Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Ancaman 'Travel Advisory' Provokatif

Kompas.com - 26/08/2010, 14:53 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com — Sekretaris Fraksi Partai Demokrat Saan Mustopa menilai ancaman pemberlakuan travel advisory bagi warga Malaysia yang akan berkunjung ke Indonesia sebagai sikap Malaysia yang berlebihan dan bernuansa provokatif.

"Tindakan itu sangat berlebihan. Kita berharap Malaysia tidak melakukan tindakan provokatif," Sekretaris Fraksi Partai Demokrat Saan Mustopa kepada wartawan di Gedung DPR RI Senayan, Jakarta, Kamis (26/8/2010).

Menurut Saan, Malaysia sebaiknya tidak melakukan tindakan provokasi terkait dengan memburuknya hubungan kedua negara setelah insiden pelanggaran wilayah perbatasan yang dilakukan oleh polisi Diraja Malaysia, 14 Agustus.

Sebelumnya, Menlu Malaysia Anifah Aman menyatakan, jika perlu akan mengeluarkan travel advisory terkait dengan kian maraknya aksi demo yang dilakukan masyarakat Indonesia terhadap kedutaan maupun konsulat negara itu. Anifah memperingatkan, pihak Malaysia tidak akan menoleransi lebih lama lagi jika aksi terus berlangsung.

Saan menjelaskan, penyelesaian diplomatik atas insiden tersebut harus dikedepankan agar keadaan tidak semakin memburuk. Akan tetapi, kata dia, Malaysia juga harus menghormati kedaulatan wilayah Indonesia dengan tidak memancing-mancing ketegangan di kawasan Tanjung Berikat, Pulau Bintan, di Provinsi Kepulauan Riau tersebut.

Ketika ditanya tindakan yang harus diambil Pemerintah Indonesia, Saan mendesak Kementerian Luar Negeri bertindak lebih tegas dari apa yang telah dilakukan saat ini.

Sementara itu, anggota Komisi VI DPR Sutan Batoeghana menyatakan tidak setuju kalau masyarakat Indonesia langsung mengancam untuk perang dengan Malaysia. Menurut dia, terlalu berlebihan kalau ada unsur masyarakat yang menuntut pemerintah untuk menyatakan perang dengan negara tetangga itu.

Batoeghana menyatakan, masih banyak pilihan lain selain perang yang bisa dilakukan, termasuk dengan meningkatkan diplomasi ke arah yang lebih tegas. "Jangan sedikit-sedikit perang. Tidak semudah itu untuk mengambil keputusan perang," katanya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
    Video rekomendasi
    Video lainnya


    Terkini Lainnya

    Diminta Mundur oleh TKN, Berikut 6 Menteri PDI-P di Periode Kedua Jokowi

    Diminta Mundur oleh TKN, Berikut 6 Menteri PDI-P di Periode Kedua Jokowi

    Nasional
    Nasdem Tunggu Jawaban Anies Soal Tawaran Jadi Cagub DKI

    Nasdem Tunggu Jawaban Anies Soal Tawaran Jadi Cagub DKI

    Nasional
    Minimalisasi Risiko Bencana Alam, DMC Dompet Dhuafa dan BNPB Tanam 1.220 Bibit Pohon di Bandung Barat

    Minimalisasi Risiko Bencana Alam, DMC Dompet Dhuafa dan BNPB Tanam 1.220 Bibit Pohon di Bandung Barat

    Nasional
    Syaikhu Sebut Koalisi atau Oposisi Itu Kewenangan Majelis Syuro PKS

    Syaikhu Sebut Koalisi atau Oposisi Itu Kewenangan Majelis Syuro PKS

    Nasional
    Jokowi Tak Lagi Dianggap Kader, PDI-P: Loyalitas Sangat Penting

    Jokowi Tak Lagi Dianggap Kader, PDI-P: Loyalitas Sangat Penting

    Nasional
    PPP Buka Peluang Usung Sandiaga Jadi Cagub DKI

    PPP Buka Peluang Usung Sandiaga Jadi Cagub DKI

    Nasional
    Soal Jokowi dan PDI-P, Joman: Jangan karena Beda Pilihan, lalu Dianggap Berkhianat

    Soal Jokowi dan PDI-P, Joman: Jangan karena Beda Pilihan, lalu Dianggap Berkhianat

    Nasional
    Surya Paloh Buka Peluang Nasdem Usung Anies pada Pilkada DKI

    Surya Paloh Buka Peluang Nasdem Usung Anies pada Pilkada DKI

    Nasional
    Dukung Prabowo-Gibran, Surya Paloh Sebut Nasdem Belum Dapat Tawaran Menteri

    Dukung Prabowo-Gibran, Surya Paloh Sebut Nasdem Belum Dapat Tawaran Menteri

    Nasional
    PKS: Pak Anies Sudah Jadi Tokoh Nasional, Kasih Kesempatan Beliau Mengantarkan Kader Kami Jadi Gubernur DKI

    PKS: Pak Anies Sudah Jadi Tokoh Nasional, Kasih Kesempatan Beliau Mengantarkan Kader Kami Jadi Gubernur DKI

    Nasional
    Soal Bertemu Prabowo, Sekjen PKS: Tunggu Saja, Nanti Juga Kebagian

    Soal Bertemu Prabowo, Sekjen PKS: Tunggu Saja, Nanti Juga Kebagian

    Nasional
    Prabowo Absen dalam Acara Halalbihalal PKS

    Prabowo Absen dalam Acara Halalbihalal PKS

    Nasional
    Joman: Jokowi Dukung Prabowo karena Ingin Penuhi Perjanjian Batu Tulis yang Tak Dibayar Megawati

    Joman: Jokowi Dukung Prabowo karena Ingin Penuhi Perjanjian Batu Tulis yang Tak Dibayar Megawati

    Nasional
    Langkah Mahfud Membersamai Masyarakat Sipil

    Langkah Mahfud Membersamai Masyarakat Sipil

    Nasional
    5 Smelter Terkait Kasus Korupsi Timah yang Disita Kejagung Akan Tetap Beroperasi

    5 Smelter Terkait Kasus Korupsi Timah yang Disita Kejagung Akan Tetap Beroperasi

    Nasional
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    komentar di artikel lainnya
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Close Ads
    Bagikan artikel ini melalui
    Oke
    Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com