JAKARTA, KOMPAS.com — Hasil perundingan Kinabalu antara Pemerintah Indonesia dan Malaysia dinilai belum memuaskan untuk merespons persoalan yang terjadi di antara kedua negara.
Wakil Ketua DPR Pramono Anung mengatakan, diplomasi pemerintah terlalu soft. "Pemerintah masih sangat diplomatis dan soft. Menlu seharusnya lebih punya sikap meski kita punya TKI di sana. Dalam posisi itu, seharusnya ada keseimbangan. Bukan tertulis atau tidak. Tapi apakah ada perubahan sikap dari Malaysia?" kata Pramono, Selasa (7/9/2010) di Gedung DPR, Jakarta.
Tindakan tegas, menurutnya, penting untuk membuat Malaysia lebih menghormati Indonesia. "Tetapi, apa yang ditunjukkan justru seolah kita tidak ada harga diri. Pemerintah Malaysia tidak mau menyampaikan maaf secara terbuka," ujarnya.
Secara terpisah, Wakil Ketua DPR Priyo Budi Santoso mengatakan, juru runding Malaysia yang dipimpin Menlu Anifah Amman terkesan belum sepenuhnya mengakui insiden yang terjadi.
"Seharusnya, setelah pidato Presiden, wajar kalau Malaysia secara terbuka meminta maaf. Kalau itu dilakukan akan meredam amarah masyarakat Indonesia. Kenapa hanya disampaikan di forum tertutup," kata Priyo.
Menurut informasi, Malaysia menyampaikan permintaan maaf secara tertutup dalam perundingan kedua pemerintahan. Namun, Menlu Marty Natalegawa menyampaikan maaf secara terbuka atas aksi-aksi anti-Malaysia yang terjadi di Indonesia.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.