Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Aduan Terbanyak ke KPI untuk 'Infotainment'

Kompas.com - 22/07/2010, 19:16 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com — Hampir sepertiga (32,18 persen) dari total pengaduan masyarakat ke Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) adalah pengaduan kepada tayangan infotainment. Jumlah tersebut mencakup sekitar 200 dari total 637 pengaduan hingga bulan Juni 2010.

Demikian disampaikan Ketua KPI Pusat Dadang Rahmat Hidayat pada Lokakarya Media Massa, Kamis (22/7/2010) di Lembaga Pers Dr Soetomo (LPDS), Jakarta. Dadang menyebutkan, kewenangan KPI-lah yang kemudian meneruskan aduan ini kepada stasiun televisi masing-masing yang menyiarkan hal yang diadukan masyarakat tersebut. "Ditanggapi atau tidak, yang jelas KPI sudah menjalankan fungsinya," ujar Dadang.

Atas pengaduan itu, ada beberapa stasiun yag menanggapinya sungguh-sungguh, ada juga yang beranggapan bahwa yang penting sudah masuk ke bagian programnya. "Itu semua dikembalikan kepada mekanisme internalnya," ungkap Dadang di hadapan para peserta lokakarya.

Terkait dengan jumlah teguran, hingga Juni 2010, KPI telah melakukan teguran sebanyak 47 kali kepada lembaga penyiaran. Teguran paling banyak dilayangkan juga kepada industri infotainment. Di urutan kedua, teguran paling banyak dilakukan KPI juga kepada tayangan reality show, sebanyak delapan kali.

Adapun tayangan infotainment kini tengah mendapat sorotan utama Dewan Pers, KPI, dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dalam melihat apakah tayangan infotainment merupakan sebuah karya jurnalistik yang faktual ataukah nonfaktual. Tayangan infotainment sering kali dikeluhkan karena dianggap melanggar kaidah-kaidah dalam jurnalistik.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
    Video rekomendasi
    Video lainnya


    Terkini Lainnya

    Mencegah 'Presidential Club' Rasa Koalisi Pemerintah

    Mencegah "Presidential Club" Rasa Koalisi Pemerintah

    Nasional
    Nasdem-PKB Gabung Prabowo, Zulhas Singgung Pernah Dicap Murtad dan Pengkhianat

    Nasdem-PKB Gabung Prabowo, Zulhas Singgung Pernah Dicap Murtad dan Pengkhianat

    Nasional
    Pengamat HI Harap Menlu Kabinet Prabowo Paham Geopolitik, Bukan Cuma Ekonomi

    Pengamat HI Harap Menlu Kabinet Prabowo Paham Geopolitik, Bukan Cuma Ekonomi

    Nasional
    PDI-P Harap MPR Tak Lantik Prabowo-Gibran, Gerindra: MK Telah Ambil Keputusan

    PDI-P Harap MPR Tak Lantik Prabowo-Gibran, Gerindra: MK Telah Ambil Keputusan

    Nasional
    Sepakat dengan Luhut, Golkar: Orang 'Toxic' di Pemerintahan Bahaya untuk Rakyat

    Sepakat dengan Luhut, Golkar: Orang "Toxic" di Pemerintahan Bahaya untuk Rakyat

    Nasional
    Warung Madura, Etos Kerja, dan Strategi Adaptasi

    Warung Madura, Etos Kerja, dan Strategi Adaptasi

    Nasional
    BMKG: Suhu Panas Mendominasi Cuaca Awal Mei, Tak Terkait Fenomena 'Heatwave' Asia

    BMKG: Suhu Panas Mendominasi Cuaca Awal Mei, Tak Terkait Fenomena "Heatwave" Asia

    Nasional
    Momen Unik di Sidang MK: Ribut Selisih Satu Suara, Sidang 'Online' dari Pinggir Jalan

    Momen Unik di Sidang MK: Ribut Selisih Satu Suara, Sidang "Online" dari Pinggir Jalan

    Nasional
    Maksud di Balik Keinginan Prabowo Bentuk 'Presidential Club'...

    Maksud di Balik Keinginan Prabowo Bentuk "Presidential Club"...

    Nasional
    Resistensi MPR Usai PDI-P Harap Gugatan PTUN Bikin Prabowo-Gibran Tak Dilantik

    Resistensi MPR Usai PDI-P Harap Gugatan PTUN Bikin Prabowo-Gibran Tak Dilantik

    Nasional
    “Presidential Club” Butuh Kedewasaan Para Mantan Presiden

    “Presidential Club” Butuh Kedewasaan Para Mantan Presiden

    Nasional
    Prabowo Dinilai Bisa Bentuk 'Presidential Club', Tantangannya Ada di Megawati

    Prabowo Dinilai Bisa Bentuk "Presidential Club", Tantangannya Ada di Megawati

    Nasional
    Bantah Bikin Partai Perubahan, Anies: Tidak Ada Rencana Bikin Ormas, apalagi Partai

    Bantah Bikin Partai Perubahan, Anies: Tidak Ada Rencana Bikin Ormas, apalagi Partai

    Nasional
    Luhut Minta Prabowo Tak Bawa Orang “Toxic” ke Pemerintahan, Cak Imin: Saya Enggak Paham Maksudnya

    Luhut Minta Prabowo Tak Bawa Orang “Toxic” ke Pemerintahan, Cak Imin: Saya Enggak Paham Maksudnya

    Nasional
    Jawaban Cak Imin soal Dukungan PKB untuk Anies Maju Pilkada

    Jawaban Cak Imin soal Dukungan PKB untuk Anies Maju Pilkada

    Nasional
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    komentar di artikel lainnya
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Close Ads
    Bagikan artikel ini melalui
    Oke
    Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com