Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Antara Ba'asyir, AS, dan Syariat Islam

Kompas.com - 10/08/2010, 08:05 WIB

KOMPAS.com — Musuh utama Ustaz Abu Bakar Ba'asyir di dunia ini bukanlah Pemerintah Indonesia—siapa pun presidennya—melainkan Pemerintah Amerika Serikat (AS). Setiap kali beperkara dengan aparat penegak hukum, Abu Bakar Ba'asyir selalu menuding AS-lah dalang perkara tersebut. Demikian pula saat ditangkap kembali oleh tim Densus 88 Antiteror di Banjar Patroman, Ciamis, Jawa Barat, Senin (9/8/2010) pagi, dia langsung menuding AS berada di balik penangkapannya.  

Hal tersebut ditegaskan Ba'asyir dalam surat yang dibacakan Dewan Pembina Tim Pembela Muslim (TPM), Mahendra Datta, di Mabes Polri, Jakarta, Senin. "Dengan izin Allah saya menolak dengan tegas tentang penangkapan saya juga pemeriksaan karena saya yakin penangkapan dan pemeriksaan tidak lebih dari komoditas politik untuk menyenangkan musuh-musuh Islam (Amerika, Israel, serta segala antek-anteknya di Indonesia)."

Ada apa dengan AS? Mengapa AS terus berusaha agar Ustaz Abu—panggilan akrab Abu Bakar Ba'asyir—ditangkap dan diadili? "Amerika sebenarnya takut dengan dakwah saya yang dianggap Islam garis keras. Mereka takut syariat Islam," tegasnya ketika diwawancara di Pondok Pesantren Al Mukmin Ngruki, Cemani, Sukoharjo, beberapa waktu lalu.

Padahal, menurut Ustaz Abu, syariat Islam merupakan sistem hukum yang paling modern. Memang tampak kejam, tetapi paling modern, katanya. Dia mencontohkan, jika ada seorang pencuri yang  ternyata mencuri karena kelaparan atau kemiskinan—karena terpaksa—maka dia tidak dihukum. "Tetapi jika mencuri karena memang moral yang bisa membawa kerusakan umat, maka harus dihukum. Hukumannya keras, tetapi dampaknya memuaskan," tegas Ustaz Abu.

Mengenai stempel bahwa dirinya merupakan tokoh Islam garis keras, Ustaz Abu mengakui hal tersebut. Namun, tegasnya, keras bukan dalam artis fisik, tapi keras memegang teguh syariat, keras memegang prinsip. "Jadi, kalau sudah menyangkut soal syariat, enggak mau kompromi. Karena, (kalau kompromi) itu batil," tandas mantan Amir (Ketua) Majelis Mujahidin Indonesia (MMI) yang sekarang memimpin Jamaah Ansharut Tauhid (JAT) ini.

Dia pun menjelaskan bahwa yang dimaksudkan garis keras adalah pihaknya mengajukan sesuatu yang tidak bisa ditawar, yang harus dilaksanakan, yaitu syariat Islam, namun pelaksanaannya menurut kemampuan. "Tapi enggak boleh ditawar. Umpamanya sudah mampu (menjalankan), lalu masih ditawar lagi, ndak boleh. Kalau sudah mampu, ya harus dilaksanakan. Itu yang dinilai keras," papar Ustaz Abu.

Menurut Ustaz Abu, sebenarnya hanya itu persoalannya. "Jadi, itu yang dianggap (Islam garis) keras. Maksud mereka yang menuduh ormas-ormas (seperti pimpinan Ustaz Abu) itu keras karena mereka mempunyai kecondongan lunak dalam persoalan syariat," ucapnya.

