Kaji Ulang Gedung Baru DPR

Jakarta, Kompas - Pemerintah tidak bisa mencegah pembangunan gedung baru DPR senilai Rp 1,6 triliun. Pemerintah hanya meminta Sekretaris Jenderal DPR mengingatkan agar pembangunan gedung itu lebih efisien, efektif, dan tidak mewah. Namun, sejumlah kalangan di DPR justru meminta agar pembangunan gedung baru itu dikaji ulang.

”Saya tidak mendalami masalah itu dan tidak ikut campur dalam persoalan itu lebih jauh, tetapi kami bisa melalui Sekjen DPR sebagai unsur pemerintah untuk mengingatkan masalah- masalah itu,” ujar Menteri Koordinator Perekonomian Hatta Rajasa saat ditanya seusai menghadiri rapat di Istana Wakil Presiden, Jakarta, Kamis (2/9).

Menurut Hatta, upaya pemerintah mengingatkan melalui Sekjen DPR diyakininya akan berhasil. ”Sebab, DPR juga saya kira tidak akan senang dengan sesuatu yang tidak banyak memberikan manfaat bagi rakyat itu,” katanya menambahkan.

Pertimbangan lebih efisien itu terutama soal peruntukan ruang di gedung baru tersebut. Sebut saja mengganti ruang rekreasi dan spa atau ruang-ruang yang tidak bermanfaat dengan mengubah menjadi ruang yang bermanfaat, seperti ruang perpustakaan yang representatif ataupun ruang presentasi produk-produk perundang-undangan yang sudah dihasilkan DPR, serta ruang bagi penyambutan tamu-tamu negara asing yang berkunjung ke DPR.

Namun, Hatta mengaku bisa membaca suasana internal DPR, yang kini terjadi perdebatan antara pro dan kontra. ”Selain fraksi kami, Partai Amanat Nasional yang mengkritik, Wakil Ketua DPR Pramono Anung pun ikut mengkritik karena pembangunan gedung DPR itu dinilai terlalu mewah,” ujar Hatta.

Ditanya mengapa saat pembahasan APBN di DPR, wakil pemerintah tidak menolak usulan pembangunan gedung baru DPR yang sangat mewah itu, Hatta mengaku, pemerintah tentu tidak terlalu merinci melihat usulan pembangunan gedung baru DPR tersebut.

”Ya, tentu, karena pemerintah tidak melihat rancangan dan lain-lainnya waktu itu. Sebab, itu, kan kewenangan DPR. Akan tetapi, kami akan bicarakan dengan Sekjen DPR,” ujar Hatta.

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, seperti disampaikan Juru Bicara Kepresidenan Julian Aldrin Pasha, Kamis, belum menyatakan sikap. ”Belum ada arahan langsung dari Presiden terkait itu,” ujar Julian.

Menteri Keuangan Agus Martowardojo yang ditanya pers seusai mengikuti sidang kabinet paripurna di Kantor Presiden, juga mengaku belum bisa mengomentari masalah pembangunan gedung DPR itu. ”Saya, kan, baru, saya masih pelajari dan mengkajinya dulu,” ujarnya.

Sebaliknya di tubuh DPR, penolakan terhadap rencana pembangunan gedung baru itu malah menguat. ”Terus terang saya malu dengan rencana pembangunan gedung baru. Apalagi pembangunan gedung dilakukan di tengah-tengah situasi masyarakat yang masih seperti ini,” kata anggota Fraksi Partai Amanat Nasional, Teguh Juwarno, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis. Ia meminta pimpinan DPR dan Badan Urusan Rumah Tangga (BURT) mengkaji ulang rencana pembangunan gedung berlantai 36 tersebut.

Menurut dia, Gedung Nusantara I yang saat ini menjadi ruang anggota DPR masih memadai. Sebagian besar kegiatan anggota DPR juga dilakukan di ruang komisi, yang kebanyakan berada di luar Gedung Nusantara I.

Pendapat senada diungkapkan anggota Fraksi Partai Golkar, Siswono Yudo Husodo. Meski kelebihan kapasitas, sebenarnya kondisi Gedung Nusantara I masih cukup bagus. ”Kekhawatiran akan kondisi gedung lama jika terjadi gempa terlalu didramatisir. Gedung itu masih bagus,” tuturnya. Menurut Siswono, seluruh bangunan di Jakarta dirancang agar tahan terhadap gempa besar. ”Jadi, kalaupun ada gempa sampai 7 skala Richter, tetap aman,” ujarnya.

Soal kelebihan kapasitas, lanjut Siswono, akan lebih baik jika BURT merancang bangunan tambahan di Gedung Nusantara I. Mantan Menteri Perumahan Rakyat itu memperkirakan, bangunan tambahan itu hanya butuh dana sekitar Rp 400 miliar.

Kondisi gedung yang baik juga dinyatakan Sekretaris Jenderal Partai Damai Sejahtera (PDS) Sahat Sinaga. Rakyat bukan mengeluhkan kualitas gedung, tetapi justru kualitas kinerja dan keputusan yang dihasilkan anggota DPR.

Karena itu, Ketua Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Tjahjo Kumolo meminta rencana pembangunan gedung baru itu dikaji ulang. DPR memiliki hak anggaran sehingga tidak tertutup kemungkinan pengajuan anggaran pembangunan gedung dibatalkan. ”DPR punya hak budget. Menghapus anggaran itu sah-sah saja. Bukan hanya anggaran DPR, tapi anggaran pemerintah juga,” katanya.

Terkait rencana pembangunan gedung baru itu, Sekretaris Jenderal Partai Gerindra Ahmad Muzani menuturkan, partainya akan meminta penjelasan kadernya, yaitu Pius Lustrilanang, Wakil Ketua Badan Urusan Rumah Tangga. Sebelumnya, Pius mengatakan siap menjadi tumbal terkait rencana pembangunan gedung baru DPR. Ia mengatakan, rencana itu tak datang tiba-tiba, melainkan sudah masuk dalam rencana strategis DPR.

”Apakah rencana strategis DPR memang menyebutkan gedung baru harus semewah yang sekarang direncanakan? Desain sekarang kurang pas dan terlalu berlebihan,” tutur Muzani.

Maka, rencana pembangunan gedung baru itu, kata Ketua Umum PDS Denny Tewu, adalah tindakan menyakiti hati rakyat. ”Wakil rakyat berpesta di atas penderitaan rakyat yang sedang melarat, politisi tanpa hati,” ujarnya seraya menyebutkan kondisi rakyat yang terbelit kemiskinan.

Marzuki membantah

Namun, di tengah penolakan ramai-ramai oleh anggota DPR itu, Ketua DPR sekaligus Ketua BURT DPR Marzuki Alie malah membantah ada anggota DPR, khususnya pimpinan DPR, yang menolak rencana pembangunan gedung tersebut. Bahkan, ia menuding ada pihak yang ingin melemahkan DPR dengan berusaha menggagalkan rencana pembangunan gedung tersebut.

”Kalau ada anggota DPR yang menolak, itu atas nama siapa? Kalau ada yang mencari panggung untuk bicara, silakan saja,” ujar Marzuki.

Ia menambahkan, BURT sudah membicarakan rencana pembangunan gedung baru DPR tersebut, bahkan sudah dibicarakan dengan MPR dan DPD. Untuk itu, Marzuki menegaskan, rencana pembangunan gedung baru untuk DPR tidak dapat dihentikan. Sebab, panitia kerja pembangunan juga sudah bekerja. (NTA/HAR/DAY/NWO/TRA)