YOGYAKARTA, KOMPAS.com — Pengamat sosial politik dari Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, Arie Sujito, menilai aksi "coretan" di atap Gedung DPR, yang dilakukan aktor Pong Harjatmo beberapa waktu lalu, merupakan gebrakan dari kalangan selebriti dalam menyampaikan keresahannya atas kinerja para wakil rakyat. "Coretan itu memang tamparan dari atas ’atap’. Selama ini suara dari banyak kritik pada parlemen tetapi tidak dipedulikan, bahkan demo dengan massa besar juga dikesampingkan, maka tindakan Pong itu jelas tamparan telak," kata Arie Sujito di Yogyakarta, Minggu (1/8/2010). Menurut dia, ini merupakan gebrakan dari kalangan selebriti. Artis yang selama ini dianggap tidak peduli dan cenderung hedonis kini justru tampil dengan gebrakan yang sangat mengena. "Seharusnya parlemen malu, itu pun jika masih menganggap tindakan Pong sebagai kritik sosial. Secara umum kasus itu menjadi petunjuk bahwa derajat kepercayaan pada wakil rakyat makin merosot," ucapnya. Ia mengataklan, rakyat selama ini cenderung frustrasi melihat kelakuan parlemen. Dengan demikian, orang-orang seperti Pong di kalangan artis harus diperbanyak dan menjadi gebrakan baru dalam kritik sosial yang dilakukan kalangan selebriti. "Jika selebriti bergerak, politik pencitraan elite politik, baik itu parlemen maupun eksekutif, akan diilawan dengan citra perlawanan artis," paparnya. Arie mengemukakan, ancaman Pong yang akan melanjutkan tindakan itu menarik dan bisa jadi akan menimpa Mahkamah Agung (MA), Kejaksaan, atau lembaga-lembaga strategis lainnya. "Dari sini semua perlu memaknai bahwa tindakan Pong adalah bagian ekspresi kejengkelan seorang warga negara dengan gaya ala artis pada para wakilnya," katanya menegaskan. Ia mengatakan, tulisan jujur, tegas, adil menunjukkan semangat gugatan bahwa DPR itu tidak jujur, tidak tegas, dan tidak adil. "Ini merupakan kritik mendasar parlemen agar mengubah dirinya menjadi jujur, adil, dan tegas," ujarnya. Melalui kritik itu, tentunya Pong berharap parelemen mampu mengubah diri sehingga mampu mengemban amanat rakyat. "Seharusnya parlemen tidak usah marah, tapi para anggota Dewan itu mestinya bersama-sama bertanya pada dirinya apakah dirinya sudah adil, tegas, dan jujur? Semua jawaban ada di kepala rakyat dan parlemen tentu tidak mampu mengelaknya," katanya.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.