Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Andai Gedung DPR Disayembarakan...

Kompas.com - 06/09/2010, 10:17 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com — Rencana pembangunan gedung baru DPR menuai kontroversi karena proses perencanaan tidak berlangsung transparan. Publik seolah-olah di-fait accompli  oleh biaya pembangunan sebesar Rp 1,6 triliun tanpa mengerti kenapa biayanya demikian besar.

"Sampai saat ini tidak ada penjelasan yang memadai dan menyeluruh mengenai seluk-beluk pembangunan itu. Publik tidak mengerti sejauh mana gedung baru yang mahal itu dibutuhkan DPR. Apakah betul penggunaan gedung yang ada sudah efisien menampung kebutuhan anggota Dewan," ujar Ketua Ikatan Arsitek Indonesia (IAI) Endi Subijono dalam perbincangan dengan Kompas.com, Minggu (5/9/2010).

Ia menuturkan, DPR pernah mengundang IAI dalam sebuah rapat dengar pendapat pada tahun 2009 membicarakan soal rencana pembangunan gedung baru parlemen. Kala itu, menurut Endi, IAI mengusulkan sebuah proses yang transparan, yaitu sayembara rancang gedung. IAI menindaklanjuti usul itu dengan merumuskan panduan sayembara dan menyerahkannya kepada DPR.

"Sayembara adalah proses pelibatan publik yang demokratis. Tiap peserta dapat mengeksplorasi segala kemungkinan terkait kebutuhan DPR, apakah melakukan efisiensi terhadap gedung yang ada atau membangun gedung baru dengan biaya yang lebih murah," katanya.

Selain melibatkan para arsitek, sayembara juga dapat melibatkan masyarakat. Caranya, pada satu waktu tertentu hasil rancang bangun terpilih dipamerkan dan masyarakat bisa memberi masukan. "Saya percaya, jika prosesnya terbuka, masyarakat dilibatkan, DPR memberi penjelasan yang menyeluruh atas kebutuhannya, persoalannya tidak akan seperti sekarang," katanya. 

Pada bagian lain, Endi mengatakan, pembangunan gedung tidak semata-mata menyangkut desain dan biaya. Jika dikatakan bahwa gedung baru DPR dirancang untuk 50 tahun ke depan, ia mempertanyakan, sejauh mana rancang bangun gedung itu bersahabat dengan lingkungan.

"Ini soal konsep green building. Pernahkah dipresentasikan berapa operational cost untuk pemeliharaan gedung seluas 160.000 meter persegi? Apakah gedung ini memiliki konsep hemat energi? Untuk jangka panjang ini crucial. Lagi-lagi ini masalah transparansi," katanya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
    Video rekomendasi
    Video lainnya


    Terkini Lainnya

    Sengketa Pileg di Papua Tengah, MK Soroti KPU Tak Bawa Bukti Hasil Noken

    Sengketa Pileg di Papua Tengah, MK Soroti KPU Tak Bawa Bukti Hasil Noken

    Nasional
    Dilema Prabowo Membawa Orang 'Toxic'

    Dilema Prabowo Membawa Orang "Toxic"

    Nasional
    Gibran Ingin Konsultasi soal Kabinet ke Megawati, Pengamat: Harus Koordinasi dengan Prabowo

    Gibran Ingin Konsultasi soal Kabinet ke Megawati, Pengamat: Harus Koordinasi dengan Prabowo

    Nasional
    Soal Kabinet Prabowo-Gibran, Pengamat Ingatkan Bukan Sekadar Bagi-bagi Kekuasaan

    Soal Kabinet Prabowo-Gibran, Pengamat Ingatkan Bukan Sekadar Bagi-bagi Kekuasaan

    Nasional
    Sidang Perdana Praperadilan Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor Digelar Hari Ini

    Sidang Perdana Praperadilan Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor Digelar Hari Ini

    Nasional
    Menakar Siapa Orang 'Toxic' yang Dimaksud Luhut, Lebih Relevan ke Kubu 01?

    Menakar Siapa Orang "Toxic" yang Dimaksud Luhut, Lebih Relevan ke Kubu 01?

    Nasional
    Niat Gibran Ingin Konsultasi dengan Megawati soal Kabinet Dimentahkan PDI-P

    Niat Gibran Ingin Konsultasi dengan Megawati soal Kabinet Dimentahkan PDI-P

    Nasional
    SBY Doakan dan Dukung Prabowo Sukses Jaga Keutuhan NKRI sampai Tegakkan Keadilan

    SBY Doakan dan Dukung Prabowo Sukses Jaga Keutuhan NKRI sampai Tegakkan Keadilan

    Nasional
    'Presidential Club', 'Cancel Culture', dan Pengalaman Global

    "Presidential Club", "Cancel Culture", dan Pengalaman Global

    Nasional
    Hari Ini, Hakim Agung Gazalba Saleh Mulai Diadili dalam Kasus Gratifikasi dan TPPU

    Hari Ini, Hakim Agung Gazalba Saleh Mulai Diadili dalam Kasus Gratifikasi dan TPPU

    Nasional
    Respons Partai Pendukung Prabowo Usai Luhut Pesan Tak Bawa Orang 'Toxic' ke Dalam Pemerintahan

    Respons Partai Pendukung Prabowo Usai Luhut Pesan Tak Bawa Orang "Toxic" ke Dalam Pemerintahan

    Nasional
    Bongkar Dugaan Pemerasan oleh SYL, KPK Hadirkan Pejabat Rumah Tangga Kementan

    Bongkar Dugaan Pemerasan oleh SYL, KPK Hadirkan Pejabat Rumah Tangga Kementan

    Nasional
    Soal Maju Pilkada DKI 2024, Anies: Semua Panggilan Tugas Selalu Dipertimbangkan Serius

    Soal Maju Pilkada DKI 2024, Anies: Semua Panggilan Tugas Selalu Dipertimbangkan Serius

    Nasional
    Kloter Pertama Jemaah Haji Indonesia Dijadwalkan Berangkat 12 Mei 2024

    Kloter Pertama Jemaah Haji Indonesia Dijadwalkan Berangkat 12 Mei 2024

    Nasional
    Saat Jokowi Sebut Tak Masalah Minta Saran Terkait Kabinet Prabowo-Gibran...

    Saat Jokowi Sebut Tak Masalah Minta Saran Terkait Kabinet Prabowo-Gibran...

    Nasional
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    komentar di artikel lainnya
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Close Ads
    Bagikan artikel ini melalui
    Oke
    Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com