Aspirasi, "Dana" ke "Rumah"

W RIAWAN TJANDRA*

KOMPAS.com — Setelah usulan dana aspirasi sebesar Rp 15 miliar per anggota ditolak oleh pemerintah dan masyarakat, kini muncul usulan baru dari Dewan Perwakilan Rakyat untuk menarik uang negara atas nama rumah aspirasi.

Bila usulan itu diterima, setiap anggota DPR akan menerima dana dari APBN 2011 mencapai Rp 374,9 juta. Angka fantastis itu muncul sebagai hasil kalkulasi dari Panja Rumah Aspirasi DPR yang didasarkan atas penghitungan yang mencakup sewa kantor, kesekretariatan, dan pertemuan dengan konstituen serta pemerintah daerah.

Berdasarkan perhitungan atas komponen-komponen itu, secara keseluruhan anggaran untuk rumah aspirasi bagi semua anggota DPR mencapai Rp 209,9 miliar.

Dalam teori demokrasi, hakikat kedudukan anggota DPR sebagai wakil rakyat adalah melaksanakan fungsi representatif, yang di dalamnya melekat kewajiban utama anggota DPR, yakni menyalurkan aspirasi rakyat. Berdasarkan fungsi representatif tersebut, diderivasi tiga fungsi pokok anggota DPR, yaitu fungsi legislasi, fungsi pengawasan, dan fungsi anggaran.

Belum efektif

Hingga saat ini, belum satu pun dari ketiga fungsi pokok anggota DPR tersebut dapat dilaksanakan secara efektif. Artinya, pelaksanaan ketiga fungsi pokok anggota DPR tersebut belum dapat digambarkan telah merepresentasikan dengan baik aspirasi rakyat.

Hingga saat ini, belum satu pun dari 55 rancangan undang-undang (RUU) yang menjadi prioritas pembahasan DPR pada tahun 2010 ini dapat diselesaikan oleh DPR. Padahal, DPR pada Desember 2009 telah menetapkan bahwa 247 RUU masuk dalam program legislasi nasional 2009-2014, dengan 55 RUU menjadi prioritas pada 2010.

Jumlah RUU prioritas DPR tahun 2010 ini sama dengan RUU prioritas DPR pada tahun 2005. Sebagai perbandingan pada tahun 2005, hanya 14 RUU prioritas yang tuntas dibahas oleh DPR periode tahun 2004-2009. Kelemahan manajemen legislasi DPR yang selalu berulang dari tahun ke tahun turut berpengaruh terhadap lemahnya kapasitas DPR dalam menuntaskan pembahasan prioritas RUU setiap tahun.

Diskursus etis-politis