Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Pertimbangkan Dua Juta TKI di Malaysia

Kompas.com - 01/09/2010, 22:48 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com — Presiden Susilo Bambang Yudhoyono meminta seluruh masyarakat agar melihat perkembangan hubungan antara Indonesia dan Malaysia dari berbagai aspek. Salah satu aspek yang harus dilihat adalah keberadaan 2 juta tenaga kerja Indonesia yang bekerja di Malaysia.

"Ini jumlah tenaga kerja Indonesia yang terbesar di luar negeri. Tentu tenaga kerja membawa keuntungan bersama, baik Indonesia dan Malaysia," kata Presiden saat menyampaikan sikap terkait hubungan Indonesia-Malaysia di Markas Besar TNI di Cilangkap, Jakarta, Rabu (1/9/2010).

Selain itu, Presiden mengatakan, ada 13.000 pelajar dan mahasiswa Indonesia yang belajar di Malaysia dan 6.000 pelajar Malaysia yang belajar di Indonesia. Selain itu, jumlah wisatawan asal Malaysia adalah ketiga terbesar dengan jumlah 1,18 juta orang dari total 6,3 juta wisatawan.

"Investasi Malaysia di Indonesia dalam lima tahun terakhir mencapai 285 proyek dengan nilai Rp 1,2 miliar dollar AS. Investasi Indonesia di Malaysia mencapai 534 juta dollar AS. Perdagangan kedua negara mencapai 11,4 miliar dollar AS tahun 2009. Ini tunjukkan hubungan ekonomi kedua negara sangat kuat," kata Presiden.

"Indonesia dan Malaysia punya hubungan sejarah, budaya, dan kekerabatan yang sangat erat dan sudah terjalin ratusan tahun. Kita miliki tanggung jawab sejarah untuk memelihara dan melanjutkan tali persaudaraan ini," tambahnya.

"Hubungan Indonesia dan Malaysia adalah pilar penting dalam keluarga besar ASEAN. ASEAN bisa tumbuh pesat dalam empat dekade ini antara lain karena kokohnya fondasi hubungan bilateral Indonesia dan Malaysia. Namun, hubungan ini sangat kompleks dan tidak bebas dari masalah. Ada dalil diplomasi bahwa semakin dekat dan erat maka semakin banyak masalah yang dihadapi," ucap Presiden.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
    Video rekomendasi
    Video lainnya


    Terkini Lainnya

    Polemik Kenaikan UKT Terus Jadi Sorotan, Fahira Idris: Pendidikan Tinggi Seharusnya Inklusif

    Polemik Kenaikan UKT Terus Jadi Sorotan, Fahira Idris: Pendidikan Tinggi Seharusnya Inklusif

    Nasional
    Menteri ESDM Soal Revisi PP Minerba: Semua K/L Sudah Siap, Tinggal dari Istana

    Menteri ESDM Soal Revisi PP Minerba: Semua K/L Sudah Siap, Tinggal dari Istana

    Nasional
    RUU Kementerian Negara Disetujui Jadi Usul Inisiatif DPR, Bakal Segera Dikirim Ke Presiden

    RUU Kementerian Negara Disetujui Jadi Usul Inisiatif DPR, Bakal Segera Dikirim Ke Presiden

    Nasional
    Menolak Diusung pada Pilkada DKI dan Jabar, Dede Yusuf: Bukan Opsi yang Menguntungkan

    Menolak Diusung pada Pilkada DKI dan Jabar, Dede Yusuf: Bukan Opsi yang Menguntungkan

    Nasional
    DPR Bakal Panggil Mendikbud Nadiem Buntut Biaya UKT Mahasiswa Meroket sampai 500 Persen

    DPR Bakal Panggil Mendikbud Nadiem Buntut Biaya UKT Mahasiswa Meroket sampai 500 Persen

    Nasional
    Pasal dalam UU Kementerian Negara yang Direvisi: Jumlah Menteri hingga Pengertian Wakil Menteri

    Pasal dalam UU Kementerian Negara yang Direvisi: Jumlah Menteri hingga Pengertian Wakil Menteri

    Nasional
    Jokowi Disebut Tak Perlu Terlibat di Pemerintahan Mendatang, Beri Kedaulatan Penuh pada Presiden Terpilih

    Jokowi Disebut Tak Perlu Terlibat di Pemerintahan Mendatang, Beri Kedaulatan Penuh pada Presiden Terpilih

    Nasional
    Kekayaan Miliaran Rupiah Indira Chunda, Anak SYL yang Biaya Kecantikannya Ditanggung Negara

    Kekayaan Miliaran Rupiah Indira Chunda, Anak SYL yang Biaya Kecantikannya Ditanggung Negara

    Nasional
    LPSK dan Kemenkumham Bakal Sediakan Rutan Khusus 'Justice Collaborator'

    LPSK dan Kemenkumham Bakal Sediakan Rutan Khusus "Justice Collaborator"

    Nasional
    Alasan Dirut Pertamina Karen Agustiawan Hadirkan JK sebagai Saksi Meringankan

    Alasan Dirut Pertamina Karen Agustiawan Hadirkan JK sebagai Saksi Meringankan

    Nasional
    Dewas KPK Tolak Ahli yang Dihadirkan Nurul Ghufron karena Dinilai Tidak Relevan

    Dewas KPK Tolak Ahli yang Dihadirkan Nurul Ghufron karena Dinilai Tidak Relevan

    Nasional
    Mengadu ke DPR gara-gara UKT Naik 500 Persen, Mahasiswa Unsoed: Bagaimana Kita Tidak Marah?

    Mengadu ke DPR gara-gara UKT Naik 500 Persen, Mahasiswa Unsoed: Bagaimana Kita Tidak Marah?

    Nasional
    Soal Revisi UU MK, Hamdan Zoelva: Hakim Konstitusi Jadi Sangat Tergantung Lembaga Pengusulnya

    Soal Revisi UU MK, Hamdan Zoelva: Hakim Konstitusi Jadi Sangat Tergantung Lembaga Pengusulnya

    Nasional
    Cecar Sekjen DPR, KPK Duga Ada Vendor Terima Keuntungan dari Perbuatan Melawan Hukum

    Cecar Sekjen DPR, KPK Duga Ada Vendor Terima Keuntungan dari Perbuatan Melawan Hukum

    Nasional
    Nurul Ghufron Sebut Komunikasi dengan Eks Anak Buah SYL Tak Terkait Kasus Korupsi

    Nurul Ghufron Sebut Komunikasi dengan Eks Anak Buah SYL Tak Terkait Kasus Korupsi

    Nasional
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    komentar di artikel lainnya
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Close Ads
    Bagikan artikel ini melalui
    Oke
    Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com