Dia menambahkan, kalau lunak dalam soal fisik—apalagi dalam persoalan dunia—boleh lunak. Tetapi jika menyangkut syariat, tak boleh lunak. "Misalnya ada orang kafir mengganggu dunia kita, kita bela diri. Kalau mau memaafkan, baik. Tapi, kalau sudah  mengganggu syariat, tidak bisa kita bersikap lunak. Sebab, syariat itu  kebutuhan pokok umat," tandas Ustaz Abu. (Junianto)

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
    Video rekomendasi
    Video lainnya


    Terkini Lainnya

    Pengamat Usul Anggota BPK Diseleksi Panitia Independen Agar Tak Dimanfaatkan Parpol

    Pengamat Usul Anggota BPK Diseleksi Panitia Independen Agar Tak Dimanfaatkan Parpol

    Nasional
    KPU Tak Masalah Caleg Terpilih Dilantik Belakangan Usai Kalah Pilkada

    KPU Tak Masalah Caleg Terpilih Dilantik Belakangan Usai Kalah Pilkada

    Nasional
    Zulhas: Katanya PAN Cuma Bisa Joget-joget, Eh Capres yang Menang Bisa Joget

    Zulhas: Katanya PAN Cuma Bisa Joget-joget, Eh Capres yang Menang Bisa Joget

    Nasional
    Prabowo Bilang Ada Partai Klaim Sosok Bung Karno, Budiman Sudjatmiko: Bukan Diskreditkan PDI-P

    Prabowo Bilang Ada Partai Klaim Sosok Bung Karno, Budiman Sudjatmiko: Bukan Diskreditkan PDI-P

    Nasional
    Ketua KPU: Caleg Terpilih Tak Perlu Mundur jika Maju Pilkada 2024

    Ketua KPU: Caleg Terpilih Tak Perlu Mundur jika Maju Pilkada 2024

    Nasional
    Zulhas dan Elite PAN Temui Jokowi di Istana, Mengaku Tak Bahas Kursi Kabinet

    Zulhas dan Elite PAN Temui Jokowi di Istana, Mengaku Tak Bahas Kursi Kabinet

    Nasional
    Demokrat Tak Khawatir Jatah Kursi Menteri, Sebut Prabowo Kerap Diskusi dengan SBY

    Demokrat Tak Khawatir Jatah Kursi Menteri, Sebut Prabowo Kerap Diskusi dengan SBY

    Nasional
    PAN Lempar Kode soal Jatah Menteri, Demokrat: Prabowo yang Punya Hak Prerogatif

    PAN Lempar Kode soal Jatah Menteri, Demokrat: Prabowo yang Punya Hak Prerogatif

    Nasional
    Zulhas Bawa 38 DPW PAN Temui Jokowi: Orang Daerah Belum Pernah ke Istana, Pengen Foto

    Zulhas Bawa 38 DPW PAN Temui Jokowi: Orang Daerah Belum Pernah ke Istana, Pengen Foto

    Nasional
    Golkar, PAN dan Demokrat Sepakat Koalisi di Pilkada Kabupaten Bogor

    Golkar, PAN dan Demokrat Sepakat Koalisi di Pilkada Kabupaten Bogor

    Nasional
    Ajakan Kerja Sama Prabowo Disebut Buat Membangun Kesepahaman

    Ajakan Kerja Sama Prabowo Disebut Buat Membangun Kesepahaman

    Nasional
    Kubu Prabowo Ungkap Dirangkul Tak Berarti Masuk Kabinet

    Kubu Prabowo Ungkap Dirangkul Tak Berarti Masuk Kabinet

    Nasional
    Pusat Penerbangan TNI AL Akan Pindahkan 6 Pesawat ke Tanjung Pinang, Termasuk Heli Anti-kapal Selam

    Pusat Penerbangan TNI AL Akan Pindahkan 6 Pesawat ke Tanjung Pinang, Termasuk Heli Anti-kapal Selam

    Nasional
    Duet Khofifah-Emil Dardak di Pilkada Jatim Baru Disetujui Demokrat, Gerindra-Golkar-PAN Belum

    Duet Khofifah-Emil Dardak di Pilkada Jatim Baru Disetujui Demokrat, Gerindra-Golkar-PAN Belum

    Nasional
    Panglima TNI Kunjungi Markas Pasukan Khusus AD Australia di Perth

    Panglima TNI Kunjungi Markas Pasukan Khusus AD Australia di Perth

    Nasional
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    komentar di artikel lainnya
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Close Ads
    Bagikan artikel ini melalui
    Oke
    Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com