatan Laut terus berupaya meningkatkan koordinasi dengan aparat keamanan perairan dari instansi terkait dalam pengamanan wilayah perbatasan dengan negara tetangga.

Kepala Staf TNI Angkatan Laut (KSAL) Laksamana TNI Agus Suhartono kepada wartawan di Surabaya, Jumat (17/9/2010), mengemukakan, jumlah kekuatan personel dan sarana pendukung yang ditempatkan di wilayah perbatasan sudah cukup memadai.

"Prinsipnya, jumlah personel dan peralatan yang kita gelar di wilayah perbatasan sudah memenuhi kalau dihadapkan dengan luas wilayah. Yang perlu ditingkatkan adalah manajemen pengelolaan dan koordinasi dengan aparat dari instansi terkait," paparnya.

Ditemui seusai serah terima jabatan Komandan Komando Pengembangan dan Pendidikan TNI AL (Kobangdikal), KSAL mengatakan, penempatan personel TNI AL di wilayah perbatasan dilakukan dengan skala prioritas karena luasnya wilayah perairan Indonesia.

"Kalau dihadapkan pada luas wilayah, hitungannya memang harus ideal. Artinya, semua wilayah harus bisa di-cover. Tetapi, kalau dihadapkan pada kekuatan minimal, kita gunakan skala prioritas," ujarnya.

"Kekuatan minimal itu sudah menghitung hal-hal yang diperlukan, bukan berarti minimal sekali. Minimal bagi TNI AL itu mampu melakukan operasi amfibi, pengamanan operasi laut di sejumlah wilayah, mampu mengangkut batalyon laut, dan menangkal sabotase di laut," tambah KSAL.

KSAL mencontohkan wilayah perbatasan di Kalimantan Timur, Selat Malaka, dan Laut Aru yang perlu mendapat prioritas pengamanan karena ancaman kerawanannya cukup tinggi.

"Untuk wilayah-wilayah yang tingkat ancamannya kecil, tidak perlu mendapat prioritas, tapi tetap ada penempatan personel dengan jumlah lebih sedikit dibanding wilayah yang rawan," katanya.

Agus Suhartono mengatakan, TNI AL mendukung sepenuhnya kebijakan pemerintah dalam penyelesaian batas maritim dengan negara-negara tetangga agar konflik perbatasan seperti yang terjadi dengan Malaysia bisa dicegah.

"Tanpa adanya batas wilayah yang jelas, akan sulit bagi kita untuk menentukan ini punya siapa dan yang itu punya siapa," katanya menegaskan.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tanggal 5 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 5 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Sempat Berkelakar Hanif Dhakiri Jadi Menteri, Muhaimin Bilang Belum Ada Pembicaraan dengan Prabowo

Sempat Berkelakar Hanif Dhakiri Jadi Menteri, Muhaimin Bilang Belum Ada Pembicaraan dengan Prabowo

Nasional
PKS Janji Fokus Jika Gabung ke Prabowo atau Jadi Oposisi

PKS Janji Fokus Jika Gabung ke Prabowo atau Jadi Oposisi

Nasional
Gerindra Ungkap Ajakan Prabowo Buat Membangun Bangsa, Bukan Ramai-ramai Masuk Pemerintahan

Gerindra Ungkap Ajakan Prabowo Buat Membangun Bangsa, Bukan Ramai-ramai Masuk Pemerintahan

Nasional
PKB Terima Pendaftaran Bakal Calon Kepala Daerah Kalimantan, Salah Satunya Isran Noor

PKB Terima Pendaftaran Bakal Calon Kepala Daerah Kalimantan, Salah Satunya Isran Noor

Nasional
ICW Sebut Alasan Nurul Ghufron Absen di Sidang Etik Dewas KPK Tak Bisa Diterima

ICW Sebut Alasan Nurul Ghufron Absen di Sidang Etik Dewas KPK Tak Bisa Diterima

Nasional
Nasdem Kaji Duet Anies-Sahroni di Pilkada Jakarta

Nasdem Kaji Duet Anies-Sahroni di Pilkada Jakarta

Nasional
PDI-P Tuding KPU Gelembungkan Perolehan Suara PAN di Dapil Kalsel II

PDI-P Tuding KPU Gelembungkan Perolehan Suara PAN di Dapil Kalsel II

Nasional
Demokrat Tak Ingin Ada 'Musuh dalam Selimut' di Periode Prabowo-Gibran

Demokrat Tak Ingin Ada "Musuh dalam Selimut" di Periode Prabowo-Gibran

Nasional
Maju di Pilkada Jakarta atau Jabar, Ridwan Kamil: 1-2 Bulan Lagi Kepastiannya

Maju di Pilkada Jakarta atau Jabar, Ridwan Kamil: 1-2 Bulan Lagi Kepastiannya

Nasional
Demokrat Harap Tak Semua Parpol Merapat ke Prabowo Supaya Ada Oposisi

Demokrat Harap Tak Semua Parpol Merapat ke Prabowo Supaya Ada Oposisi

Nasional
Bingung dengan Objek Gugatan PDI-P di PTUN, KPU Belum Tahu Mau Jawab Apa

Bingung dengan Objek Gugatan PDI-P di PTUN, KPU Belum Tahu Mau Jawab Apa

Nasional
Gugat Dewas ke PTUN hingga 'Judicial Review' ke MA, Wakil Ketua KPK: Bukan Perlawanan, tapi Bela Diri

Gugat Dewas ke PTUN hingga "Judicial Review" ke MA, Wakil Ketua KPK: Bukan Perlawanan, tapi Bela Diri

Nasional
Sengketa Pileg, PPP Klaim Suara Pindah ke Partai Lain di 35 Dapil

Sengketa Pileg, PPP Klaim Suara Pindah ke Partai Lain di 35 Dapil

Nasional
Pemerintah Akan Bangun Sekolah Aman Bencana di Tiga Lokasi

Pemerintah Akan Bangun Sekolah Aman Bencana di Tiga Lokasi

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com