RI Harus Percaya Diri Hadapi Malaysia

Turut hadir dalam rapat koordinasi itu Menteri Luar Negeri Marty Natalegawa, Menteri KKP Fadel Muhammad, Panglima TNI Jenderal (TNI) Djoko Santoso, Kepala Staf TNI Angkatan Laut (KSAL) Laksamana (TNI) Agus Suhartono, dan Kepala Pelaksana Harian Bakorkamla Laksamana Madya (TNI) Y Didik Heru Purnomo.

”Dalam berpatroli, koordinasi antarinstansi harus selalu dilakukan. Setidaknya sekadar untuk saling berbagi informasi. Jangan sampai terjadi setiap instansi berjalan sendiri-sendiri atau malah mengerjakan hal sama di satu area dan dalam waktu yang bersamaan. Bakorkamla sudah membuat prosedur baku soal itu. Namun, sayang, dalam pelaksanaannya di lapangan kerap tidak sesuai,” ujar Djoko.

Penyesalan senada juga dilontarkan Direktur Jenderal Hukum dan Perjanjian Internasional Kementerian Luar Negeri Havaz Oegroseno saat mendampingi Marty Natalegawa menghadiri rapat dengar pendapat Kementerian Luar Negeri dan Komisi I. Dia menyinggung, seharusnya para petugas di lapangan bisa lebih menaati prosedur standar operasi yang berlaku.

”Mekanisme koordinasi, kan, sudah disusun dan ditetapkan Bakorkamla. Jadi, kalau mau berpatroli, seharusnya saling memberi tahu. Lagi pula, kalau katanya mereka sudah menjalankan prosedur standar, bagaimana bisa itu peralatan GPS tidak bisa dipakai karena baterainya habis? Mbok ya, sebelum patroli beli baterai dahululah atau ya pakai saja GPS yang ada di pesawat telepon seluler. Hampir semua ponsel teknologi sekarang kan ada (fitur) GPS-nya,” sindir Havaz.

Havaz menambahkan, saat penangkapan para nelayan Malaysia, para petugas KKP juga melakukan kesalahan prosedural yang tak kalah fatal. Mereka memindahkan tujuh dari total sembilan orang nelayan Malaysia ke atas dek kapal patroli Dolphin 015, yang ketika itu hanya diawaki dua petugas KKP, sementara tiga petugas lainnya naik ke lima kapal nelayan, yang rencananya akan mereka sita dan bawa ke Batam.

”Menurut prosedur, tidak boleh terjadi di satu tempat jumlah aparat yang menangkap kalah banyak dengan jumlah orang yang mereka tangkap. Kalau seperti itu, namanya membahayakan diri sendiri. Seharusnya mereka paham prosedur standar seperti itu. Tambah lagi, kalau memang saat kejadian mereka merasa yakin benar, ya hadapi saja itu patroli PMDM. Jangan malah lari meninggalkan teman-temannya digelandang ke Malaysia,” ujar Havaz menyesalkan.

Meski begitu, ibarat pepatah, nasi sudah menjadi bubur. Ketiga aparat KKP walhasil memang digelandang dan ditangkap pihak Malaysia serta terpaksa mengalami perlakuan yang tidak mengenakkan, yang kemudian memicu kemarahan publik di Indonesia. Tiga kesalahan Malaysia

Lebih lanjut, seperti disampaikan Menlu Marty dalam sejumlah kesempatan, Malaysia tercatat melakukan tiga kesalahan dalam insiden yang terjadi hanya empat hari menjelang peringatan hari kemerdekaan RI itu. Kesalahan pertama dan kedua, masuknya nelayan Malaysia dan patroli PMDM ke wilayah perairan yang diklaim Indonesia, sementara kesalahan ketiga adalah penangkapan terhadap tiga petugas KKP Indonesia oleh patroli PMDM serta kemungkinan terjadinya tindak kekerasan terhadap mereka, baik saat ditangkap maupun ketika ditahan di penjara kepolisian Malaysia.

Pemerintah dari hasil rapat koordinasi Kementerian Bidang Polkam mengeluarkan tiga rekomendasi agar peristiwa serupa tidak kembali terulang di masa mendatang. Ketiga rekomendasi itu adalah peningkatan koordinasi pengawasan dan keamanan laut oleh seluruh pemangku kepentingan, mulai dari TNI AL, Polairud, KKP, Bea dan Cukai, KPLP, dan Bakorkamla.

Selain itu juga diupayakan peningkatan pemahaman yang lebih mendalam tentang daerah operasi perbatasan, terutama untuk daerah yang masih dalam proses sengketa ataupun perundingan, sampai ke tingkat aparat dan petugas di lapangan.