JAKARTA, KOMPAS.com - Kerja Satgas Pemberantasan Mafia Hukum dinilai hanya sebagai bagian dari politik pencitraan Presiden SBY. Pasalnya, hingga triwulan kedua kinerja mereka, tak ada kinerja yang begitu berarti.
Menurut Wakil Koordinator ICW, Emerson Yuntho sejak awal sudah terdapat masalah dasar dalam pembentukan Satgas. Mengapa? Menurut Emerson, sebelum membentuk Satgas, seharusnya Presiden bisa menagih ketegasan kepada Kapolri dan Jaksa Agung ketika institusinya diduga memiliki banyak praktik mafia hukum. Namun, Presiden tak kunjung tegas. Padahal, lanjutnya, keberhasilan pemberantasan mafia hukum bergantung pada kepemimpinan.
"Jadi, Satgas itu kalau enggak soal pencitraan ya hanya sebagai pemadam kebakaran saja," ungkapnya di diskusi mingguan Polemik di Warung Daun Cikini, Sabtu (7/8/2010).
Anggota Komisi III DPR RI Martin Hutabarat juga menegaskan hal serupa. Menurut Martin, Satgas hanya terkesan pada politik pencitraan saja karena Satgas ada tapi peranannya tidak seperti yang diharapkan masyarakat. Pembentukannya dinilai sebagai kebijakan setengah hati."Seharusnya, begitu ada Satgas, mafia hukum langsung takut dan bisa dibongkar habis, ternyata setelah ada Satgas, masih jauh dari harapan," tegasnya.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.